Medan, LINI NEWS – Gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu kepala daerah yang dilantik adalah Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Memasuki 100 hari kerja, duet pemimpin muda ini mulai menunjukkan arah kebijakan yang mereka emban. Rico-Zaki memilih membenahi pondasi pemerintahan sejak awal, dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintahan itu tak cukup hanya bermodal anggaran besar. SDM yang cakap, disiplin, dan sejalan dengan visi kepala daerah adalah kunci utama,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, H. Iswanda Ramli SE, kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).
Sejak dilantik dan mengikuti retreat kepemimpinan di Akmil Magelang, Rico-Zaki langsung “tancap gas”. Seperti kata pepatah, “sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”, mereka turun langsung ke lapangan: blusukan dan inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di 21 kecamatan serta sejumlah instansi terkait.
Rico menilai masih banyak aparatur yang perlu dipacu semangat dan disuntikkan kedisiplinan. Salah satu contoh sikap tegas adalah pencopotan Camat Medan Polonia yang tidak hadir di kantor hingga pukul 10.00 WIB. “Pemimpin yang baik harus memberi contoh, dan tak segan bertindak jika melihat pelanggaran,” ujar Iswanda.
Janji kampanye pun mulai diwujudkan. Zakiyuddin Harahap membuktikan komitmennya untuk “turun ke bawah”, dengan membuka kantor kerja di RSU Dr. Pirngadi. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. “Itu bukan hanya janji, tapi sudah dijalankan. Pak Zaki melihat langsung bagaimana masyarakat dilayani,” tambah Iswanda, yang akrab disapa Nanda.
Lebih lanjut, Iswanda menegaskan pentingnya penguatan SDM untuk mendukung keberlanjutan mega proyek peninggalan Bobby Nasution. “Proyek-proyek itu ibarat tanaman yang sudah tumbuh. Jika tak dirawat dengan baik, akan layu. Maka, SDM yang mumpuni adalah pupuknya,” ujarnya.
Sayangnya, sejumlah pejabat senior setingkat eselon II di Pemko Medan sudah hijrah ke Pemprov Sumut. Untuk itu, penunjukan pengganti tidak bisa sembarangan. “Harus seperti memilih jarum dalam tumpukan jerami. Lewat seleksi ketat, agar yang terpilih benar-benar mampu bekerja di segala lini,” tegas Ketua DPC Demokrat Kota Medan itu.
Dengan SDM yang solid dan tata kelola yang rapi, roda pemerintahan akan berputar lebih kencang. Dalam pengelolaan APBD maupun P-APBD, aparatur yang handal sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi dengan legislatif. “Kalau SDM-nya siap, kami di DPRD pun lebih mudah berkoordinasi. Kolaborasi jadi lebih terarah demi kemajuan Kota Medan,” pungkas Nanda. (Nurlince Hutabarat)
