Medan, LINI NEWS – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota Medan untuk melakukan pembenahan serius terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, serta memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya Program Universal Health Coverage (UHC).
Sikap Fraksi PSI tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan
Jeremy Aninditha Sormin di hadapan
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas,
Wakil Wali Kota Medan, M Zaki Harahap,
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen,
Ketua DPD PSI Kota Medan Renville Pandapotan Napitupulu ST,
Ketua Fraksi PSI Godfried Effendi Lubis, unsur
Forkopimda,
Pimpinan fraksi,
Jajaran Pemerintah Kota Medan, serta
Insan Pers.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PSI menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Soroti Rendahnya PAD
Fraksi PSI mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target sebesar Rp6,97 triliun.
Sementara itu, deviasi PAD sebesar 16,54 persen menunjukkan bahwa target pendapatan belum disusun secara realistis dan masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergali secara optimal.
Jeremy Aninditha Sormin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan PAD, termasuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
“Kami meminta Pemerintah Kota Medan melakukan pembenahan PAD secara serius. Pendapatan daerah yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Jeremy.
PUD Pasar Diminta Transparan
Fraksi PSI juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan PUD Pasar Kota Medan. PSI meminta perusahaan daerah tersebut lebih transparan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut PSI, transparansi merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berjalan profesional, efisien, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Medan.
Evaluasi Belanja Daerah dan Tekan SiLPA
Selain pendapatan, Fraksi PSI menyoroti realisasi belanja daerah yang baru mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp7,07 triliun.
PSI meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED), dan meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan yang berdampak pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Fraksi PSI, anggaran yang telah disetujui DPRD harus dapat direalisasikan secara tepat waktu sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Harapan terhadap Pelayanan UHC
Dalam bidang pelayanan publik, Fraksi PSI berharap Pemerintah Kota Medan meningkatkan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memahami prosedur dan hak memperoleh layanan kesehatan.
PSI juga meminta dilakukan evaluasi terhadap rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang agar program pembangunan infrastruktur permukiman dapat berjalan lebih optimal.
Tetap Setujui Ranperda APBD 2025
Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi, Fraksi PSI tetap menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PSI berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan Refleksi Fraksi PSI
“Transparansi adalah fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah.”
“PAD yang kuat akan melahirkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.”
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.”
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.”
“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat yang harus dijamin tanpa diskriminasi.”
“Kritik yang konstruktif merupakan bentuk kepedulian untuk membangun Kota Medan yang lebih baik.”
“Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD adalah kunci menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani rakyat.”
(Nurlince Hutabarat)
