Medan, LINI NEWS – Laporan Khusus, Jeritan warga Kecamatan Medan Petisah akhirnya sampai Ke Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, SE, MAP.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh emosi namun tetap tertib, warga menyampaikan keluhan mendalam terkait pelayanan UHC (Universal Health Coverage) dan distribusi bantuan sosial (Bansos) yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat kecil. Di Medan Petisah Sabtu, (21/2)
Pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Warga berharap wakil rakyat benar-benar menjadi penyambung suara, bukan sekadar pendengar formalitas.
UHC: Kartu Aktif, Pelayanan Sulit
Sejumlah warga dan seorang ibu bernama Sri Tresnawati dan ibu l-ibu yang lain mengeluhkan kendala penggunaan program UHC saat berobat ke fasilitas kesehatan.
Meski secara administrasi terdaftar aktif, dalam praktiknya mereka kerap menghadapi hambatan.
Beberapa persoalan yang mencuat antara lain:
Status kepesertaan tiba-tiba tidak aktif saat dibutuhkan.
Pasien diminta melengkapi berkas tambahan di tengah kondisi darurat.
Proses rujukan berbelit dan memakan waktu.
Kurangnya informasi yang jelas dari pihak kelurahan dan fasilitas kesehatan.
Seorang ibu rumah tangga Sri Tresnawati warga Jl Panci mengaku harus menunda pengobatan anaknya karena sistem administrasi belum sinkron.
“Kami ini orang kecil, Pak. Sakit tidak bisa menunggu sistem,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
“Kesehatan adalah hak, bukan hadiah.”
“Program boleh besar namanya, tapi jangan kecil pelayanannya.”
Bansos: Data Tidak Akurat, Warga Layak Terlewat
Selain UHC, persoalan bansos juga menjadi sorotan. Warga menilai data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat. Ada masyarakat yang dinilai mampu justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan terlewat.
Beberapa keluhan utama warga:
Nama tidak terdaftar meski memenuhi syarat.
Proses pengusulan melalui lingkungan dan kelurahan dinilai lamban.
Kurangnya transparansi daftar penerima.
Tidak adanya pemberitahuan resmi bagi warga yang ditolak.
“Bantuan yang salah sasaran adalah ketidakadilan yang dilegalkan.”
“Data yang keliru bisa melahirkan derita yang nyata.”
Respons Robi Barus: Akan Kawal dan Evaluasi
Menanggapi curhatan tersebut, Robi Barus menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan BPJS PBI, Mandiri terkendala boleh melalui UHC bansos melalui fungsi pengawasan DPRD juga masalah pengorekan sungai agar banjir dapat di atasi.
Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan pelayanan.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini adalah suara hati rakyat. Kami di DPRD wajib memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak kelurahan dan kecamatan lebih proaktif melakukan kamtibmas seperti yang disampaikan Sugeng terkait hal pencurian, perlu membangkitkan Kamtibmas dengan “Siskamling karena ada maling buat masalah miga dapat dibentuk demi kepentingan bersama.
Perlu memperbarui data warga serta meningkatkan transparansi.
“Wakil rakyat bukan pagar kantor, tetapi jembatan harapan.”
“Anggaran boleh disusun di atas meja, tetapi dampaknya terasa di dapur rakyat.”
Harapan Warga Medan Petisah
Warga berharap pertemuan tersebut bukan hanya seremonial, tetapi menjadi awal perubahan nyata. Mereka meminta adanya:
Posko pengaduan khusus UHC dan bansos.
Pembaruan data secara berkala dan terbuka.
Sosialisasi langsung ke lingkungan-lingkungan.
Pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan.
“Rakyat tidak butuh janji panjang, rakyat butuh solusi yang datang.”
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen untuk melakukan tindak lanjut dalam waktu dekat.
Warga Medan Petisah kini menunggu bukti, bukan sekadar kata.
Sebab bagi mereka, UHC dan bansos bukan sekadar program pemerintah—melainkan soal hidup dan keberlangsungan keluarga kecil di sudut-sudut Kota Medan.
Kami di DPRD Kota Medan berkewajiban mengawal agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Legislator ini dengan nada tegas namun bersahabat.
Robi juga mengajak pihak kelurahan dan kecamatan untuk lebih proaktif memperbarui data serta membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat.
“Wakil rakyat hadir untuk mendengar sebelum berbicara.”
“Kebijakan yang baik lahir dari telinga yang mau mendengar.”
Harapan yang Disampaikan dengan Tulus
Pertemuan tersebut diakhiri dengan doa dan harapan agar langkah konkret segera dilakukan.
Warga tidak menuntut lebih, mereka hanya ingin haknya dipenuhi secara adil dan manusiawi.
Mereka berharap adanya posko pengaduan, pembaruan data berkala, serta sosialisasi yang lebih jelas tentang prosedur UHC dan bansos.
“Rakyat kecil tidak meminta kemewahan, mereka hanya meminta keadilan.”
Di akhir pertemuan, tersisa satu pesan yang menguat: bahwa dialog seperti ini adalah jembatan antara kebijakan dan kenyataan.
Warga Medan Petisah kini menanti tindak lanjut nyata, dengan keyakinan bahwa suara mereka telah sampai pada wakilnya di gedung dewan.
(Nurlince Hutabarat)
