Medan, LINI NEWS – Permasalahan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga bantuan sosial kembali menjadi suara dominan masyarakat Kota Medan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) I hingga V, yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Medan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Medan.
Aspirasi Warga Mengalir dari Lima Dapil
Dalam laporan reses yang dibacakan perwakilan masing-masing dapil, mayoritas warga masih menyoroti drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, serta minimnya penerangan jalan umum yang dinilai rawan memicu tindak kriminal.
“Reses adalah jembatan suara rakyat, tempat keluhan menjadi agenda pembangunan,”
Persoalan banjir menjadi sorotan tajam, terutama di kawasan Medan Utara. DPRD Kota Medan mendesak OPD terkait agar segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase untuk mencegah luapan air ke permukiman warga.
“Banjir bukan sekadar air yang meluap, tetapi tanda sistem yang harus dibenahi,”
Dapil I: Drainase, Jalan Rusak, dan Penerangan Jalan
Perwakilan Dapil I, Dr. Dra. Lily, menyampaikan aspirasi warga yang meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak parah.
“Warga Cinta Damai Helvetia juga meminta pengerukan drainase karena kawasan tersebut selalu banjir saat hujan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan serta banyaknya lampu jalan yang mati total, sehingga menimbulkan rasa tidak aman.
“Lampu yang padam bukan hanya mematikan cahaya, tetapi juga rasa aman warga,”
Selain itu, warga mengusulkan penyediaan bak sampah, pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lansia agar tepat sasaran, serta kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelayanan BPJS Kesehatan.
“Bantuan yang tepat sasaran adalah bentuk keadilan yang paling sederhana namun bermakna,”
Dapil II: Normalisasi Sungai Jadi Kunci
Perwakilan Dapil II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menekankan bahwa normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera merupakan kunci utama dalam mengatasi banjir di Kota Medan.
“Normalisasi terakhir dilakukan tahun 2000. Kalau tidak ada normalisasi, mustahil banjir bisa ditangani secara maksimal,” tegasnya.
Ia juga meminta agar alokasi 35 persen APBD untuk wilayah Medan Utara segera direalisasikan mengingat kawasan tersebut menjadi wilayah paling rentan terdampak banjir.
“Anggaran adalah arah kebijakan yang diterjemahkan dalam tindakan,”
Dapil III: Pendidikan dan Ekonomi Keluarga
Dari Dapil III, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan rusak, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta peningkatan fasilitas pendukung sekolah.
“Masyarakat juga mengeluhkan harga sembako dan meminta bantuan modal usaha agar ekonomi keluarga bisa meningkat,” ungkapnya.
“Pendidikan yang kuat dan ekonomi yang bangkit adalah dua sayap masa depan kota,”
Tanggapan Wali Kota Medan
Menanggapi seluruh laporan reses, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan peta kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
“Saya meminta seluruh OPD memberikan perhatian dan tindak lanjut konkret terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses ini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sinergi adalah kekuatan yang mengubah keluhan menjadi kebijakan, dan harapan menjadi kenyataan,”
Rapat Paripurna tersebut menjadi ruang resmi penegasan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di meja reses, melainkan harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, dan aksi nyata demi Kota Medan yang lebih aman, tertata, dan berkeadilan.⁸
(Nurlince Hutabarat)
