Medan, LINI NEWS – Suasana tak biasa menyelimuti pelataran Gedung DPRD Sumut dikawal tiga ratusan lebih Personil Polda Sumut Polrestabes Medan dan Polsek mengawal disertai puluhan mobil siaga, Senin (28/7/2025).
“Di ruang rakyat, lidah dewan tak hanya bersajak, tapi bertaji!”
Dua Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti dari Fraksi PAN dan Alfriansyah Ujung dari Fraksi PDI Perjuangan, duduk bersila bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Wilayah Sumatera Utara. Di tengah terik dan sorotan publik, mereka menggelar mediasi lesehan usai gelombang orasi mahasiswa yang menggema selama satu jam.
Pertemuan tersebut bukan sekadar formalitas. Massa datang membawa beban kegelisahan dan setumpuk harapan: dokumen tebal berjudul “Indonesia Cemas” diserahkan langsung kepada dua legislator. Di dalamnya, berisi kajian kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait RUU KUHP dan sejumlah isu keadilan sosial.
“Kami dari DPRD Sumut akan menyikapi tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Khusus untuk RUU KUHP, kami akan meminta agar ditinjau ulang,” ujar Rudi dengan nada tenang.
Namun nada tenang itu segera dipatahkan oleh kobaran suara mahasiswa. Akhmad Bukhori Pane, Koordinator Lapangan dan Menteri Koordinator Pergerakan BEM USU, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Kami ini bukan orang bodoh, Pak Dewan terhormat! Jawaban Bapak terlalu normatif. Kalau hanya pakai kata ‘akan’ dan ‘harap’, itu bukan solusi, tapi pengalihan!” cetusnya lantang.
Ia menegaskan bahwa kajian yang mereka bawa bukan karangan asal-asalan. “Setebal skripsi! Kami datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan otak penuh isi!” katanya disambut tepuk tangan massa.
Di sisi lain, Rudi dari Fraksi PAN menegaskan bahwa lembaganya tidak tinggal diam.
“Kami terus menjalankan fungsi pengawasan, termasuk terhadap dugaan korupsi di tubuh Pemprov Sumut. Namun proses hukum tak bisa dipaksa instan,” ujarnya.
Namun pernyataan ini lagi-lagi dianggap basa-basi oleh massa. “Berani tak cukup dengan berkata, tapi harus bertindak. Jika dewan hanya bicara, maka ia sekadar bayangan dalam demokrasi!” ujar Itsqon Wafi Fauzan, Koordinator Lapangan BEM SI Sumut yang juga mahasiswa UNIMED.
Ia memberikan tenggat waktu 3—4 hari kepada DPRD Sumut untuk mempelajari dokumen kajian tersebut dan menyiapkan respons konkret.
“Kami akan kembali! Dan saat kami datang, bukan janji yang kami mau dengar, tapi bukti!” tegasnya.
Duduk bersila tak berarti setara, jika suara mahasiswa tetap dianggap sekadar angin lalu.
Rakyat tak butuh wakil yang menjanjikan, tapi yang bisa menjamin.
Kritik tak akan memudar, selama janji dewan masih menggantung di udara.
Jika Anda menginginkan versi siaran pers atau narasi lebih retoris atau eksklusif media, saya bisa bantu sesuaikan.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demonstrasi bertajuk
“Indonesia Cemas” di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin (28/7/2025).
Pantauan Mistar di lokasi sekitar Pukul 14.30 WIB, puluhan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed) hadir dalam aksi dengan membawa spanduk bertuliskan “Indonesia Cemas”.
Akhmad, orator sekaligus Menteri Pergerakan BEM USU, dalam orasinya menyampaikan kecaman terhadap kerja sama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang dinilai merugikan ekonomi nasional.
“Kami menyoroti terjadinya kerja sama antara Trump dan Prabowo yang mempertontonkan kesewenang-wenangan, seolah ekonomi Indonesia dijual kepada bangsa asing,” ucapnya
Senada dengan itu, Wafi, orator dari Unimed, menjelaskan bahwa tema Indonesia Cemas bukan sekadar slogan, tetapi mencerminkan kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
“Tagline ini mengandung makna mendalam, khususnya mencerminkan kecemasan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Berdasarkan berkas tuntutan yang diterima Mistar, massa aksi menyuarakan 14 poin tuntutan yang merangkum isu-isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni:
- Evaluasi RUU KUHAP
- Tolak kerja sama bilateral Indonesia-AS yang merugikan ekonomi nasional
- Reformasi hukum
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Usut tuntas peredaran beras oplosan
- Evaluasi program 2 Semester Danantara
- Tolak pengaburan sejarah oleh Fadli Zon
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset
- Cabut UU TNI
- Evaluasi pengelolaan anggaran negara
- Usut tuntas kasus kekerasan seksual
- Usut tuntas praktik LGBT di lingkungan kampus
- Perbaiki kualitas pendidikan di Sumatera Utara
- Evaluasi kebijakan 5 hari sekolah.
Setelah sekitar 30 menit menyampaikan aspirasi, para mahasiswa meminta agar perwakilan DPRD Sumut menemui mereka secara langsung.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun anggota dewan yang keluar dari gedung untuk merespons tuntutan mereka.(Nurlince Hutabarat)
