Medan, LINI NEWS – Ketua DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen MPd.B bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyaksikan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026), di Gedung DPRD Kota Medan.
Momentum tersebut menjadi perhatian penting bagi jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Medan untuk mencermati arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional yang akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Medan bersama Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin mengikuti secara saksama pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat se-Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, serta Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi.
Ketua DPRD Medan Cermati Arah Kebijakan Nasional
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 menjadi momentum strategis bagi DPRD Kota Medan untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa transformasi ekonomi menuju aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara juga harus berjalan secara sinergis.
“Anggaran negara bukan sekadar angka, melainkan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat.”
Presiden juga menekankan pentingnya efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penguatan dukungan kepada petani, nelayan, guru dan tenaga kerja rentan.
Bagi pemerintah daerah dan DPRD, kebijakan tersebut menjadi penting karena berbagai program nasional pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
Delapan Prioritas Nasional 2027
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut diperkuat dengan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan rakyat di daerah.”
Ketua DPRD Medan bersama Wali Kota Rico Waas mencermati arah tersebut sebagai bagian dari pentingnya membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan Kota Medan.
10 Ribu Puskesmas Direnovasi
Salah satu program yang mendapat perhatian dalam penyampaian RAPBN 2027 adalah peningkatan pelayanan kesehatan dasar.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa mulai 2027 pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan perhatian lebih besar bagi wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Pemerintah juga akan membangun dan meningkatkan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Program renovasi puskesmas dan peningkatan labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.
“Pelayanan kesehatan yang dekat dengan rakyat adalah bukti bahwa negara hadir bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam kehidupan sehari-hari.”
Presiden menegaskan puskesmas harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus pintu pertama negara ketika rakyat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Sinergi DPRD dan Pemko Medan
Kehadiran Ketua DPRD Medan bersama Wali Kota Rico Waas dalam menyaksikan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 memperlihatkan pentingnya kesamaan pemahaman mengenai arah pembangunan nasional.
Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Medan diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat dirancang secara terukur, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Ketika legislatif dan eksekutif berjalan dalam satu irama, kepentingan rakyat harus menjadi nada yang paling utama.”
Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu pesan penting Presiden. Kebijakan tersebut harus disertai dengan pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat Jadi Perhatian
Presiden juga menempatkan penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas nasional.
Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah perkotaan seperti Medan yang terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kemajuan kota tidak diukur dari megahnya bangunan, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang mampu hidup lebih layak.”
Karena itu, kebijakan nasional yang tertuang dalam RAPBN 2027 diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Medan Kawal Kepentingan Masyarakat
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kota Medan memiliki posisi penting dalam mengawal kebijakan pembangunan, anggaran, serta program pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Penyampaian RAPBN 2027 menjadi salah satu referensi penting dalam melihat arah pembangunan nasional sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.”
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memperluas perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan.
RAPBN 2027, Harapan Baru untuk Rakyat
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada akhirnya bukan sekadar agenda konstitusional, tetapi menjadi gambaran mengenai arah perjalanan pembangunan Indonesia ke depan.
Bagi Kota Medan, kebijakan nasional tersebut perlu diterjemahkan melalui program daerah yang konkret, terukur dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Medan bersama Wali Kota Rico Waas diharapkan terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat Kota Medan.
“Anggaran boleh disusun di atas kertas, tetapi keberhasilannya harus terasa di jalan, sekolah, puskesmas, pasar, rumah dan kehidupan rakyat.”
Dengan semangat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan, arah RAPBN 2027 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat pembangunan Kota Medan yang lebih maju, inklusif, berkeadilan dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
(Nurlince Hutabarat)
