Medan, LINI NEWS – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyaksikan secara langsung siaran penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026), di Gedung DPRD Kota Medan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Pemerintah Kota Medan untuk mencermati arah kebijakan fiskal, pembangunan nasional, serta program prioritas pemerintah pusat yang akan menjadi acuan pembangunan pada 2027.
Rico Waas dan Zakiyuddin mengikuti dengan saksama pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Penyampaian tersebut memuat gambaran mengenai strategi ekonomi, kebijakan fiskal, serta agenda pembangunan nasional yang akan dijalankan pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan. Hadir pula Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas dan Pj.
Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi.
Delapan Prioritas Nasional
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Seluruh instrumen tersebut, menurut Presiden, harus bergerak secara terpadu untuk memperkuat perekonomian nasional.
“Kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada ketepatan arah dan keberanian menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat.”
Presiden juga menekankan perlunya transformasi ekonomi menuju aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
Pemerintah akan terus mendorong penguatan sektor produktif sekaligus memastikan berbagai program unggulan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perlindungan sosial harus semakin andal, sementara pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digairahkan. Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.
“Pertumbuhan ekonomi akan berarti apabila denyutnya terasa sampai ke desa, nelayan, petani, guru, pelaku UMKM, dan keluarga yang paling membutuhkan.”
Presiden turut mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut harus berjalan beriringan dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tegas serta tidak pandang bulu.
Delapan Program Kerja Prioritas Nasional
Untuk 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni:
Kedaulatan pangan;
Kemandirian energi dan air;
Pendidikan;
Kesehatan;
Hilirisasi dan industrialisasi;
Infrastruktur,
perumahan,
ketahanan bencana;
Ekonomi kerakyatan,
pembangunan desa;
Penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut akan diperkuat dengan sektor
pertahanan dan keamanan,
penegakan hukum,
tata kelola pemerintahan,
percepatan digitalisasi, serta
diplomasi ekonomi.
“Prioritas pembangunan harus berangkat dari kebutuhan rakyat dan berakhir pada perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.”
Sebanyak 10 Ribu Puskesmas Akan Direnovasi
Salah satu perhatian besar Presiden dalam RAPBN 2027 adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
Mulai 2027, pemerintah berencana merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan perhatian lebih besar kepada daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Presiden menegaskan puskesmas harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus pintu pertama negara ketika rakyat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Puskesmas bukan sekadar bangunan kesehatan, tetapi wajah negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan.”
Selain renovasi puskesmas, pemerintah juga akan membangun dan meningkatkan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Seluruh program tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.
Presiden menegaskan, masyarakat tidak seharusnya menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
“Keadilan kesehatan adalah ketika pelayanan berkualitas tidak ditentukan oleh jarak, melainkan dijamin oleh kehadiran negara.”
Sinergi Pusat dan Daerah
Bagi Pemerintah Kota Medan, penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 menjadi bahan penting untuk memahami arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah.
Kehadiran Rico Waas bersama jajaran Pemko Medan dan DPRD Kota Medan menunjukkan pentingnya membangun komunikasi serta keselarasan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program pembangunan daerah.
“Pemerintah pusat menetapkan arah, daerah menerjemahkannya menjadi kerja nyata, dan rakyat menjadi tujuan akhirnya.”
Melalui sinergi tersebut, pembangunan di daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu gerak pembangunan nasional yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Membangun dengan Anggaran, Mengabdi dengan Ketulusan
Penyampaian RAPBN 2027 bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi gambaran mengenai bagaimana negara merancang masa depan dan mengalokasikan sumber daya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial, keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan penggunaan anggaran, integritas aparatur, serta kuatnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
“Anggaran adalah amanah; pembangunan adalah tanggung jawab; dan kesejahteraan rakyat adalah ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan.”
Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kota Medan diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, hingga tingkat kecamatan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pun menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya tentang angka dalam anggaran, tetapi tentang seberapa jauh negara mampu menghadirkan harapan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
(Nurlince Hutabarat)
