Medan, LINI NEWS – Silaturahmi Gubernur dan Forkopimda Sumut bersama insan pers gelar dialog Pilkada Damai, di Aula Raja Inal Siregar, Senin (25/11/2024).
Dialog digelar bertajuk Dedikasi Pers untuk Pilkada Sumut Berkualitas. Dalam dialog sesi I hadir sebagai pemateri Komisioner KPU Sumut, Robby Efendi Hutagalung, Akademisi Fisip USU Sakhyan Asmara, Ketua PWI Sumut Farianda Sinik, dan juga Ratusan peserta hadiri dari insan pers, baik elektronik, cetak, dan media online yang dipandu Diskominfo Sumut Anggi.
Robby Efendi Hutagalung mengawali penyampaian narasi tentang peran pers selama Pilkada Serentak 2024.
Menjelang pencoblosan hari H, 27 November 2024, pihaknya banyak dibantu media massa dalam menyampaikan penyelenggaraan yang adil, terbuka dan jujur. KPU dan media bekerjasama dengan baik memberikan informasi dan edukasi Pilkada Serentak 2024.
Sejauh ini, Alhamdulillah berita-berita KPU dsn penyelenggara positif semua, tidak ada distel-stel. Apa yang diberitakan apa-adanya. KPU sangat terbantu menyampaikan tahapan Pilkada 2024 berkat rekan-rekan media,” ungkapnya.
Perangkat KPPS sudah disiapkan sebagai ujung tombak KPU, menjelang agenda tahapan sesuai kebijakan KPU.
“Soal gaji sudah ada helpdesk, artinya tidak ada lagi kendala, karena sudah ditransfer di sekretariat KPPS,” tutur Robby.
Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara telah melaksanakan tugasnya dengan prinsip jujur, transparan, dan independen berarti:
1.Jujur:
KPU bertindak berdasarkan fakta dan kebenaran, tanpa memanipulasi data, keputusan, atau hasil pemilu. Semua proses dilakukan sesuai aturan hukum tanpa kecurangan.
2.Transparan:
KPU memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat serta pihak terkait. Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil, dapat diakses dan dipantau publik untuk menghindari kecurigaan.
3.Independen:
KPU bekerja tanpa pengaruh dari pihak mana pun, termasuk partai politik, kandidat, pemerintah, atau kelompok tertentu. Keputusan dan kebijakannya didasarkan pada peraturan, bukan tekanan atau kepentingan luar.
Prinsip ini penting agar KPU dapat menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa hasilnya benar-benar mencerminkan pilihan rakyat.
Secara pribadi, jika Robby menjelaskan bahwa ia telah melaksanakan LHKPN, artinya ia telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah dokumen resmi yang wajib dilaporkan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait aset atau kekayaannya.
Ketika Robby mengatakan bahwa ia telah melaksanakan LHKPN, ini berarti:
1.Ia telah mengungkapkan seluruh data mengenai harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2.Proses pelaporan ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan kepatuhan hukum.
3.Hal ini juga mencerminkan niatnya untuk menghindari tuduhan korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang.
Selanjutnya Ia juga menyampaikan hal terkait LHKPN menjadi salah satu cara mencegah potensi korupsi di kalangan pejabat publik.

Pernyataan Robby kepada insan pers bahwa ia telah berkolaborasi dengan baik selama ini menunjukkan bahwa ia menjalin hubungan kerja sama yang positif dan produktif dengan media. Hal ini bisa bermakna:
1.Komunikasi yang Terbuka:
Robby berusaha untuk memberikan informasi secara jelas, akurat, dan transparan kepada wartawan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar.
2.Hubungan yang Profesional:
Ia menghargai peran insan pers sebagai penyampai informasi kepada publik, serta menunjukkan sikap saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing.
3.Sinergi untuk Kepentingan Bersama:
Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa berita atau informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak hanya cepat tetapi juga berkualitas dan berdasarkan fakta.
Pernyataan ini menunjukkan penghargaan Robby terhadap peran media dalam membangun opini publik yang positif dan kredibel.
Kemudian dari akademisi mantan Humas Pemprovsu yang juga Ketua MPO MPW Pemuda Pancasila Sumut DR H Sakhyan Asmara MSP menyampaikan
Pantunnya :
Anak dara berjalan kaki
Membeli ikan Ke Sukaramai
Saya bicara beranikan diri
Untuk sukseskan Pilkada damai
Kalau sawah bisa disemai
Untuk apa kita Ke Ladang
Kalau bisa berdamai
Untuk apa kita berperang
Lalu Sakhiyan menegaskan optomalisasi Media harus menciptakan iklim kondusif sesuai tujuan komunikasi publik pilkada menambah pengetahuan tentang
“Pilkada berkualitas, membentuk opini positif, merubah perilaku menolak menjadi peserta dalam pilkada, membentuk atau merubah perilaku menolak menjadi pengikut terlaksananya pilkada, Pers harus menjaga kekondusifan,” tegas Sakhiyan Asmara.
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan pentingnya media menciptakan iklim di masyarakat tentang pelaksanaan pesta demokrasi di seluruh kabupaten/kota, bisa berjalan aman, tertib, kondusif, dengan meminimalisasi potensi kendala yang akan muncul.
Menurutnya, Pilkada serentak 2024 merupakan momentum strategis dalam hal pembuktian iklim demokrasi di Sumatera Utara berjalan baik. Mengingat dalam beberapa kali perhelatan akbar, bahkan berskala Nasional bisa berlangsung sukses dan lancar. Sehingga ia mengimbau seluruh komponen masyarakat dan pemerintah menjadikan pesta demokrasi ini sebagai tanggung jawab bersama.
“Penting untuk meyakinkan masyarakat agar merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak pilih mereka,” tutur Fatoni.
Dengan luasan wilayah yang cukup besar, 33 kabupaten/kota, jumlah pemilih di Sumut membuat perencanaan pelaksanaan, terutama pengamanan Pilkada serentak kali ini, harus benar-benar maksimal,karenanya memerlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, sebagai kunci keberhasilan.
Menurutnya, Pilkada serentak 2024 merupakan momentum strategis dalam hal pembuktian iklim demokrasi di Sumatera Utara berjalan baik. Mengingat dalam beberapa kali perhelatan akbar, bahkan berskala Nasional bisa berlangsung sukses dan lancar. Sehingga ia mengimbau seluruh komponen masyarakat dan pemerintah menjadikan pesta demokrasi ini sebagai tanggung jawab bersama.
“Penting untuk meyakinkan masyarakat agar merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak pilih mereka,” ujar Fatoni.
Dengan luasan wilayah yang cukup besar, 33 kabupaten/kota, jumlah pemilih di Sumut membuat perencanaan pelaksanaan, terutama pengamanan Pilkada serentak kali ini, harus benar-benar maksimal. Karenanya memerlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, sebagai kunci keberhasilan.
“Komitmen penuh dari seluruh pihak, terutama aparat keamanan, diperlukan untuk menjaga keamanan secara optimal. Aparat keamanan sebagai garda terdepan memegang peran strategis dalam mewujudkan keamanan di Sumatera Utara,” ungkapnya.
Sakhyan Asmara menyampaikan, pentingnya pers menyampaikan informasi dan edukasi menghadapi pemerintah dan masyarakat. Media diharapkan untuk konsisten menyampaikan informasi yang seimbang, objektif sebelum pencoblosan hingga selesai Pilkada serentak 2024.
Ketua PWI Sumut, Farianda berharap agar pilkada serentak 2024 berjalan sukses dan damai. Media lembaga pengawasan utama masyarakat, dengan demikian menjadi sumber informasi menciptakan Pilkada damai, yang demokratis di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
Pada kegiatan ini turut dihadiri Polda Sumut, Pangdam, Kadispen Lantamal, Kejaksaan Tinggi Sumut Adre Wansa Ginting, dan perwakilan lembaga pemasyarakatan sepakat dengan janji deklarasi pilkada damai dibacakan oleh Ketua PWI Sumut diiringi seluruh wartawan berjanji juga menjadi garda terdepan ciptakan damai dan kondusif.
(Nurlince Hutabarat)