Medan, LINI NEWS – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom., memberikan perhatian serius terhadap kondisi penegakan hukum di Sumatera Utara. Dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (22/8), yang turut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta Kajati Sumut, Sahroni menyampaikan dua pesan kunci: pengawasan ketat dunia malam dan keterbukaan proses hukum kepada publik.
Menurut Sahroni, dunia malam tidak dilarang beroperasi, namun “lampu gemerlap jangan sampai meredupkan hukum”. Ia menegaskan agar Kapolda Sumut tidak ragu menindak jika ditemukan indikasi narkoba di tempat hiburan malam, tanpa kompromi, tanpa pandang bulu.
“Tempat hiburan malam silakan saja buka, asalkan sesuai aturan hukum. Tapi kalau ada indikasi narkoba, saya minta Kapolda bertindak tegas. Tidak boleh ada lagi yang merasa dibekingi siapa pun. Saya yakin Pak Kapolda bisa menjaga ketertiban tanpa intervensi pihak mana pun,” tegas Sahroni.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Baginya, keterbukaan aparat adalah fondasi kepercayaan publik, sekaligus tameng dari spekulasi liar.
“Komisi III DPR RI akan mengawal semua proses hukum di Polda Sumut. Kalau ada yang dirasa kurang pas, sampaikan saja secara terbuka. Sekarang ini mudah disampaikan di ruang publik, dan saya lihat Kapolda serta jajaran juga terbuka. Transparansi adalah wajah keadilan, dan wajah itu harus selalu bersih di hadapan rakyat,” jelas Sahroni.
Ia juga menyinggung peran publik dalam era digital, di masyarakat bisa menjadi mata sekaligus pengawas hukum. Media, aktivis, dan warga diminta untuk aktif mengawasi jalannya proses hukum, memberikan kritik, sekaligus masukan konstruktif.
“Kita ingin masyarakat juga ikut mengawasi. Media bisa memantau, publik bisa memberi kritik. Justru itu akan memperkuat penegakan hukum di Sumatera Utara,” ungkapnya.
Dengan pesan tegas itu, Sahroni berharap Polda Sumut di bawah kepemimpinan Irjen Whisnu Hermawan mampu menjaga komitmen: memberantas narkoba, mengawasi dunia malam agar tidak disalahgunakan, dan menghadirkan proses hukum yang terbuka serta akuntabel.
“Hukum yang tegas melahirkan wibawa, dan hukum yang transparan melahirkan kepercayaan. Itulah yang harus dijaga di Sumatera Utara,” pungkas Sahroni.
(Nurlince Hutabarat)
