Batam, LINI NEWS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Kantor Imigrasi Kualanamu, Medan, Belawan, Asahan, dan Simalungun menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim yang dilaksanakan secara daring, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi antara tim pemeriksa BPK RI dengan jajaran satuan kerja Imigrasi di wilayah Sumatera Utara.
BPK RI Tekankan Keterbukaan dan Kepatuhan
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara serta para Kepala Kantor Imigrasi Kualanamu, Medan, Belawan, Asahan, dan Simalungun.
Dalam kesempatan itu, Parlindungan, yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dan kini mengemban tugas sebagai Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Guntur Sahat Hamonangan:
Seluruh Satuan Kerja Harus Kooperatif
Karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan pengelolaan administrasi dan keuangan dilaksanakan secara tertib, cermat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa integritas aparatur harus tercermin bukan hanya dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran negara.
Pemeriksaan Mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Pemeriksaan interim dijadwalkan berlangsung mulai 16 hingga 25 November 2026.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan serah terima surat tugas pemeriksaan kepada perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara.
Komitmen Menuju Tata Kelola yang Bersih dan Profesional
Kesiapan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara bersama lima kantor imigrasi tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara.
“Keberhasilan sebuah institusi bukan hanya terlihat dari prestasi, tetapi juga dari kejujuran dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran negara.”
“Transparansi adalah keberanian membuka fakta, sedangkan akuntabilitas adalah kesanggupan mempertanggungjawabkan amanah.”
“Profesionalisme aparatur tidak hanya diukur dari pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan aturan.”
“Ketika kejujuran menjadi budaya dan tanggung jawab menjadi prinsip, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.”
Salam integritas! Transparan dalam pengelolaan, profesional dalam pelayanan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah negara.
(Nurlince Hutabarat)




