Medan, LINI NEWS – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, meledak dalam rapat resmi. Suaranya tegas, nadanya menggugat. Ia menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 dari sektor pajak hiburan sebesar Rp87 miliar sebagai angka yang “tidak masuk akal” — sebuah cermin kabur antara data dan realita di lapangan.
“Kalau Dragon Tiger saja omsetnya Rp5 miliar per bulan, pajaknya sudah Rp2 miliar. Belum lagi tempat hiburan lain. Jadi bagaimana mungkin target PAD hanya Rp87 miliar?” tegas Salomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan, Senin (6/10/2025).
Politisi Gerindra itu menilai, Bapenda harus berhenti bersembunyi di balik angka-angka administratif dan mulai bekerja dengan transparansi dan akurasi.
“Kami yang Sidak, Kalian Memahami!”
Dalam nada getir, Salomo mengungkapkan ketimpangan yang mencolok hasil sidak DPRD terhadap sejumlah tempat hiburan dan usaha biliar di Medan.
“Xana Biliar omsetnya Rp150 juta, pajaknya cuma Rp1,5 juta. Runout Biliar omset Rp80 juta, pajaknya Rp700 ribu. Empat tahun tidak pernah ada peninjauan ulang dari Bapenda,” ujar Salomo.
Ia bahkan menyorot lemahnya tindak lanjut atas temuan DPRD.
“Harusnya kalian yang turun, bukan kami yang sidak! Kami sudah sidak pun, tak kalian tindaklanjuti!” katanya dengan nada tinggi.
Lebih jauh, Salomo menyebut Supermarket Irian Pasar Merah sebagai contoh buram:
“Supermarket itu sudah lama beroperasi tapi tidak pernah bayar pajak! Saya pusing lihat angka kalian!” serunya.
Di akhir rapat, Salomo menyampaikan amanat keras untuk Bapenda:
“Kalau PAD mau naik, maka Bapenda harus kembali ke tujuh ruh pengabdian:
Transparansi dalam data, Akurasi dalam hitungan, Integritas dalam kebijakan, Keberanian dalam menindak, Evaluasi tanpa kompromi, Keadilan dalam pungutan, dan Kejujuran dalam pelaporan.
Tanpa itu, PAD hanya akan jadi angka mimpi.”
Ia pun berencana turun langsung bersama tim Komisi III ke tempat hiburan malam untuk memverifikasi data pajak.
“Kalau perlu, kita cek satu-satu. Karena PAD bukan sekadar laporan — tapi urat nadi keuangan rakyat Medan!” tegasnya.
Desakan Verifikasi Berkala
Wakil Ketua Komisi III, HT Bahrumsyah, menegaskan pentingnya evaluasi dan verifikasi rutin terhadap data pajak hiburan.
“Minimal per triwulan. Dengan begitu, bisa diketahui apakah pajak yang dibayar sesuai dengan omsetnya,” katanya.
Ia juga menyoroti kasus Lembur Kuring yang memiliki pajak Rp150 juta, padahal omsetnya disebut mencapai Rp3 miliar per bulan.
“Ini harus jadi alarm bagi Bapenda. Jangan biarkan PAD bocor karena kelengahan birokrasi,” ujarnya.
Bapenda Janji Benahi Sistem
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, berjanji akan melakukan penelusuran dan reformasi sistem pajak hiburan.
“Kami akan mencari formulasi baru untuk hiburan yang berlindung di balik restoran atau hotel. Beberapa sudah kami surati, seperti Grand Central,” ungkapnya.
Agha menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalankan langkah konkret dan inovatif demi meningkatkan PAD Medan.
“Kami akan berupaya maksimal. Saatnya pajak hiburan dikelola dengan kejujuran dan keberanian,” tegasnya menutup rapat.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Medan untuk membuka mata publik. Di balik gemerlap lampu hiburan, ternyata ada bayang-bayang kebocoran PAD yang menuntut satu kata dari seluruh aparatur: “Integritas.”
(Nurlince Hutabarat)
