Medan, LINI NEWS – “Masalah izin restoran di Medan ini seperti bersembunyi di lapangan terbuka. Semua orang bisa lihat, tapi pura-pura tak tahu.”
Ungkapan tajam itu menjadi pembuka panasnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Medan, Selasa (28/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Salomo TR Pardede, menghadirkan perwakilan dari empat restoran ternama — Lembur Kuring, Kembang, Kalasan, dan Srikandi — bersama jajaran Dinas PMPTSP, Bapenda, dan Dinas Pariwisata Kota Medan.
Dalam forum yang berlangsung tegang namun produktif itu, Komisi III tampil garang tapi berintegritas. Ketua Komisi III, Salomo TR Pardede, menegaskan bahwa Komisi III bukan sedang mencari kesalahan, melainkan menegakkan keadilan fiskal demi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan setiap rupiah pajak mengalir kembali untuk kesejahteraan warga Medan.
“Kami tidak sedang memburu siapa yang salah. Kami sedang mencari siapa yang jujur. Karena kejujuran adalah izin pertama dalam setiap usaha,” ujar Salomo dengan suara tegas.
⚖ Izin “Tak Masuk Akal”, PAD Bisa Bocor
Anggota Komisi III, Godfried Efendi Lubis, menyoroti ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki restoran dengan kondisi lapangan.
“Dalam izin tertulis kapasitas 100 sampai 150 kursi, tapi di lapangan jumlahnya lebih dari 200. Artinya, kategori risiko dan pajak pun harus berubah. Ini bukan sekadar salah ketik — ini soal keadilan fiskal,” ujarnya tajam.
Menurut data Bapenda, omzet Restoran Lembur Kuring mencapai Rp1,4 hingga Rp1,6 miliar per bulan, namun setoran pajaknya hanya sekitar Rp140 juta, PBB Rp44 juta, dan parkir Rp600 ribu.
“Kalau pajaknya segitu, berarti penghasilan harian hanya Rp45 juta. Rasanya tidak mungkin, apalagi saat akhir pekan. Ini harus diverifikasi ulang dan diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar),” tegas Godfried.
Sekretaris Komisi III, David Roni Ganda Sinaga, menambahkan, lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama pelanggaran izin seperti ini terus berulang.
“Kalau pemerintah diam, sama saja seperti ikut menutup mata. Jangan sampai kesannya hanya makan gaji buta,” katanya pedas.
Dari pihak pemerintah, perwakilan Dinas PMPTSP, Ikbal, menyebut bahwa berdasarkan KBLI, restoran dengan kursi di atas 200 wajib naik status menjadi risiko tinggi dan memiliki dokumen Amdal yang diverifikasi provinsi.
Sementara Dinas Pariwisata mengaku sudah mengimbau penyesuaian izin sejak 29 September 2025.
Kata Tujuan Ketua Komisi III, Salomo TR Pardede, untuk Mendukung Pemko Medan dan Meningkatkan PAD
“Kami bukan pengawas yang mencari salah, tapi penjaga kebenaran agar PAD tak bocor di jalan licik.”
“Setiap kursi tanpa izin yang benar adalah rupiah rakyat yang hilang tanpa pamit.”
“Restoran besar harus jadi teladan, bukan jadi pelajaran buruk bagi usaha kecil.”
“PAD adalah napas pembangunan. Jika dibiarkan bocor, rakyatlah yang sesak.”
“Komisi III berdiri bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegakkan keseimbangan antara usaha dan tanggung jawab.”
“Kami mendukung Pemko Medan dengan cara paling nyata — memastikan setiap usaha membayar pajak sesuai kenyataan.”
“Keadilan ekonomi dimulai dari kejujuran bisnis.”
“Izin yang benar bukan sekadar kertas, tapi cermin integritas pelaku usaha.”
“Restoran boleh lezat, tapi jangan sampai rasa manisnya berasal dari pajak yang tak dibayar.”
“Komisi III berkomitmen: setiap rupiah PAD yang jujur akan kembali menjadi terang bagi pembangunan Kota Medan.”
Di akhir rapat, Salomo TR Pardede menegaskan akan mengawal tindak lanjut hasil RDP hingga ke tingkat verifikasi lapangan.
“Komisi III akan turun bersama OPD terkait. Kami ingin memastikan tak ada lagi izin yang bersembunyi di balik papan nama megah. Semua harus transparan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengusaha restoran adalah mitra pemerintah, bukan musuh.
“Pemerintah butuh pelaku usaha yang jujur, dan pelaku usaha butuh pemerintah yang tegas. Kalau dua-duanya jalan lurus, Medan akan jadi kota kuliner yang bukan hanya lezat, tapi juga berintegritas,” pungkas Salomo disambut tepuk tangan hadirin. (Nurlince Hutabarat)
