Medan, LINI NEWS – Dalam suasana sidang paripurna yang hangat namun penuh ketegasan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen memimpin jalannya rapat penyampaian tanggapan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Di hadapan para anggota dewan, Ketua Wong menegaskan bahwa Ranperda ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan payung perlindungan bagi setiap nyawa warga Kota Medan. “Keselamatan rakyat adalah panglima. Kita tidak boleh menunda hal-hal yang menyangkut nyawa dan kemanusiaan,” tegas Wong dalam pembukaan sidang.
Wali Kota Medan bersama Sekda Wiriya Alrahman menyampaikan tanggapan atas seluruh masukan fraksi secara komprehensif:
Fraksi PDI Perjuangan: Pemko merencanakan penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar dari 7 menjadi 12 lokasi, sesuai RPJMD dan Renstra OPD.
Fraksi PKS: Penanganan daerah rawan kebakaran dilakukan dengan pembangunan pos damkar baru dan pembentukan relawan kebakaran di titik-titik rawan.
Fraksi Gerindra: Dari 68 hidran, hanya 5 yang berfungsi. Sebagai solusi, Pemko menyediakan tandon air di setiap kantor UPT damkar.
Fraksi Golkar: Ranperda mencakup sistem proteksi, pemeriksaan, pengawasan, manajemen informasi hingga sanksi administratif yang akan memperkuat kelembagaan damkar.
Fraksi PSI: Sebanyak 1.696 relawan telah dilatih sejak 2022 sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.
Fraksi Demokrat: Kemacetan ditangani lewat sinergi Dinas Perhubungan, Kepolisian, kelurahan, dan relawan demi mengurangi waktu tempuh dan potensi kerugian.
Fraksi NasDem: Pemko menyambut baik saran agar Ranperda segera dibahas lebih dalam. “Kami menghargai masukan yang membangun untuk melahirkan regulasi yang operasional dan solutif,” ujar Wali Kota.
Fraksi PAN–Perindo: Peningkatan infrastruktur dan SDM menjadi prioritas. Teknologi akan digunakan untuk mengurangi risiko petugas di lapangan.
Fraksi Hanura–PKB: Ranperda akan memastikan seluruh gedung baru wajib memenuhi standar keselamatan kebakaran, dilengkapi rencana evakuasi, pelatihan petugas, dan edukasi masyarakat.
Ketua Wong dalam penutupan menyampaikan harapannya agar pembahasan lanjutan Ranperda ini dapat segera disepakati menjadi Perda yang progresif dan berpihak pada keselamatan warga.
“Kebakaran bukan sekadar peristiwa, tapi ujian kemanusiaan. Maka tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat adalah menghadirkan kebijakan yang menyelamatkan,” ujar Wong dengan penuh empati.
Sidang paripurna ditutup dengan semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif, demi terciptanya Kota Medan yang lebih aman, tangguh, dan manusiawi.(Nurlince Hutabarat)
