Medan, LINI NEWS – Dugaan keracunan makanan yang dialami belasan siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (9/10/2026), kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan jaminan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Wong Chun Sen Desak SPPG Perketat Pengawasan, Polisi Usut Penyebab, dan Pelanggaran Keamanan Pangan Harus Ditindak Tegas!
Peristiwa yang beredar luas di media sosial itu menjadi perhatian masyarakat, khususnya orang tua yang mempercayakan keselamatan dan kesehatan anak-anak mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., meminta pemerintah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar tidak menganggap remeh kejadian tersebut.
Menurut Wong, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah merupakan upaya yang memiliki tujuan baik. Namun, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan, pengawasan yang ketat, dan tanggung jawab yang jelas apabila terjadi persoalan di lapangan.
“Jangan sampai program MBG yang dinilai baik oleh pemerintah justru menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi anak-anak didik maupun orang tua.
Keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama.
Bila perlu, sebelum didistribusikan, makanan diperiksa secara ketat oleh tenaga yang kompeten, termasuk ahli gizi dan petugas keamanan pangan,” tegas Wong, Jumat (9/10/2026).
Pengawasan SPPG Harus Menyeluruh, Bukan Sekadar Formalitas
Wong menekankan bahwa pengawasan makanan MBG tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar memastikan makanan telah dikirim ke sekolah.
Seluruh tahapan harus diawasi secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada para siswa.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG yang terlibat dalam program Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Menurutnya, kualitas makanan harus menjadi tanggung jawab bersama, tetapi setiap pihak juga harus memahami batas kewenangan dan kewajibannya masing-masing.
Pengelola dapur bertanggung jawab terhadap proses produksi dan kelayakan makanan.
Tenaga ahli yang berkompeten harus menjalankan fungsi pemeriksaan sesuai standar.
Sementara itu, proses distribusi harus menjamin makanan tetap aman dikonsumsi hingga diterima oleh siswa.
Wong juga mendorong penerapan prosedur pemeriksaan yang terdokumentasi, termasuk pencatatan waktu pengolahan dan distribusi, pemeriksaan suhu penyimpanan bila diperlukan, serta penelusuran sampel makanan apabila muncul dugaan gangguan kesehatan.
Dengan sistem tersebut, setiap persoalan dapat ditelusuri berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan dugaan atau pernyataan sepihak.
Dinas Pendidikan Jangan Lambat Merespons!
Selain meminta evaluasi terhadap pengelola SPPG, Wong mendesak Dinas Pendidikan Kota Medan bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Dinas mendasar: bagaimana makanan diolah, berapa lama makanan disimpan sebelum dikonsumsi, bagaimana proses pengangkutannya, serta apakah terdapat indikasi kontaminasi atau faktor lain yang dapat menjelaskan munculnya gejala pada siswa.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah.
Semua pihak harus diperiksa secara objektif.
Yang paling penting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan yang tepat dan penyebab kejadian ini terungkap secara terang,” demikian penekanan sikap Wong terhadap pentingnya penanganan yang bertanggung jawab.
Wong Minta Polisi Usut Tuntas Penyebab Dugaan Keracunan
Wong turut mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab dugaan keracunan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dengan mengumpulkan keterangan dari pihak sekolah, pengelola SPPG, tenaga kesehatan, serta pihak lain yang mengetahui proses penyediaan dan distribusi makanan.
Jika diperlukan, pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan pemeriksaan medis terhadap siswa dapat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi penyebab kejadian.
“Polisi harus menyelidiki penyebabnya secara menyeluruh. Apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lain, semuanya harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Wong menegaskan, apabila ditemukan bukti pelanggaran standar keamanan pangan atau kelalaian yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan siswa, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
Baginya, penegakan aturan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, melainkan juga untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi tetap terjaga.
Evaluasi MBG Harus Berdasarkan Fakta dan Bukti
Wong mengingatkan bahwa apabila pelaksanaan program MBG telah dinyatakan memenuhi prosedur pemeriksaan kebersihan, tetapi masih muncul dugaan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
Evaluasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa makanan telah diperiksa sebelum didistribusikan. Pemerintah dan pengelola perlu memastikan apakah standar yang ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan efektif.
Pengawasan juga harus mampu mengidentifikasi potensi persoalan yang mungkin muncul setelah makanan keluar dari dapur, termasuk selama penyimpanan, pengangkutan, dan pembagian di sekolah.
Karena itu, Wong meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada masyarakat dengan tetap menghormati privasi para siswa serta tidak mendahului kesimpulan pihak berwenang.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses sekolah dan orang tua, sehingga setiap indikasi makanan tidak layak konsumsi dapat segera ditindaklanjuti.
Wong Dukung Opsi Kantin Sekolah, Asalkan Standar Terpenuhi
Terkait keberlanjutan program MBG, Wong menyatakan dukungannya terhadap tujuan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
Namun, ia menegaskan bahwa model pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar keamanan pangan dan kualitas pelayanan benar-benar terjamin.
Secara pribadi, ia juga mendukung opsi pengelolaan makanan yang melibatkan pihak sekolah secara langsung, misalnya melalui kantin sekolah, sepanjang mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Menurutnya, berbagai model pelaksanaan dapat dipertimbangkan melalui evaluasi yang objektif. Hal terpenting adalah memastikan makanan yang diterima siswa aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.
Namun, setiap perubahan mekanisme perlu didasarkan pada kajian, kesiapan fasilitas, kemampuan pengelola, dan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Disdik Medan: Lima Siswa Telah Pulang dari Rumah Sakit
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP., mengatakan penanganan terhadap para siswa yang diduga mengalami keracunan telah dilakukan melalui koordinasi antara pihak sekolah, pengelola SPPG, dan Dinas Kesehatan Kota Medan.
Menurut Barli, berdasarkan informasi yang diterimanya saat itu, lima siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan sembuh. Sementara itu, siswa lainnya masih menjalani perawatan medis.
Ia menyampaikan bahwa kejadian tersebut menjadi perhatian serius agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Dinas Pendidikan juga telah mengimbau para kepala sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap makanan yang diterima dan dikonsumsi siswa.
“Kami mengimbau agar anak-anak tidak mengonsumsi makanan apabila terdapat perubahan rasa, warna, atau bentuk yang mencurigakan. Jika ditemukan hal seperti itu, segera laporkan kepada pihak pengelola,” ujar Barli.
Ia menambahkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya, pengelola SPPG menyatakan bertanggung jawab terhadap penanganan para siswa hingga pulih.
Dinas Pendidikan Kota Medan, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan serta memantau perkembangan kondisi siswa yang masih menjalani perawatan Meski demikian, perubahan rasa, warna, atau bentuk bukan satu-satunya indikator makanan tidak aman.
Makanan yang tampak normal pun dapat mengandung bahaya yang tidak terlihat, sehingga pemeriksaan dan penanganan harus tetap mengacu pada prosedur keamanan pangan.
Keselamatan Anak Tidak Boleh Dikalahkan oleh Target Program
Dugaan keracunan yang menimpa siswa SDN di Jalan Krakatau menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.
Keberhasilan sesungguhnya juga ditentukan oleh keamanan makanan, kesesuaian kandungan gizi, ketepatan distribusi, kesiapan penanganan darurat, serta kemampuan seluruh pihak mencegah risiko terhadap kesehatan anak.
Pemerintah, pengelola SPPG, sekolah, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum perlu menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi.
Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan sesuai ketentuan hukum.
Pada saat yang sama, orang tua berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan dan hasil pemeriksaan tanpa harus dibayangi ketidakpastian.
Pesan tegas Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen adalah bahwa program pemenuhan gizi harus benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Jangan sampai niat meningkatkan kesehatan justru dibayangi risiko yang seharusnya dapat dicegah melalui pengawasan yang baik.
Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap piring makanan yang disajikan di sekolah harus disertai tanggung jawab, kehati-hatian, dan jaminan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PESAN KETUA DPRD MEDAN WONG CHUN SEN
“Program gizi yang baik harus dimulai dari makanan yang aman, sebab kesehatan anak tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar target pelaksanaan.”
“Jangan hanya menghitung berapa banyak makanan dibagikan, tetapi pastikan setiap makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar layak dikonsumsi.”
“Keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama; ketika muncul dugaan keracunan, tindakan cepat dan pemeriksaan objektif harus menjadi prioritas.”
“Pengawasan bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan tindakan nyata untuk memastikan setiap tahapan pengolahan dan distribusi berjalan sesuai standar.”
“Jangan mencari kambing hitam sebelum fakta terungkap; telusuri bukti, periksa seluruh rantai penyediaan, dan tegakkan hukum secara adil.”
“Program pemerintah akan memperoleh kepercayaan masyarakat bukan hanya melalui janji, melainkan melalui transparansi, tanggung jawab, dan bukti bahwa keselamatan penerima benar-benar dilindungi.”
“Anak-anak membutuhkan gizi untuk tumbuh dan belajar, bukan kekhawatiran setiap kali menerima makanan; jadikan keamanan pangan sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar.”
PENEGASAN:
Dugaan keracunan ini harus ditangani melalui pemeriksaan medis, penelusuran keamanan pangan, dan penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab kejadian serta pihak yang bertanggung jawab tidak boleh ditetapkan sebelum bukti dan hasil pemeriksaan tersedia.
(Nurlince Hutabarat)
