Medan, LINI NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Medan, Senin (8/9). Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.PdB, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala, serta sejumlah anggota dewan lain. Turut hadir Sekretaris DPRD Medan, Ali Sipahutar, dan Kabag Hukum Andreas.
Dalam kesempatan itu, Wong membuka ruang dialog dengan memberi kesempatan penuh kepada Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 2025–2026, Cici Indah Rizky, untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa.
Lima Tuntutan HMI: Dari Tunjangan Dewan hingga Kesejahteraan Guru
Cici menyebutkan bahwa audiensi ini adalah momentum strategis bagi HMI untuk menyalurkan suara mahasiswa sekaligus kegelisahan masyarakat. Setidaknya ada lima tuntutan utama yang disampaikan:
Penolakan kenaikan tunjangan DPRD di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Tuntutan transparansi anggaran DPRD agar publik dapat mengakses alur keluar-masuk keuangan daerah.
Evaluasi kinerja DPRD dan Pemko Medan, terutama soal banjir dan drainase.
Komitmen pemberantasan korupsi yang dinilai masih menggerogoti Kota Medan.
Peningkatan kesejahteraan guru honorer, yang masih menerima gaji tidak layak.
“Suara ini bukan hanya milik mahasiswa, tapi keresahan masyarakat yang kami bawa ke DPRD. Kami berharap ada langkah nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Cici.
Wong Chun Sen: Mahasiswa adalah Mitra Strategis DPRD
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan memberikan apresiasi atas kritik konstruktif HMI. Ia menjelaskan bahwa hak keuangan anggota DPRD diatur melalui PP No. 18 Tahun 2017, yang berlaku secara nasional. Meski demikian, Wong mengakui pentingnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Terkait transparansi anggaran, Wong menegaskan bahwa DPRD Medan selalu diaudit oleh BPK dan Inspektorat, serta laporan keuangan dapat diakses publik melalui website resmi DPRD dan JDIH. Ia juga menegaskan sikap tegas lembaganya terhadap korupsi.
“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada anggota DPRD yang kebal hukum,” ujar Wong.
Soal kesejahteraan guru honorer, Wong menyebut DPRD akan terus memperjuangkannya bersama dinas terkait. “Guru adalah pilar bangsa. Kami berkomitmen memperjuangkan upah layak dan kepastian status bagi mereka,” tambahnya.
Ketua DPRD Medan Dialog Terbuka
Dalam dialog yang berlangsung terbuka itu, Wong menyampaikan pesan-pesan yang menjadi amanah moral bagi DPRD dan mahasiswa:
“Transparansi adalah jembatan antara kepercayaan rakyat dan integritas lembaga. Tanpa transparansi, maka runtuhlah fondasi demokrasi.”
“Mahasiswa bukan sekadar pengawas, tetapi mitra strategis DPRD dalam merawat demokrasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.”
“Kesejahteraan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan investasi masa depan bangsa yang tak ternilai.”
Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis. Anggota DPRD yang hadir turut menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan DPRD dalam mengawal isu strategis, mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga pencegahan narkoba.
Ketua DPRD menutup pertemuan dengan mengajak HMI untuk menjaga komunikasi secara berkesinambungan. “Kami terbuka untuk berdiskusi kapan saja. Aspirasi mahasiswa tidak boleh berhenti di ruang rapat, tetapi harus diwujudkan menjadi kebijakan nyata,” pungkas Wong.
Pertemuan ini mencerminkan dinamika demokrasi lokal di Kota Medan, di mana mahasiswa memainkan peran vital sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Lima tuntutan HMI menjadi catatan serius bagi DPRD Medan, sekaligus pengingat bahwa kebijakan publik sejatinya harus berpihak kepada rakyat kecil, terutama mereka yang paling rentan dan miskin.
Audiensi ditutup dengan komitmen DPRD Medan untuk terus membuka ruang dialog bersama mahasiswa serta menjalin komunikasi secara berkesinambungan, sehingga setiap aspirasi dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(Nurlince Hutabarat)
