Magelang, LINI NEWS – Ketua DPRD Kota Medan mengikuti kegiatan kursus pemantapan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan di Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Kursus pemantapan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan legislatif dari berbagai daerah di Indonesia. Materi yang diberikan mencakup penguatan wawasan kebangsaan, etika pemerintahan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta implementasi Undang-Undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
Ketua DPRD Medan menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kami dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain sesi kelas, kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi pengambilan keputusan strategis.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dan respons terhadap berbagai persoalan daerah secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kursus ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi.
Di akhir kegiatan, para peserta menyusun rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan di daerah masing-masing, termasuk di Kota Medan, guna meningkatkan kinerja lembaga legislatif serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Wong menuturkan:
“Kepemimpinan yang kuat lahir dari pemahaman hukum yang benar dan keberanian menegakkannya.”
“Amanah rakyat harus dijalankan dengan integritas, bukan sekadar formalitas jabatan.”
“Peraturan perundang-undangan adalah kompas dalam setiap pengambilan keputusan.”
“Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional.”
“Pemimpin yang baik adalah yang terus belajar demi kepentingan masyarakat luas.”
“Belajar dan meningkatkan kapasitas diri adalah kewajiban bagi setiap pemimpin dalam melayani masyarakat.”
“Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan keharusan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.”
“Harapan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai kebangsaan.” imbuhnya.
(Nurlince Hutabarat)
