Medan, LINI NEWS — Anggota DPRD Kota Medan Hendry Jhon Hutagalung melontarkan sorotan tajam dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2026. Selasa (17/3/2026)
Ia mendesak Pemerintah Kota Medan agar segera merealisasikan pengadaan ambulance, sekaligus membenahi pelayanan Puskesmas dan memastikan program Universal Health Coverage (UHC) benar-benar berjalan efektif di tengah masyarakat.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Hendry Jhon menilai, hingga kini masih banyak persoalan pelayanan kesehatan dasar yang dirasakan langsung oleh warga.
Di lapangan, Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan disebut belum sepenuhnya diperkuat, sementara masyarakat masih membutuhkan akses layanan yang cepat, mudah, dan manusiawi, terutama dalam kondisi darurat.
Menurutnya, pembahasan PAPBD TA 2026 harus dijadikan momentum untuk menata ulang prioritas anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan utama yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
“Pengadaan ambulance harus segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat justru terhambat karena minimnya sarana. Ini bukan kebutuhan tambahan, ini kebutuhan mendesak,” tegas Hendry Jhon.
Ia menilai, keberadaan ambulance sangat vital, terutama bagi warga yang membutuhkan rujukan cepat dari Puskesmas ke rumah sakit, ibu hamil dalam kondisi darurat, korban kecelakaan, pasien lanjut usia, hingga masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses transportasi medis layak.
Keterlambatan menghadirkan ambulance, menurutnya, sama saja dengan membiarkan warga bertaruh dengan waktu.
Hendry Jhon juga menyoroti kondisi Puskesmas yang harus diperkuat secara menyeluruh. Bukan hanya gedungnya, tetapi juga ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, sistem pelayanan, dan kesiapan penanganan darurat.
Ia mengingatkan bahwa Puskesmas adalah garda pertama tempat rakyat kecil menggantungkan harapan ketika sakit, sehingga tidak boleh dibiarkan bekerja dalam keterbatasan.
“Kalau Puskesmas lemah, maka rakyat kecil yang paling dulu merasakan dampaknya.
Mereka datang untuk berobat, bukan untuk dipersulit oleh fasilitas yang kurang dan pelayanan yang lamban,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hendry Jhon juga menyinggung implementasi UHC yang menurutnya harus dibenahi agar tidak berhenti pada status kepesertaan semata. Ia menegaskan, UHC tidak cukup hanya aktif dalam sistem administrasi, tetapi harus benar-benar menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, setara, dan tanpa hambatan birokrasi yang melelahkan.
Di tengah semangat perluasan jaminan kesehatan, kata dia, yang dibutuhkan warga bukan hanya kartu aktif, melainkan pelayanan yang nyata saat dibutuhkan.
Sebab dalam banyak kasus, masyarakat masih menghadapi keluhan soal prosedur, lambannya penanganan, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan pendukung.
“UHC jangan hanya bagus di laporan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana saat mereka sakit, mereka langsung dilayani dengan baik, cepat, dan tidak dipingpong ke sana kemari,” ungkapnya dengan nada tegas.
Dalam pembahasan PAPBD TA 2026, Hendry Jhon mendorong agar alokasi anggaran kesehatan tidak terserap untuk hal-hal yang kurang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Ia ingin anggaran diarahkan pada program-program yang benar-benar menjawab persoalan lapangan, khususnya penguatan pelayanan dasar di Puskesmas, penambahan ambulance, serta peningkatan efektivitas layanan UHC.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani menetapkan skala prioritas yang berpihak pada rakyat.
Sebab di balik setiap angka anggaran, ada nyawa, harapan, dan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terus menunggu.
Ia mengingatkan, pembangunan kota tidak boleh hanya diukur dari infrastruktur yang tampak megah di permukaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan paling mendasar.
Dalam hal ini, kesehatan adalah wajah paling nyata dari kehadiran pemerintah.
“Jangan sampai kita sibuk bicara pembangunan, tetapi warga masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan layak.
Pemerintah harus hadir dalam kebutuhan yang paling mendesak, dan kesehatan adalah salah satunya,” tandasnya.
Sorotan Hendry Jhon dalam pembahasan PAPBD TA 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan akan ambulance, pembenahan Puskesmas, dan penguatan UHC bukan lagi isu biasa, melainkan persoalan mendesak yang harus segera dijawab dengan kebijakan nyata. Ia tidak ingin pembahasan anggaran hanya berakhir menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak konkret bagi masyarakat.
Bagi Hendry Jhon, anggaran kesehatan harus dibaca dengan nurani. Sebab ketika pelayanan kesehatan lemah, yang paling terluka bukan sekadar sistem, melainkan rakyat kecil yang bergantung penuh pada kecepatan dan ketepatan pelayanan pemerintah.
Ambulance yang tertunda bisa membuat harapan rakyat ikut tertinggal di jalan.
Puskesmas yang lemah adalah tanda bahwa pelayanan dasar belum benar-benar berpihak pada rakyat.
UHC tidak boleh hanya hidup di atas kertas, tetapi harus bernapas dalam pelayanan yang nyata.
Saat anggaran tidak menyentuh kebutuhan mendesak, rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Kesehatan bukan urusan pelengkap, melainkan hak dasar yang harus dijaga dengan keberanian politik.
Pelayanan yang lamban dalam urusan kesehatan kerap berujung pada penyesalan yang datang terlambat.
Pemerintah yang hadir bukan yang banyak berjanji, tetapi yang sigap saat rakyat membutuhkan pertolongan.
Nurlince Hutabarat)
