Medan, LINI NEWS – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat evaluasi capaian kinerja triwulan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Selasa (29/4/2025), bertempat di Ruang Rapat Komisi I lantai III, Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., yang didampingi Wakil Ketua Komisi I Drs. H. Muslim, M.S.P., serta anggota Komisi I lainnya. Dalam arahannya, Reza menegaskan bahwa forum evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam aspek pemerintahan umum dan hukum.
“Sebagai representasi rakyat, kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kinerja OPD berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi triwulan ini penting untuk menilai apakah program-program berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan pelayanan publik serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Reza dengan tegas.
Perkuat Pengawasan
Reza juga menekankan bahwa Komisi I akan terus memperkuat pengawasan demi meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi penggunaan anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Medan. Tidak boleh ada kegiatan seremonial belaka yang tidak berdampak nyata,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan evaluasi kinerja terhadap mitra kerja seperti Inspektorat Kota Medan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sekretariat DPRD Kota Medan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
Ketua Komisi I Reza Minta, OPD Mampu Berikan Solusi
Berbagai persoalan juga dibahas secara terbuka, termasuk progres kegiatan, serapan anggaran, hingga hambatan-hambatan yang dihadapi masing-masing OPD. Reza meminta agar OPD mampu memberikan solusi konkret, tidak sekadar laporan formalitas. “Kami tidak ingin hanya mendengar angka dan persentase. Yang kami butuhkan adalah dampak dan hasil nyata di lapangan,” katanya.
Rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. (Nurlince Hutabarat)
