Medan, LINI NEWS – Rapat Paripurna DPRD Kota Medan kembali digelar dalam suasana penuh atensi publik, dengan agenda utama Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua Hadi Suhendra. Hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass, Sekda Kota Medan Wiriya Arahman, serta para anggota DPRD dan jajaran OPD Pemko Medan.
Jawaban Tegas atas Fraksi PKS: Penjabaran RPJMD Dipastikan Selaras dengan Pokok Pikiran DPRD
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Datuk Iskandar Muda, Wali Kota Rico Wass memberikan penjelasan komprehensif.
Pertama, terkait sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Wali Kota menegaskan bahwa Pemko Medan selalu memastikan proses tersebut berjalan melalui tahapan berjenjang, mulai dari musyawarah di tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, hingga musrenbang tingkat kota. “Usulan DPRD tetap menjadi bagian penting dalam rumusan prioritas pembangunan kota yang diselaraskan dengan kemampuan fiskal,” ujar Rico.
Belanja Pegawai Tetap Terkendali, Prioritas untuk Masyarakat
Kedua, menanggapi soal struktur belanja antara aparatur dan program kegiatan, Pemko Medan menyatakan bahwa proporsi belanja pegawai diproyeksikan tetap terkendali pada angka 30%. “Ini lebih rendah dibandingkan belanja barang dan jasa. Artinya, orientasi pembangunan tetap berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, terkait belanja tidak terduga (BTT), Wali Kota menyebut bahwa peningkatan alokasi BTT merupakan langkah antisipatif terhadap risiko fiskal, bukan pemborosan. Dana tersebut akan digunakan dalam situasi krisis seperti bencana alam atau kejadian darurat lainnya. “Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal sebagai wujud kesiapsiagaan menghadapi risiko keuangan di masa depan,” tambahnya.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jadi Fokus
Terakhir, mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wali Kota menegaskan bahwa penjelasan rinci telah disampaikan dalam dokumen sebelumnya dan akan terus dikembangkan untuk mendukung kemandirian fiskal kota.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari akuntabilitas perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Medan yang melibatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif. “Pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi keberpihakan pada masa depan masyarakat.”
“Ketahanan fiskal adalah pondasi diam-diam yang menyelamatkan kota saat badai tak terduga datang.” (Nurlince Hutabarat)
