Medan, LINI NEWS – Kesehatan masyarakat pascabanjir menjadi prioritas utama yang kembali disuarakan Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XII Tahun 2025 yang mengangkat Perda Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Kegiatan sosialisasi sesi pertama itu digelar di Jalan Matahari Raya R10, Komplek Matahari Palace, Kecamatan Medan Helvetia, pada pukul 15.00 WIB dan dihadiri sekitar tiga ratusan warga dari berbagai lingkungan di Helvetia.
Banjir Selesai, Penyakit Intai Layanan Harus Maksimal
Dame Duma dalam pemaparannya menegaskan bahwa kondisi pascabanjir selalu diikuti ancaman serius terhadap kesehatan warga. Mulai dari penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berpotensi meningkat.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah wajib hadir memastikan warga Medan terdampak banjir mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan maksimal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa fasilitas layanan kesehatan harus tetap berfungsi optimal, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga layanan posko kesehatan di lapangan, terutama di daerah rawan banjir seperti Helvetia.
Keluhan Warga PKH Tak Lagi Diterima
Dalam sesi tanya jawab, Neti Sinambela, warga Jalan Matahari Raya, menyampaikan keluhannya mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak lagi diterimanya selama setahun terakhir.
“Tahun lalu dapat, Bu. Tapi sekarang enggak dapat lagi. Apa syaratnya supaya bisa kembali dapat PKH?” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Dame Duma memberikan penjelasan yang lugas dan tegas.
“Apabila salah satu anggota keluarga terlibat judi online atau pinjaman online, maka keluarga tersebut dipastikan tidak akan menerima PKH. Pelaku judol atau pinjol dianggap orang mampu, sehingga namanya akan otomatis terhapus dari daftar penerima,” jelasnya.
Penjelasan itu membuat warga memahami bahwa verifikasi PKH kini semakin ketat dan terhubung dengan data perilaku keuangan keluarga.
Ajakan Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan
Melalui kegiatan ini, Dame Duma berharap warga semakin memahami hak dan tanggung jawabnya, terutama dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang sudah disediakan Pemko Medan.
“Manfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan. Jangan takut berobat, jangan menunda sakit, dan jangan biarkan banjir meninggalkan luka yang lebih dalam lagi,” pesannya menutup acara.
Pesan Dame Duma Hutagalung :
“Kesehatan bukan fasilitas, tetapi fondasi kehidupan warga.”
“Ketika banjir menyisakan luka, negara harus hadir membawa pemulihan.”
“Pelayanan kesehatan wajib mengedepankan empati, bukan birokrasi.”
“Hak dasar rakyat tidak boleh hilang hanya karena bencana datang.”
“Keadilan sosial dimulai dari akses kesehatan yang mudah dan menyeluruh.”
“Masyarakat berhak tahu, pemerintah berkewajiban menjelaskan dan melayani.”
“Kesehatan bukan janji politik—itu kewajiban moral negara kepada rakyatnya.”
(Nurlince Hutabarat)
