Humbang Hasundutan, LINI NEWS – Bupati Humbang Hasundutan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkai dengan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal. Rakor ini berlangsung pada Selasa, 4 Maret 2025, di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Humbang Hasundutan dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah se-Indonesia.
Fokus Rakor: Inflasi & Sertifikasi Halal
Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa agenda utama rakor ini adalah membahas langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 serta strategi percepatan sertifikasi produk halal.
“Dalam rakor ini, dipaparkan kondisi pergerakan harga, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi di masing-masing daerah,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memaparkan data terbaru terkait inflasi nasional, termasuk tren harga beberapa komoditas strategis, serta dinamika inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Kita perlu menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum besar seperti Ramadan dan Lebaran, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil,” tegas Mendagri.
Percepatan Sertifikasi Halal: Kolaborasi Pusat & Daerah
Selain pengendalian inflasi, rakor ini juga menyoroti percepatan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Kemendagri berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mempercepat program sertifikasi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan anggaran melalui APBD diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga dalam rangka ekspansi ke pasar global.
Pemerintah Humbahas Siap Laksanakan Kebijakan Strategis
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekda Humbahas Chiristison Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rommel Silaban, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pengendalian inflasi serta mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Salomo Simorangkir)
