Medan, LINI NEWS — Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, memberikan penilaian terhadap kinerja Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selama kurang lebih dua tahun menjalankan roda pemerintahan Kota Medan.
Antonius menilai kinerja Rico Waas sejauh ini telah berjalan cukup baik.
Menurutnya, berbagai program pembangunan, baik pembangunan fisik maupun tata kelola pemerintahan, telah dijalankan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Antonius kepada wartawan, Selasa (1/9/2026),
Sebagai respons terhadap munculnya penilaian yang menyebut kepemimpinan Rico Waas gagal membawa perubahan bagi Kota Medan.
Antonius: Jangan Menilai Wali Kota Seperti Superman
Antonius menegaskan, seorang kepala daerah tidak mungkin bekerja seorang diri menyelesaikan seluruh persoalan Kota Medan dalam waktu singkat.
Ia meminta masyarakat maupun anggota DPRD melihat proses pemerintahan secara objektif, termasuk keterbatasan anggaran, mekanisme birokrasi serta tahapan pelaksanaan program pembangunan.
“Bukan karena beliau kader NasDem maka saya bela-bela. Rico Waas sudah bekerja maksimal selama dua tahun menjabat. Kalau ada kekurangan di sana-sini itu normatif, karena beliau bukan Superman atau Aladin dengan lampu ajaibnya bisa berucap simsalabim maka jadilah semua. Ini bukan pemerintahan negeri dongeng,” ujar Antonius.
Menurut Antonius, pembangunan daerah merupakan proses yang membutuhkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
Program yang menggunakan APBD, katanya, harus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Antonius mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik yang lahir dari proses demokrasi dan dukungan partai politik.
Karena itu, partai pengusung tidak seharusnya hanya hadir ketika pemilihan kepala daerah berlangsung, tetapi juga ikut bertanggung jawab mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai politik.
Parpol pengusung harus melindungi dia dengan cara mendesak para OPD di masing-masing Komisi agar bekerja dengan baik ketika RDP.
Karena kita yang malu, sudah kita usung tapi dijelek-jelekkan.
Kepala daerah itu marwah partai pengusung,” tegas Antonius.
Rico Waas Akui Kritik DPRD dan Minta OPD Perbaiki Komunikasi
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan dirinya tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan anggota DPRD Medan.
Rico justru mengaku berterima kasih karena kritik tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama menyangkut persoalan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain administrasi kependudukan seperti KTP, persoalan utang serta pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.
Menurut Rico, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan lengkap antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD mengenai komunikasi dengan OPD yang dinilai masih sulit, Rico meminta seluruh jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan lembaga legislatif.
“Ya, harus kita ajari OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens.
Dan rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik,” ujar Rico.
Perhatian antara lain administrasi kependudukan seperti KTP, persoalan utang serta pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.
Menurut Rico, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan.
Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan lengkap antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD mengenai komunikasi dengan OPD yang dinilai masih sulit, Rico meminta seluruh jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan lembaga legislatif.
“Ya, harus kita beri pencerahan OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens.
Masa rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik,” tutur Rico.
Rico: Kinerja OPD Akan Dievaluasi
Rico menegaskan bahwa kinerja OPD akan menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintahannya.
Ia menyatakan bahwa OPD harus memiliki kinerja tinggi dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan nyata kepada masyarakat.
“Kinerjanya harus tinggi terlebih dahulu. Kalau tidak tinggi kinerjanya, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegas Rico.
Rico juga menekankan pentingnya pemerintah menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan.
Aspirasi tersebut, katanya, tidak boleh berhenti sebagai catatan atau dokumen, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Intinya bagaimana menyerap aspirasi. Kan itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” pungkasnya.
“Wali Kota bukan Superman; pembangunan kota adalah kerja bersama antara kepala daerah, OPD, DPRD dan masyarakat.”
“Kritik yang tajam akan menjadi obat bagi pemerintahan apabila disertai data, solusi dan tanggung jawab.”
“APBD bukan lampu Aladin; setiap rupiah harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.”
“Jangan hanya menilai wajah Wali Kota, lihat pula tangan-tangan OPD yang menjalankan roda pemerintahan.”
“Jika OPD lemah menerjemahkan visi kepala daerah, masyarakat tetap akan menagih pertanggungjawaban kepada Wali Kota.”
“DPRD bukan sekadar pengeras suara kritik, tetapi mitra pengawasan yang wajib menghadirkan solusi.”
“Kinerja pemerintah akhirnya bukan diukur dari banyaknya janji, melainkan dari pelayanan yang benar-benar dirasakan
Rico justru mengaku berterima kasih karena kritik tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama menyangkut persoalan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain administrasi kependudukan seperti KTP, persoalan utang serta pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.
Menurut Rico, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan lengkap antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD mengenai komunikasi dengan OPD yang dinilai masih sulit, Rico meminta seluruh jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan lembaga legislatif.
Antonius Puji Kepemimpinan Rico Waas
Sebagai anggota DPRD Medan, Antonius juga memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Rico Waas yang menurutnya cukup responsif terhadap kritik dan berani mengambil keputusan.
Ia menyebut Rico sebagai salah satu kader terbaik Partai NasDem yang dipercaya memimpin Kota Medan bersama Wakil Wali Kota.
“Rico Waas itu adalah kader terbaik NasDem yang cerdas. Pada dirinya nampak sosok pemimpin yang memimpin tidak asal-asalan. Tidak asal bapak senang, tetapi kebijakannya tuntas, lancar dan terukur,” ungkapnya.
Antonius menilai dukungan mayoritas partai politik terhadap pasangan Rico Waas–Zaki pada Pilkada Medan 2024 merupakan bentuk kepercayaan politik yang harus dibuktikan melalui pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat.
Antonius Justru Soroti Kinerja OPD
Meski memberikan penilaian positif terhadap Wali Kota, Antonius tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi di Kota Medan.
Menurutnya, apabila terdapat program kepala daerah yang belum berjalan maksimal, persoalannya tidak selalu berada pada Wali Kota.
Ia justru meminta perhatian serius diberikan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah sebagai jajaran yang berada langsung di bawah koordinasi pemerintah kota.
“Kesalahannya terletak pada kadis-kadisnya. Wali kota harus segera melakukan evaluasi atas kinerja mulai dari pimpinan OPD, camat sampai ke tingkat lurah,” tegas Antonius.
Menurutnya, kepala OPD merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi program konkret.
Apabila visi dan misi tersebut tidak diterjemahkan dengan baik oleh jajaran birokrasi, maka masyarakat pada akhirnya tetap akan menilai kepala daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab.
DPRD Jangan Hanya Mengkritik, Tetapi Beri Solusi
Antonius juga mengingatkan anggota DPRD, khususnya partai-partai pendukung pemerintah, agar menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif.
Menurutnya, fungsi legislatif bukan hanya mencari kesalahan pemerintah, tetapi juga memberikan masukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih baik.
Ia bahkan menilai kegagalan pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepala daerah apabila legislatif tidak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap OPD.
“Kalau kepala daerah dinilai gagal memimpin, itu juga termasuk kegagalan legislatifnya kalau kita abai melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Antonius menilai setiap Komisi di DPRD Medan memiliki mitra kerja OPD yang harus terus diawasi melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP).
Marwah Kepala Daerah Juga Marwah Partai Pengusung
Antonius mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik yang lahir dari proses demokrasi dan dukungan partai politik.
Karena itu, partai pengusung tidak seharusnya hanya hadir ketika pemilihan kepala daerah berlangsung, tetapi juga ikut bertanggung jawab mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai politik. Parpol pengusung harus melindungi dia dengan cara mendesak para OPD di masing-masing Komisi agar bekerja dengan baik ketika RDP. Karena kita yang malu, sudah kita usung tapi dijelek-jelekkan. Kepala daerah itu marwah partai pengusung,” tegas Antonius.
Rico Waas Akui Kritik DPRD dan Minta OPD Perbaiki Komunikasi
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan dirinya tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan anggota DPRD Medan.
“Ya, harus kita ajari OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masa rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik,” kata Rico.
Rico: Kinerja OPD Akan Dievaluasi
Rico menegaskan bahwa kinerja OPD akan menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintahannya.
Ia menyatakan bahwa OPD harus memiliki kinerja tinggi dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan nyata kepada masyarakat.
“Kinerjanya harus tinggi terlebih dahulu. Kalau tidak tinggi kinerjanya, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegas Rico.
Rico juga menekankan pentingnya pemerintah menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan.
Aspirasi tersebut, katanya, tidak boleh berhenti sebagai catatan atau dokumen, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Kan itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” pungkasnya.
“Wali Kota bukan Superman; pembangunan kota adalah kerja bersama antara kepala daerah, OPD, DPRD dan masyarakat.”
“Kritik yang tajam akan menjadi obat bagi pemerintahan apabila disertai data, solusi dan tanggung jawab.”
“APBD bukan lampu Aladin; setiap rupiah harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.”
“Jangan hanya menilai wajah Wali Kota, lihat pula tangan-tangan OPD yang menjalankan roda pemerintahan.”
“Jika OPD lemah menerjemahkan visi kepala daerah, masyarakat tetap akan menagih pertanggungjawaban kepada Wali Kota.”
“DPRD bukan sekadar pengeras suara kritik, tetapi mitra pengawasan yang wajib menghadirkan solusi.”
“Kinerja pemerintah akhirnya bukan diukur dari banyaknya janji, melainkan dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat
(Nurlince Hutabarat)
