Medan, LINI NEWS – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Agus Setiawan, kembali turun ke jalan, menyapa langsung denyut nadi rakyat. Bukan hanya sekadar mendengar, ia merasakan sendiri keluhan warga tentang tarif parkir yang dianggap mencekik dan pelayanan petugas parkir yang masih jauh dari harapan.
Kota yang adil dimulai dari kebijakan yang sederhana, bahkan dari sekeping karcis parkir.
“Kalau bisa tarif parkir diturunkan Rp1.000 atau Rp2.000. Bayangkan, dua kali parkir saja Rp3.000, dikali dua sudah Rp6.000. Itu sudah bisa jadi segelas teh manis di rumah. Apalagi kalau petugas parkir resmi, berseragam, ada tanda pengenal, dan memberikan karcis resmi—bukan sekadar meminta,” tutur Agus, mengulang suara pedagang kecil yang ia temui.
“Uang receh jangan sampai mencuri bahagia rakyat kecil.”
Bagi Agus, parkir bukan sekadar soal uang receh, melainkan soal rasa adil dan kepastian pelayanan publik. Ia menyerap aspirasi warga dari berbagai profesi, dan hampir semuanya menjerit dengan tarif yang sekarang. “Petugas parkir jangan hanya hadir saat meminta, tapi harus hadir sebagai pelayan yang memberi kepastian,” tegasnya.
Agus Setiawan juga mengingatkan agar Pemko Medan benar-benar serius menata sistem perparkiran. Keluhan masyarakat sudah lama ia sampaikan lewat surat resmi kepada Walikota Medan. Harapannya jelas: tarif parkir turun, e-Parking berjalan, dan jukir liar musnah dari wajah kota.
“Jangan lagi Medan hanya viral karena ada jukir memukul ojol di lapangan. Medan harus viral karena perubahannya, karena wajah barunya yang tertib dan adil,” pungkas Agus. Ia pun mengajak warga untuk terus menyuarakan pendapat lewat kolom komentar di media sosial resmi Walikota Medan dan Dishub, agar jadi bahan pertimbangan dalam merumuskan Perwal baru.
Agus tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Dishub Medan dan Pemko Medan yang sedang bekerja keras merumuskan perubahan Perwal tentang parkir.
“Saya ucapkan terima kasih atas perjuangan panjang ini. Semoga parkir di Medan bukan lagi jadi beban, melainkan berkah bagi semua,”
“Parkir seharusnya jadi tanda tertib, bukan tiket resah.” imbuhnya,menutup perbincangan. (Nurlince Hutabarat)
