Medan, LINI NEWS – Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menggelar Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 di Lapangan Jalan Sidorukun Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Minggu, (22/2/2026)
Kegiatan yang dihadiri mencapai 2.000 warga itu menjadi forum terbuka penyampaian aspirasi, kritik, sekaligus harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan sosial di Kota Medan.
Reses tersebut turut dihadiri Sekretaris DPRD Kota Medan, Ali Sipahutar, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.
Reses sebagai Forum Evaluasi dan Kontrol Publik
Dalam sambutannya, Wong menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan momentum strategis untuk menyerap aspirasi rakyat sekaligus mengevaluasi kinerja OPD, kecamatan, dan kelurahan.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Satpol PP Kota Medan.
“Jabatan adalah amanah, dan amanah akan ditanya oleh rakyat.”
“Reses bukan panggung seremoni, melainkan ruang pertanggungjawaban.”
Wong berharap setiap OPD yang hadir tidak hanya datang, duduk, dan mencatat, tetapi langsung merespons dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
“Datang tanpa solusi adalah bentuk pengabaian terselubung.”
Daftar OPD yang Hadir
Sejumlah OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain diwakili
Dinas Perhubungan Ranto Agustinus Simanungkalit SH
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Salman Alfarisi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil M Rivai Pane
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mangara Tua Panjaitan S.Pd MM
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Benhard Siahaan
Dinas Sosial Bangun Sudaryanto
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Lingkungan Hidup
Wong kemudian mempersilakan warga menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui lembar aspirasi yang telah disiapkan panitia.
Deretan Keluhan Warga:
Dari Tiang Listrik hingga TB
- Tiang Listrik Miring dan Jalan Amblas
Sri Herawaty, warga Jalan Sidorukun, mengeluhkan tiang listrik yang miring ke arah rumahnya.
Laporan yang telah disampaikan ke kepala lingkungan dan kelurahan belum membuahkan hasil.
“Apa harus ada korban dulu baru ditindaklanjuti? Kami mohon dibantu, Pak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti jalan amblas di persimpangan Jalan Mandau–Sidorukun yang membahayakan pengguna jalan serta kondisi parit yang tersumbat.
Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan, Ranto Agustinus Simanungkalit SH, menyatakan akan berkoordinasi dengan PLN untuk penanganan dan kita akan melakukan pengecekan tiang listrik tersebut.
Sementara perwakilan Dinas SDABMBK, Bernhard Siahaan, berjanji segera menindaklanjuti laporan jalan amblas dan drainase tersumbat.
“Keselamatan warga tidak boleh menunggu jatuhnya korban.”
- Sampah Menumpuk dan Jadwal Pengangkutan
Nurkholizah, warga Jalan Mandau, mengeluhkan sampah yang menumpuk karena pengangkutan disebut hanya dilakukan dua kali dalam sepekan.
“Sampah dibiarkan menumpuk dulu, baru diangkut,” katanya.
Persoalan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
- Program Makanan Bergizi Gratis dan Penanganan TB
Mulyani mengeluhkan belum tersentuhnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu, khususnya bagi lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia juga meminta perhatian serius bagi pasien tuberkulosis (TB), termasuk tambahan asupan gizi serta bantuan pendidikan bagi anak sekolah.
Lurah PBD II, Zainal Abidin, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan penyelenggara MBG, termasuk layanan dapur operasional untuk mendukung pemenuhan gizi siswa, balita, lansia, dan ibu hamil.
“Gizi yang cukup adalah fondasi generasi yang kuat.”
- UMKM, MBG, dan Verifikasi Bantuan
Toni, warga Jalan Al-Falah 6, menilai sistem penyaluran UMK dan MBG belum optimal.
Ia meminta program bantuan UMKM diverifikasi agar tepat sasaran.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan disebut telah menyediakan pelatihan dan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM.
Pengajuan dilakukan melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Perwakilan Dinas Koperindag, Sri Miwarty, menyampaikan bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi perajin akan diverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima.
“Bantuan yang salah sasaran adalah bentuk ketidakadilan baru.”
- Dugaan Bangunan Tanpa PBG
Harry Piter menyoroti pembangunan perumahan mewah di kawasan Sidodame yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menimbulkan dampak debu bagi warga sekitar.
Perwakilan Dinas Perkim Cikataru Medan, Salman Alfarizi, menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Medan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
“Pembangunan tanpa aturan adalah awal dari kekacauan.”
Penjelasan Bantuan Pendidikan dan BPJS, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Maratua Panjaitan, menjelaskan bahwa siswa penerima bantuan pendidikan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berkoordinasi dengan kelurahan untuk mengakses Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
Selain itu, Pemerintah Kota Medan menyediakan alternatif bantuan siswa miskin berupa uang tunai untuk jenjang SD dan SMP, serta bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam dan sepatu.
Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah dilakukan pada akhir November dan awal Desember 2025, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Di akhir pertemuan, Wong juga menjelaskan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menerima manfaat setelah pensiun, sementara BPJS Kesehatan tidak memberikan pengembalian dana karena bersifat gotong royong.
Peserta mandiri tetap memperoleh layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sesuai ketentuan.
“Keadilan sosial lahir dari kebijakan yang berpihak dan pengawasan yang konsisten.”
Komitmen Tindak Lanjut
Menanggapi seluruh aspirasi, Wong menegaskan seluruh laporan telah dicatat dan akan dipertanyakan progresnya satu per satu kepada OPD terkait.
“Semua saya catat. Nanti akan saya pertanyakan satu per satu progresnya,” tegasnya.
Ia menutup kegiatan dengan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir dan kembali menegaskan agar OPD tidak sekadar mencatat, tetapi benar-benar merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Suara rakyat bukan sekadar didengar, tetapi harus diperjuangkan.”
Reses pimpinan DPRD Kota Medan ini menjadi cermin bahwa ruang demokrasi lokal tetap hidup—ketika rakyat berani bersuara dan wakil rakyat bersedia membuka telinga.
(Nurlince Hutabarat)
