Medan, LINI NEWS – Komisi III DPRD Kota Medan menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Melalui rapat evaluasi kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026, lembaga legislatif ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh longgar, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat penting tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., yang mewakili Ketua Komisi III.
Ia didampingi Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga, S.E., serta dihadiri sejumlah anggota Komisi III lainnya. Senin, (9/3/2026)
Pertemuan ini menghadirkan jajaran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk memaparkan capaian program dan realisasi anggaran selama tiga bulan pertama Tahun 2026.
Bahrumsyah: PAD Harus Dikelola dengan Disiplin dan Transparan
Dalam arahannya, Bahrumsyah menegaskan bahwa rapat evaluasi ini bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi merupakan mekanisme kontrol yang menentukan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
“Pengawasan bukan sekadar kewenangan DPRD, tetapi amanah rakyat yang harus dijalankan dengan keberanian dan integritas.”
Menurutnya, setiap program OPD harus mampu menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan PAD serta mendukung pembangunan Kota Medan.
“Pendapatan daerah adalah napas pembangunan; jika napasnya lemah, maka pembangunan pun akan tersendat.”
Menelaah Realisasi Program dan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Komisi III melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai indikator kinerja, antara lain:
Capaian program kerja OPD pada Triwulan I 2026
kesesuaian realisasi anggaran dengan target APBD
kinerja sektor koperasi, UKM, industri dan perdagangan
pengelolaan aset daerah oleh BKAD
Potensi Optimalisasi Sumber-sumber PAD
Bahrumsyah menegaskan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.
“Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah janji pemerintah kepada rakyat.”
Triwulan I Jadi Cermin Awal Kinerja OPD
Komisi III memandang evaluasi triwulan pertama sebagai cermin awal untuk melihat ritme kinerja OPD sepanjang tahun anggaran.
Jika di awal tahun sudah terlihat stagnasi atau lemahnya realisasi program, maka hal tersebut harus segera diperbaiki sebelum memasuki triwulan berikutnya.
“Evaluasi yang jujur hari ini akan menyelamatkan kebijakan esok hari.”
Komisi III juga mendorong OPD untuk melakukan inovasi dalam menggali potensi ekonomi daerah, terutama melalui pemberdayaan pelaku UMKM serta penguatan sektor perdagangan.
DPRD Tegaskan Komitmen Pengawasan
Rapat evaluasi ini sekaligus menegaskan posisi DPRD sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Bahrumsyah menyampaikan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Transparansi adalah benteng utama melawan penyimpangan kekuasaan.”
“Kepercayaan rakyat lahir dari pemerintahan yang berani membuka diri terhadap pengawasan.”
Harapan untuk Penguatan Fiskal Kota Medan
Di akhir rapat, Komisi III berharap kinerja OPD yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan dapat terus ditingkatkan agar target PAD Kota Medan tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
Bahrumsyah menegaskan bahwa kekuatan fiskal daerah adalah fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan kota.
“Kota yang kuat secara ekonomi adalah kota yang mampu melindungi masa depan rakyatnya.”
Melalui pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala, Komisi III DPRD Medan bertekad memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Nurlince Hutabarat)
