Medan, LINI NEWS – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT. Bank Sumut, Rabu (1/4/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis dalam membahas penguatan penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya bank daerah sebagai pilar penting peningkatan pendapatan asli daerah.
Kunjungan Strategis Bahas Tata Kelola BUMD
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat peran BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra beserta jajaran, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT. Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Harapan Wali Kota Medan untuk Bank Sumut
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa pertemuan ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja Bank Sumut ke depan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI menjadi kunci untuk mendorong Bank Sumut agar semakin kuat sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat dan berdaya saing.
Dorongan Reformasi Tata Kelola BUMD
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan dan BUMD.
Reformasi tersebut mencakup:
Pemisahan indikator kinerja finansial dan pelayanan publik
Pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal
Peningkatan fleksibilitas akses permodalan
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Langkah ini bertujuan menciptakan BUMD yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sorotan DPR RI: Kredit Harus Berkeadilan
Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtra, menekankan pentingnya peran Bank Sumut sebagai instrumen kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan ekonomi.
Salah satu isu utama yang disorot adalah ketimpangan penyaluran kredit. DPR RI meminta agar Bank Sumut tidak hanya memfasilitasi pengusaha besar, tetapi juga membuka akses luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, distribusi kredit yang adil akan memperkuat ekonomi daerah secara menyeluruh dan mengurangi kesenjangan sosial.
Pengelolaan Dividen untuk Kepentingan Rakyat
Selain kredit, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham agar lebih bijaksana dalam mengelola dividen Bank Sumut.
Keuntungan yang diperoleh diharapkan tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar dialokasikan untuk program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“BUMD bukan sekadar mesin keuntungan, melainkan jembatan kesejahteraan bagi rakyat.”
“Ketika kredit hanya mengalir ke atas, maka keadilan ekonomi berhenti di tengah jalan.”
“Reformasi tata kelola adalah fondasi, tanpa itu kepercayaan publik akan runtuh perlahan.”
“Keuntungan daerah sejatinya bukan pada angka dividen, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat.”
“Bank daerah yang kuat adalah yang mampu berdiri di antara kepentingan bisnis dan panggilan sosial.”
“Profesionalitas tanpa keberpihakan hanya melahirkan pertumbuhan tanpa keadilan.”
“Ekonomi yang sehat adalah ketika yang kecil ikut tumbuh, bukan hanya yang besar semakin besar.”
(Salomo Simorangkir)
