Medan, LINI NEWS – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidaktransparanan mekanisme perekrutan kepala lingkungan, Komisi I DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, pada Senin (28/4/2025).
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Medan dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., didampingi Wakil Ketua Komisi I, Drs. H. Muslim, M.S.P., serta dihadiri seluruh anggota Komisi I. Turut hadir dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, S.K.M., dan anggota DPRD Hadi Suhendra yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
Rapat ini dilatarbelakangi laporan masyarakat Kelurahan Titi Papan, khususnya di Lingkungan XIII dan XIV, yang mempersoalkan mekanisme perekrutan kepala lingkungan yang dinilai tidak transparan serta munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses tersebut.
Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Pungli Terungkap
Dalam forum tersebut, perwakilan warga menyampaikan bahwa proses perekrutan Kepala Lingkungan XIII dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, serta adanya ketidakjelasan dalam proses administrasi dan verifikasi.
Sementara itu, warga Lingkungan XIV melaporkan dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala lingkungan sebelumnya. Ironisnya, meskipun dugaan tersebut diakui oleh Lurah Titi Papan, pejabat yang bersangkutan tetap diloloskan untuk periode jabatan selanjutnya.
Ketua Komisi I Tegas: “Proses Ini Cacat Administrasi dan Moral”
Ketua Komisi I, Reza Pahlevi Lubis, menegaskan bahwa temuan ini sangat mencederai asas keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik.
“Proses perekrutan yang sarat dengan nepotisme dan praktik pungli ini jelas-jelas mencoreng integritas pemerintah kota. Bagaimana mungkin pelayanan kepada rakyat bisa optimal, jika sejak awal proses rekrutmennya sudah bermasalah,” tegas Reza.
Wakil Ketua DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, S.K.M., juga menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Ibarat pepatah, ‘Bagai tikus membaiki labu’, alih-alih memperbaiki malah memperparah. Jika pejabat kelurahan lalai bahkan terlibat dalam kesalahan ini, maka sudah sepantasnya dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Zulkarnaen lantang.
Ia mendesak agar Camat Medan Deli meninjau ulang Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Lingkungan XIII dan XIV, dan bila perlu, membatalkan pengangkatan tersebut.
Komisi I Sarankan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
Lebih lanjut, Komisi I DPRD Kota Medan merekomendasikan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan untuk segera mengevaluasi kinerja Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus mengutamakan prinsip bersih, akuntabel, dan< transparan. Tidak boleh ada lagi ruang untuk praktik kotor dalam sistem pemerintahan kita,” tambah Drs. H. Muslim, Wakil Ketua Komisi I.
Komitmen DPRD Kota Medan: Bersihkan Pemerintahan dari Praktek Tidak Sehat
Melalui RDP ini,& DPRD Kota Medan, khususnya Komisi I, berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses pengangkatan pejabat pemerintahan di tingkat kelurahan dan lingkungan, agar benar-benar berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan titipan atau praktik menyimpang.
“Kami ingin menegaskan, ‘Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga.’ Siapa pun yang bermain curang, cepat atau lambat akan kami bongkar,” pungkas Reza Pahlevi Lubis, menutup jalannya rapat dengan ketegasan.
Catatan Tambahan:
Saya juga buatkan beberapa alternatif judul lain kalau Anda mau memilih:
1,DPRD Medan Bongkar Dugaan Pungli dan Nepotisme dalam Rekrutmen Kepala Lingkungan
2.Komisi I dan Wakil Ketua DPRD Medan Desak Evaluasi Total Kepala Lingkungan Bermasalah
3,Wakil Ketua DPRD Medan Tegaskan: Pemerintahan Harus Bersih dari Praktik Curang
(Nurlince Hutabarat)
