Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos, memberi peringatan keras dan penuh makna kepada warga Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, agar tidak lalai dalam memeriksa serta melengkapi dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Minggu (14/9/2025), Antonius menekankan bahwa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta lahir, akta nikah, hingga akta kematian bukan sekadar selembar kertas, melainkan fondasi hak-hak sipil dan layanan publik.
“Dalam urusan apapun, Adminduk adalah pintu masuk. Dari kesehatan, bantuan pemerintah, bank, hingga pendidikan anak. Karena itu, jangan remehkan. Perda ini hadir untuk memperkuat hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia,” tegas Antonius, disambut tepuk tangan ribuan warga yang memadati halaman Gereja HKBP Pasar Melintang, Jalan Buku No. 20, Sei Putih Barat.
Acara yang berlangsung sejak Pukul 11.00 WIB ini turut dihadiri Camat Medan Petisah Arafat Syam, Kasi Kesejahteraan Sosial Bakhtiar Nasution, para Tokoh Masyarakat, serta Jajaran Pengurus Sopo ATRestirasi Bersatu Kota Medan.
Camat Medan Petisah, Arafat Syam, menambahkan apresiasi dan penguatan. “Adminduk itu menyertai perjalanan hidup: lahir, sekolah, menikah, bekerja, hingga meninggal. Kalau bermasalah, maka kehidupan sosial pun ikut terganggu. Karena itu, lebih baik dicegah sejak dini,” pesannya.
Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos Berpesan :
“Adminduk adalah identitas, dan identitas adalah martabat.”
“Dokumen kependudukan bukan formalitas, melainkan fondasi hak-hak dasar kita.”
“KTP dan KK ibarat kunci; tanpa kunci, pintu-pintu layanan publik akan tertutup.”
“Perda No. 3 Tahun 2021 hadir sebagai jembatan, bukan beban—agar warga semakin kuat dalam mengakses haknya.”
“Kalau data kita salah, jangan biarkan berlarut. Perbaiki hari ini, demi masa depan yang tidak tersandera.”
Siapa yang abai Adminduk, siap-siap menanggung akibatnya. Anak bisa gagal daftar sekolah, bantuan pemerintah bisa tidak cair, ahli waris bisa terhambat, bahkan pasien bisa tertahan di rumah sakit karena data tidak lengkap. Itu harga mahal dari kelalaian,” tegas Antonius di hadapan ribuan warga
Risiko Nyata Bila Adminduk Diabaikan
Hilang hak atas bantuan sosial: banyak warga tidak terdata dalam DTKS karena dokumen bermasalah.
Pengurusan warisan buntu: tanpa akta kematian dan KK yang valid, harta keluarga bisa macet.
Tertahan di layanan kesehatan: pasien sering terkendala klaim BPJS akibat data tidak sesuai.
Kesulitan hukum: identitas ganda atau data salah bisa berujung masalah di pengadilan.
“Tim dari Sopo ATRestirasi Bersatu siap membantu hingga tuntas. Yang penting, jangan menyerah dan jangan biarkan masalah data menghambat kehidupan, bila ada warga yang menghadapi kesulitan dalam pengurusan tidak perlu cemas,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan pembagian suvenir, nasi kotak, serta sesi foto bersama yang mencerminkan kebersamaan antara wakil rakyat dengan warganya. (Nurlince Hutabarat)
