Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Medan, Margaret MS, menegaskan harapannya agar setiap pejabat yang dilantik di lingkungan pemerintahan benar-benar lahir dari proses seleksi yang objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan karena kedekatan, balas jasa politik, atau praktik “titipan”. Pernyataan ini disampaikan Margaret sebagai respons atas dinamika penataan birokrasi dan rotasi jabatan yang menjadi sorotan publik.
Menurut Margaret MS, kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh integritas proses pengangkatan pejabat. Jika proses itu tercemar oleh kepentingan non-merit, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui lemahnya pelayanan publik, lambatnya pembangunan, hingga menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Jabatan publik itu amanah, bukan hadiah. Karena itu, saya berharap pejabat yang dilantik bukan karena titipan, tetapi karena kapasitas, rekam jejak, dan dedikasi,” tegas Margaret MS i Fraksi PDI Perjuangan.
Meritokrasi Harus Jadi Fondasi
Margaret menilai sistem merit harus menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengisian jabatan. Penempatan pejabat, menurutnya, harus berbasis kompetensi, evaluasi kinerja, pengalaman, dan kemampuan eksekusi di lapangan.
Ia mengingatkan, birokrasi yang diisi oleh figur yang tidak tepat hanya akan melahirkan stagnasi. Sebaliknya, jika jabatan diisi oleh orang-orang profesional, pemerintahan akan berjalan lebih efektif, responsif, dan akuntabel.
Margaret juga menyoroti pentingnya menjaga independensi tim penilai agar proses seleksi tidak diintervensi kepentingan tertentu.
Kritik terhadap Praktik Titipan
Dalam pernyataannya, Margaret secara tegas mengkritik praktik titipan yang selama ini kerap menjadi persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi. Menurutnya, praktik seperti itu harus dihentikan karena merusak moral aparatur dan mencederai prinsip keadilan.
“Kalau orang yang punya kapasitas tersingkir karena kalah oleh titipan, maka birokrasi kehilangan semangat kompetisi yang sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pejabat yang lahir dari titipan biasanya lebih sibuk membalas loyalitas kepada pihak yang menitipkan dibanding mengabdi kepada rakyat.
Pejabat Moga Siap Bekerja, Bukan Sekadar Menduduki Kursi
Margaret menilai pelantikan bukan seremoni administratif semata, melainkan titik awal tanggung jawab besar. Pejabat yang dilantik harus langsung menunjukkan kinerja, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Ia mendorong agar pejabat baru memiliki keberanian mengambil keputusan, tidak antikritik, dan tidak hanya nyaman berada di balik meja.
“Masyarakat butuh pejabat yang bekerja, bukan pejabat yang hanya hadir di pelantikan lalu menghilang dari tanggung jawab,” kata Margaret.
Dorong Transparansi dan Pengawasan Publik
Sebagai wakil rakyat, Margaret MS juga meminta proses pengangkatan pejabat dilakukan secara transparan agar publik dapat ikut mengawasi. Menurutnya, transparansi akan menjadi benteng terhadap praktik transaksional.
Ia menekankan DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan penataan birokrasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Margaret mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan media untuk ikut mengawal proses pengisian jabatan agar tidak menyimpang dari prinsip profesionalisme.
Refleksi tegas dari Margaret MS
Dalam pernyataannya, Margaret MS menyampaikan tujuh mutiara kata tegas yang menegaskan sikapnya terhadap integritas birokrasi agar perubahan nyata di publik:
“Jabatan bukan ruang titipan, tetapi ruang pengabdian.”
Margaret menegaskan bahwa jabatan publik harus dimaknai sebagai amanah untuk melayani rakyat, bukan tempat menitip kepentingan sepihak atsu golongan
“Pejabat lahir dari kompetensi, bukan koneksi.”
Menurutnya, kualitas pemerintahan hanya lahir jika posisi strategis diisi oleh orang-orang yang memang layak, profesional, transparan, jujur dan akuntabel.
“Titipan merusak sistem, meritokrasi menguatkan negara.”
Ia menilai praktik titipan adalah ancaman nyata bagi reformasi birokrasi yang dapat dipertanggunggung jawabkan demi kepentingan warga Kota Medan debgan motto satu untuk semua.
“Rakyat butuh hasil kerja, bukan drama politik jabatan.”
Margaret mengingatkan orientasi pejabat harus pada output dan pelayanan, bukan pada permainan kekuasaan tetapi sistem demokrasi yang baik dan benar-benar berkesinsmbungan untuk kemajuan.
“Pejabat yang kuat adalah yang tahan diuji, bukan yang mudah dipromosi karena kedekatan.”
Ia menekankan pentingnya rekam jejak dan integritas sebagai ukuran utama membangun sinergitas yang kuat dan kokoh untuk kemajuan bersama.
“Jangan gadaikan birokrasi untuk balas jasa.”
Margaret menyebut birokrasi harus steril dari kepentingan politik praktis yang merusak tatanan pembangunan Kota Medan.
“Kalau pelantikan dimulai dengan titipan, kepercayaan publik selesai di awal.”
Menurutnya, legitimasi pejabat sangat bergantung pada bersihnya proses pengangkatan dan pelaksanaan tugas yang harus dibanggakan.
Seruan untuk Reformasi yang Nyata
Margaret MS menutup pernyataannya dengan menyerukan agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada slogan. Menurutnya, reformasi harus hadir dalam keputusan nyata, termasuk dalam menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan publik.
Ia berharap setiap pelantikan ke depan menjadi momentum memperkuat profesionalisme pemerintahan, bukan membuka ruang kompromi kepentingan.
“Saya berharap pejabat yang dilantik benar-benar orang yang bekerja untuk rakyat, bukan orang yang datang karena titipan. Karena jika awalnya salah, dampaknya bisa panjang bagi pelayanan publik,” pungkas Margaret MS.
Pernyataan Margaret MS menjadi pesan tegas bahwa integritas birokrasi dimulai dari proses pengisian jabatan yang bersih dan adil. Harapan agar pejabat yang dilantik bukan karena titipan bukan sekadar kritik, tetapi seruan untuk membangun pemerintahan yang profesional, berwibawa, dan berpihak kepada rakyat.
(Nurlince Hutabarat)
