Medan, LINI NEWS – Isu pemasyarakatan kembali jadi sorotan tajam di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja masa reses Komisi XIII DPR RI di Medan, Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya mendampingi Kakanwil Ditjenpas Sumut Yudi Suseno, membahas persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand City Hall Medan, Jumat (03/10/2025), menjadi forum panas yang mempertemukan fakta lapangan dengan realitas kebijakan. Data per 30 September 2025 mencatat, total penghuni Lapas dan Rutan di Sumut mencapai 32.018 orang, padahal kapasitas ideal hanya 15.448 orang. Artinya, ada kelebihan hunian 109 persen — sebuah lonjakan yang menggerus ruang kemanusiaan dalam sistem keadilan.
Langkah Strategis, tapi Tantangan Masih Menggunung
Dalam paparannya, Kakanwil Yudi Suseno mengungkap sejumlah langkah strategis: redistribusi narapidana ke daerah yang lebih longgar, pemindahan antarwilayah, hingga program integrasi sosial dengan melibatkan Bapas dan wali pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2025 saja, 4.315 warga binaan telah direlokasi sebagai upaya mengurai sesak di balik jeruji.
Selain itu, lebih dari 29 ribu warga binaan mengikuti pembinaan kepribadian, dan hampir seribu di antaranya menguasai keterampilan produktif di bidang pertanian, peternakan, pertukangan, hingga literasi digital. Bahkan, program Akselerasi Ketahanan Pangan kini menjadi andalan, menghadirkan warga binaan bukan sekadar penghuni, melainkan pelaku perubahan di balik tembok besi.
Namun, Yudi tak menutup mata: keterbatasan sarana, minimnya anggaran uji kompetensi, serta ketimpangan fasilitas pembinaan antar-UPT masih menjadi batu sandungan besar.
“Kami berharap dukungan Komisi XIII DPR RI bukan sekadar dalam wacana, tapi nyata dalam regulasi dan anggaran. Pembinaan tidak boleh hanya bicara keamanan, tapi juga keberhasilan reintegrasi sosial,” tegas Yudi.
Reformasi Pemasyarakatan
“Overkapasitas bukan sekadar angka, tapi jeritan ruang kemanusiaan yang mulai sesak.”
– Sebuah seruan agar sistem pemasyarakatan melihat manusia, bukan sekadar penghuni.
“Tembok besi tak boleh membunuh harapan — pembinaan sejati harus menembus jeruji.”
– Menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah jembatan, bukan penjara bagi masa depan.
“Setiap warga binaan adalah naskah yang masih bisa ditulis ulang.”
– Mutiara pembinaan yang menggugah, menempatkan rehabilitasi di atas hukuman.
“Keadilan tanpa kemanusiaan adalah bangunan tanpa pondasi.”
– Mengingatkan agar kebijakan tak kering dari nurani.
“Reformasi pemasyarakatan bukan proyek, tapi panggilan moral negara.”
– Sebuah tamparan lembut bagi birokrasi yang terjebak rutinitas.
“Ketika sel-sel penjara penuh, yang sesungguhnya sesak adalah nurani bangsa.”
– Kritik puitis terhadap lemahnya solusi sistemik.
“Di balik jeruji, negara sedang diuji: adilkah kita pada mereka yang tak berdaya?”
– Refleksi spiritual dan politik tentang wajah keadilan Indonesia.
Komitmen DPR RI: Negara Harus Hadir di Balik Jeruji
Komisi XIII DPR RI memastikan bahwa isu pemasyarakatan Sumut akan menjadi poin utama rekomendasi ke pusat. Reformasi kelembagaan, profesionalisme petugas, dan perlindungan hak asasi warga binaan akan menjadi pilar kebijakan baru.
Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya, yang turut hadir dalam forum tersebut, menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan aparat pelaksana adalah kunci.
“Rutan bukan ruang pembuangan, tapi ruang pembinaan. Jika negara hadir dengan empati, maka tembok-tembok itu bisa melahirkan manusia baru,” ujar Andi.
Penutup: Dari Medan untuk Indonesia
Kunjungan Komisi XIII DPR RI kali ini menjadi lebih dari sekadar agenda reses. Ia berubah menjadi cermin nurani, tempat di mana reformasi pemasyarakatan diuji — apakah benar negara hadir untuk memperbaiki, atau sekadar mencatat angka di laporan tahunan.
Dari Medan, gema reformasi pemasyarakatan bergema:
“Bebaskan sistem dari sesaknya birokrasi, bukan hanya bebaskan manusia dari selnya.” (Nurlince Hutabarat)
