Medan, LINI NEWS – Dalam kunjungan lapangannya menyambangi warga terdampak banjir di lima kelurahan—Tanjung Gusta, Cinta Damai, Karang Berombak, Silalas, dan Glugur Kota—pada Rabu, 3 Desember 2025, Reza menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah cepat dari air bah.
I. Kritik Ketua Komisi I
Reza menilai proses penyaluran bantuan masih tersendat oleh tumpukan administrasi. Ia menekankan bahwa korban banjir tidak sedang menunggu lembar formulir, tetapi membutuhkan uluran tangan yang segera.
“Saat masyarakat sedang berjuang, yang mereka butuhkan adalah kecepatan dan kepastian, bukan prosedur yang membuat mereka semakin tenggelam dalam kesulitan,” tegas Reza.
II. Sorotan atas Lemahnya Respons Instansi Terkait
Reza menyayangkan sikap beberapa instansi yang terlalu terpaku pada prosedur teknis, sehingga memperlambat evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan awal.
Ia menilai pola kerja seperti itu tidak peka terhadap situasi lapangan yang berubah setiap menit.
III. Seruan Reza untuk Reformasi Birokrasi Penanganan Banjir
Sebagai Ketua Komisi I dari FGolkar yang membidangi pemerintahan, Reza mendesak Pemko Medan agar segera melakukan terobosan:
Perbaikan sistem tanggap darurat
Penyederhanaan prosedur bantuan
Koordinasi lintas instansi yang lebih cepat
Evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan banjir
Langkah preventif struktural jangka panjang
“Faktor alam memang ada, tetapi ketidaksiapan adalah pilihan. Tanggap darurat harus efektif, terukur, dan berfokus pada korban,” ujarnya menutup pernyataan.
IV. Serap Aspirasi Warga: Fondasi Kebijakan ke Depan
Dalam blusukannya, Reza tidak hanya menyerahkan bantuan; ia juga mendengar keluhan warga—mulai dari drainase yang tersumbat, minimnya pompa air, hingga lambatnya armada evakuasi.
Semua data lapangan itu akan ia gunakan sebagai bahan penyusunan langkah pencegahan banjir jangka panjang.
Reza Pahlevi Lubis, S.Kom:
“Bantuan yang lambat adalah ketidakadilan kedua setelah bencana itu sendiri.”
“Rakyat tidak butuh alasan; mereka butuh aksi yang sampai tepat waktu.”
“Birokrasi harus melayani, bukan menghambat nafas warga yang sedang kesusahan.”
“Tanggap darurat adalah ukuran kecekatan, bukan ruang untuk beralasan.”
“Formulir tidak pernah menyelamatkan nyawa—kecepatanlah yang melakukannya.”
“Ketika air naik, pemerintah tidak boleh tenggelam dalam kekakuan aturan.”
“Kebijakan tanpa empati hanyalah tulisan dingin di atas meja rapat.”
“Bencana menghadirkan dua pilihan: bergerak atau membiarkan rakyat berjuang sendiri.”
“Pemimpin hadir bukan untuk melihat, tetapi untuk mengurai kesulitan warga.”
“Setiap detik dalam bencana adalah ujian moral pemerintah.”
(Nurlince Hutabarat)
