Medan, LINI NEWS – Gelombang bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh—pada akhir November 2025 bukan lagi tragedi lokal. Banjir bandang, tanah longsor, dan gempa yang terjadi beruntun telah memporakporandakan ribuan rumah, menelan korban jiwa dalam jumlah besar, serta memutus akses bantuan di banyak wilayah. Skala kerusakan yang masif inilah yang mendorong Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.
Dalam wawancara pada Jumat (4/12), Wong menegaskan bahwa kondisi terkini jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah. Tidak hanya kerusakan fisik yang ekstrem, tetapi juga penderitaan warga yang kian mendalam akibat minimnya logistik dan lambatnya evakuasi.
Ribuan Korban, Daerah Terisolasi, Bantuan Tertahan
Menurut Wong, hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari menghasilkan banjir bandang dan longsor di puluhan titik, disusul gempa yang mengacaukan situasi. Akibatnya, ribuan warga kehilangan keluarga, rumah, dan seluruh harta benda.
“Ribuan jiwa melayang, banyak warga bertahan di pengungsian tanpa makanan dan air bersih. Jalan rusak total, jembatan putus, dan masih banyak korban yang belum tersentuh bantuan. Kondisi ini sudah sangat darurat,” tegas Wong, yang juga Ketua Permabudhi Sumatera Utara.
Ia menyoroti lambatnya proses evakuasi karena seluruh jalur darat menuju wilayah terdampak berada dalam kondisi kritis. Banyak titik terisolasi, sehingga warga hanya mengandalkan bantuan seadanya.
“Korban selamat harus diprioritaskan. Pemerintah daerah sudah kewalahan. Pemerintah pusat harus hadir penuh,” ujarnya.
Data BNPB: 836 Meninggal, 518 Hilang — Angka yang Terus Bergerak
BNPB mencatat, hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB, korban meninggal mencapai 836 jiwa, terdiri dari:
Sumatera Utara: 311 jiwa (termasuk 12 jenazah terbaru di Adiankoting)
Sumatera Barat: 200 jiwa
Aceh: sisanya dari total gabungan
Sementara korban hilang mencapai 518 jiwa, dengan sebaran:
Aceh: 170 jiwa
Sumatera Utara: 127 jiwa
Sumatera Barat: 221 jiwa
Pusat Data dan Informasi BNPB mencatat kerusakan masif per pukul 17.33 WIB:
10.500 rumah rusak
536 fasilitas umum rusak
25 fasilitas kesehatan rusak
326 fasilitas pendidikan rusak
185 rumah ibadah rusak
295 jembatan rusak atau putus
Skala kehancuran ini, menurut Wong, merupakan indikator kuat bahwa bencana sudah melampaui batas penanganan daerah.
Desakan Keras untuk Penetapan Status Bencana Nasional
Wong menilai penanganan bencana hanya bisa dipercepat jika pemerintah pusat mengambil alih komando.
“Ini bukan lagi bencana biasa. Kerusakannya sangat besar, korbannya sangat banyak, dan dampaknya lintas provinsi. Pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional demi mempercepat mobilisasi bantuan, alat berat, tenaga medis, dan logistik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan menetapkan status akan memperburuk keadaan, terutama jumlah korban yang belum ditemukan dan minimnya suplai makanan di berbagai titik pengungsian.
Wong menutup dengan pesan keras: keselamatan rakyat harus berada di atas segala kepentingan dan,
Bencana bisa datang tiba-tiba, tetapi kehadiran negara tidak boleh terlambat.
Keselamatan rakyat adalah mandat tertinggi dari sebuah peradaban.
Derita manusia tak boleh menunggu keputusan yang lamban.
Ketika alam menguji, negara harus hadir tanpa syarat.
Kehancuran fisik dapat diperbaiki, tetapi kehilangan nyawa tak bisa diganti.
Kecepatan adalah separuh dari penyelamatan; sisanya adalah keberpihakan.
Di tengah puing dan lumpur, harapan hanya hidup bila bantuan datang tepat waktu.
Pemimpin yang kuat bukan hanya berbicara, tetapi segera bertindak.
Tragedi besar menuntut keputusan besar.
Bangsa yang sigap adalah bangsa yang menolak menyerah pada bencana.
(Nurlince Hutabarat)
