Medan, LINI NEWS – Panitia Khusus (Pansus) revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat internal pemilihan komposisi personalia Pansus di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, yang menetapkan
Johannes H. Hutagalung sebagai Ketua Pansus dan
Datuk Iskandar Muda sebagai Wakil Ketua Pansus.
Kepercayaan tersebut menjadi langkah strategis bagi DPRD Kota Medan untuk menghadirkan regulasi penanggulangan kemiskinan yang lebih responsif, berkeadilan, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika persoalan sosial dan ekonomi perkotaan.
Johannes:
Ini Amanah, Bukan Sekadar Jabatan
Menjawab pertanyaan wartawan di Medan, Rabu (11/11/2026), Johannes menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas
kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Pansus revisi Perda Penanggulangan Kemiskinan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa jabatan Ketua Pansus bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah politik dan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya warga miskin dan kelompok rentan.
“Bagi saya, kepercayaan ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk memastikan manfaat Perda Penanggulangan Kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat.
Amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan berpihak kepada masyarakat miskin Kota Medan,” ungkap Johannes.
Ia menekankan, pembahasan revisi Perda tidak boleh berhenti pada rutinitas legislasi maupun sekadar menyusun dan mengubah redaksi pasal demi pasal.
Lebih dari itu, Pansus harus mampu melahirkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Data Akurat, Bantuan Tepat Sasaran, Pemberdayaan Berkelanjutan
Johannes menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang akan menjadi perhatian Pansus.
Di antaranya pembenahan dan validasi data kemiskinan, ketepatan penerima bantuan sosial, pemerataan akses pelayanan publik, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Menurutnya, persoalan data merupakan salah satu fondasi utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan, sementara bantuan berisiko dinikmati pihak yang tidak memenuhi kriteria.
“Kita tidak ingin Perda ini hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak mengubah nasib warga miskin. Data harus akurat, program harus tepat sasaran, dan pengawasannya harus jelas. Itu yang akan kita kawal,” tegasnya.
Karena itu, Pansus akan mendorong sistem pendataan yang lebih terintegrasi, transparan, berkala, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program bantuan memiliki dasar data yang jelas, mekanisme penyaluran yang tepat, serta pengawasan yang efektif.
Selain bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan juga harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar warga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah.
Masyarakat perlu diberikan kesempatan memperoleh keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, pelatihan kerja, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Buka Ruang Partisipasi Publik, Libatkan Akademisi dan Masyarakat
Sebagai Ketua Pansus, Johannes juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan revisi Perda tersebut.
Pansus akan mendorong keterlibatan Pemerintah Kota Medan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, pemerhati sosial, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan persoalan kemiskinan.
Menurutnya, kebijakan yang baik tidak boleh hanya lahir dari ruang rapat pemerintahan.
Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi.
“Ini penting agar Ranperda nantinya benar-benar komprehensif dan berkeadilan. Kami akan bekerja secara terbuka dan sungguh-sungguh.
Target kita, Ranperda ini selesai tepat waktu, berkualitas dan benar-benar menjadi payung hukum untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” ujarnya.
Komitmen tersebut diharapkan dapat memastikan revisi Perda memiliki landasan kebutuhan yang kuat, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah.
Tantangan Kemiskinan Kota Medan Semakin Kompleks
Johannes, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi:
Kecamatan Medan Johor,
Medan Polonia,
Medan Maimun,
Medan Selayang, Medan Tuntungan, dan Medan Sunggal, ini menilai Perda Nomor 5 Tahun 2015 perlu diperbarui mengikuti perkembangan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tantangan kemiskinan perkotaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut kemiskinan ekstrem, keterbatasan lapangan pekerjaan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta ketimpangan kesempatan ekonomi.
Masyarakat miskin tidak cukup hanya diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
Pemerintah harus membangun sistem yang memungkinkan mereka keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, pekerjaan, dan penguatan ekonomi keluarga.
Oleh sebab itu, perubahan Perda diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah Kota Medan juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur, mekanisme evaluasi berkala, pengawasan anggaran, serta pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program.
“Dengan perubahan Perda ini, DPRD Kota Medan berharap terbangun sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, terukur dan berkelanjutan,” harap Johannes.
Regulasi Harus Mengubah Kehidupan, Bukan Sekadar Menghasilkan Dokumen
Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi momentum penting untuk memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan hidup lebih baik.
Pansus diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga realistis dalam pelaksanaan, memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, serta menjamin pengawasan terhadap
Regulasi Harus Mengubah Kehidupan, Bukan Sekadar Menghasilkan Dokumen
Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi momentum penting untuk memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan hidup lebih baik.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya megahnya gedung dan besarnya anggaran, tetapi ketika masyarakat miskin memperoleh hak, kesempatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih bermartabat.
Masyarakat Kota Medan tentu berharap kepemimpinan Johannes Haratua Hutagalung dalam Pansus ini menjadi energi baru bagi lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, memperkuat keadilan sosial, dan membuka jalan menuju Medan yang lebih sejahtera.
REFLEKSI PERJUANG PERJUANGAN MELAWAN KEMISKINAN
“Kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan martabat; tugas pemerintah adalah membuka jalan agar setiap warga memiliki kesempatan untuk bangkit.”
“Bantuan yang tepat sasaran menyelamatkan kebutuhan hari ini, pemberdayaan yang berkelanjutan membangun kehidupan hari esok.”
“Data yang tidak akurat dapat merampas hak orang miskin; kejujuran dalam pendataan adalah awal dari keadilan sosial.”
“Jangan hanya menghitung berapa bantuan yang dibagikan, tetapi hitunglah berapa keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan.”
“Perda yang hebat bukan yang tebal halaman pasalnya, melainkan yang nyata manfaatnya bagi kehidupan rakyat.”
“Kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat kecil adalah bukti pengabdian.”
“Kota Medan belum benar-benar sejahtera apabila masih ada warganya yang kesulitan memperoleh makanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.”
(Nurlince Hutabarat)
