KASUS ALDI PRATAMA DISOROT KETUA KOMISI II DPRD MEDAN KASMAN LC: PT SRIKANDI: PENUHI HAK PEKERJA, UTAMAKAN PENYELESAIAN SECARA MANUSIAWI

0
11

Medan, LINI NEWS – Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perselisihan hubungan industrial antara pekerja bernama Aldi Sandy Pratama dengan PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas. RDP berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C., serta dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan Aldi Sandy Pratama selaku pekerja yang memperjuangkan hak-haknya.
Perselisihan tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut status hubungan kerja, dugaan perlakuan terhadap pekerja, serta perhitungan uang kompensasi dan sisa masa kontrak.

Aldi Pratama Keluhkan Beban Kerja dan Kondisi Kesehatan
Dalam RDP, Aldi Sandy Pratama menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya ditempatkan bekerja di PT Musim Mas melalui PT Srikandi Inti Lestari sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja.

Aldi mengaku kemudian dikembalikan oleh PT Musim Mas kepada PT Srikandi setelah muncul tudingan bahwa dirinya membuat keributan dan melontarkan ancaman kepada atasan. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan meminta agar persoalan itu dijelaskan secara terbuka.

Ia juga mempersoalkan sistem operasional kerja yang menurutnya tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi pekerja.

” Saya memang ada kesalahan. Tapi SOP Musim Mas tidak ada. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi? Saya sudah bilang tidak bisa,” ungkap Aldi dalam RDP.

Menurut Aldi, selama menjalankan pekerjaan menjaga dua mesin, dirinya kerap mengalami gangguan kesehatan, antara lain asma, gangguan lambung, dan vertigo.

Ia mengaku memiliki rekam medis serta telah menyampaikan keluhannya kepada HRD, tetapi merasa tidak memperoleh tanggapan sebagaimana diharapkan.

Selain itu, Aldi mengungkapkan pernah mengalami tangan kanan terkena uap panas sehingga sulit dikepalkan.

“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” tuturnya.

Aldi menegaskan kehadirannya dalam RDP bukan untuk mencari persoalan, melainkan meminta kepastian dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

PT Musim Mas:
Tidak Melakukan PHK

Menanggapi
pengaduan tersebut, perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menjelaskan bahwa hubungan kerja sama antara PT Musim Mas dan PT Srikandi Inti Lestari didasarkan pada perjanjian kerja sama antarbadan usaha atau business to business (B2B).

Mereka menjelaskan bahwa pekerjaan Aldi adalah mengontrol mesin pembuat jerigen, termasuk menyortir produk yang mengalami kebocoran atau berlubang.

Pekerjaan tersebut, menurut pihak perusahaan, dilakukan secara bergantian.

Terkait persoalan yang terjadi, perwakilan PT Musim Mas menyebut adanya perkataan Aldi yang dinilai kurang pantas terhadap pimpinan dan dianggap mengandung unsur ancaman.

Namun, pihak PT Musim Mas menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Aldi.

“Kita tidak PHK beliau, tetapi kita kembalikan ke user-nya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,” ujar perwakilan PT Musim Mas.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu diperjelas, khususnya mengenai tanggung jawab masing-masing perusahaan terhadap kelanjutan hubungan kerja dan pemenuhan hak pekerja.

PT Srikandi Akui Aldi Berstatus PKWT

Sementara itu, perwakilan PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V., membenarkan bahwa Aldi Pratama merupakan karyawan perusahaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Ia menjelaskan bahwa Aldi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan upah lebih dari Rp4 juta per bulan.

Penempatan kerjanya berada di PT Musim Mas, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Lemita, perusahaan menilai Aldi masih membutuhkan pembinaan karena dianggap menggunakan perkataan yang kurang sopan terhadap pimpinan.

Pihak perusahaan menyatakan telah memanggil Aldi untuk melakukan perundingan bipartit guna mencari penyelesaian atas perselisihan tersebut.

Dalam perundingan itu, Aldi disebut meminta uang kompensasi sebesar tiga bulan upah.

Awalnya, PT Srikandi menawarkan kompensasi satu bulan upah ditambah pembayaran sisa kontrak.

Perusahaan juga menawarkan penempatan Aldi di perusahaan lain dengan besaran gaji yang sama.

Namun, tawaran tersebut ditolak Aldi karena mengaku mengalami trauma setelah persoalan yang terjadi.

Lemita menjelaskan bahwa manajemen kemudian bersedia memberikan kompensasi sebesar tiga bulan upah.

Akan tetapi, Aldi belum menerima tawaran tersebut karena masih meminta pembayaran sisa masa kontrak.

“Kami pun tidak mau memaksakan karena tidak ada niat memecatnya. Hingga akhirnya manajemen mau membayar uang kompensasi tiga bulan upah, tetapi dia tidak mau sebelum manajemen membayar uang sisa kontrak,” jelas Lemita.
Janses Simbolon:

PERUSAHAAN HARUS PERTIMBANGKAN HAK PEKERJA

Menanggapi penjelasan kedua perusahaan, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menilai bahwa tuntutan Aldi pada prinsipnya telah memperoleh tanggapan dari PT Srikandi.

Namun, ia melihat masih terdapat persoalan yang harus diperjelas, terutama mengenai perhitungan kompensasi dan pembayaran sisa masa kerja.

ANGGOTA DPRD MEDAN JANSES SOMBOLON:

Anggota DPRD Medan Janses Simbolon meminta PT Srikandi mempertimbangkan penyelesaian yang layak dengan memperhatikan masa kerja serta hak-hak Aldi sebagai pekerja.

“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,” ujarnya.

Ia berharap perusahaan tidak hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan kepentingan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Afif Abdillah Minta Kompensasi Dibayarkan Secara Layak
Senada dengan Janses, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah, meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak agar persoalan tidak semakin berlarut-larut.

Menurutnya, penyelesaian harus mempertimbangkan hak pekerja dan ke perusahaan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya.

Kalau bisa lebih, alhamdulillah, tetapi jangan sampai kurang lah,” kata Afif.

Pernyataan tersebut menegaskan perlunya transparansi perhitungan hak pekerja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian perselisihan.
Modesta Marpaung:

Utamakan Kemanusiaan dan Perdamaian Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, meminta agar RDP tersebut dapat menghasilkan penyelesaian secara damai.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak telah diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan sikap masing-masing, baik pekerja maupun perusahaan.

“Kita sudah mendengarkan pernyataan sikap dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan karyawannya. Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah.

Sudah ada Disnaker. Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, meminta agar RDP tersebut dapat menghasilkan penyelesaian secara damai.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak telah diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan sikap masing-masing, baik pekerja maupun perusahaan.

“Kita sudah mendengarkan pernyataan sikap dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan karyawannya.

Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah. Sudah ada Disnaker.

Kota Medan dapat menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan sesuai kewenangannya, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih panjang.

“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Damai-damai lah kalian,” pungkasnya.
Dasar Hukum:

Hak Pekerja Tidak Boleh Diabaikan
Perselisihan antara Aldi Pratama dengan kedua perusahaan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan ini menjadi landasan perlindungan hak pekerja, hubungan kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan
hubungan kerja.

2.Pasal 86 UU Ketenagakerjaan.
Mengatur hak setiap pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

3.Pasal 151 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah.
Mengatur bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Apabila PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum.

4.Pasal 61A UU Ketenagakerjaan.
Mengatur kewajiban pengusaha memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh PKWT ketika masa perjanjian kerja berakhir, sesuai masa kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.PP Nomor 35 Tahun 2021.
Mengatur PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Ketentuan uang kompensasi PKWT diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

6.UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Mengatur tahapan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial apabila tidak tercapai kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, persoalan utama yang harus dipastikan adalah apakah hubungan kerja Aldi mmasih berlangsung, apakah telah terjadi PHK atau hanya pengembalian penempatan kerja, serta bagaimana status dan perhitungan hak kompensasi maupun sisa masa kontraknya.

Perlu ditegaskan pula bahwa pengembalian pekerja dari perusahaan pengguna kepada perusahaan penyedia jasa tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban perusahaan penyedia jasa sebagai pemberi kerja.

Apabila terdapat perselisihan mengenai berakhirnya hubungan kerja, pembayaran kompensasi, maupun hak lainnya, penyelesaiannya harus berdasarkan perjanjian kerja, bukti administrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD Diharapkan Kawal Kepastian Hak Pekerja
RDP Komisi II DPRD Medan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa hubungan industrial tidak hanya berjalan berdasarkan kepentingan perusahaan, tetapi juga menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan diharapkan mengawal penyelesaian melalui mekanisme yang benar, termasuk memastikan perhitungan kompensasi PKWT, status hubungan kerja, serta hak-hak lain yang memang menjadi kewajiban perusahaan.

Kedua perusahaan juga diharapkan membuka ruang penyelesaian secara transparan dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan tenaga kerja.
Pada akhirnya, hubungan industrial yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja.

Keuntungan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan martabat manusia, sementara setiap pekerja juga wajib menjalankan tanggung jawab profesional sesuai aturan.

Kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan harus berjalan beriringan.

REFLEKSI KEADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Menurut Paul:

“Pekerja bukan robot produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, keluarga, dan masa depan Perusahaan boleh mengejar keuntungan, tetapi jangan sampai kehilangan nurani dalam memperlakukan pekerja.”

“Hak pekerja bukan hadiah dari perusahaan, melainkan kewajiban yang dilindungi undang-undang.”

“Jangan ukur pengabdian pekerja hanya dengan hasil produksi, tetapi hargailah keringat dan pengorbanannya.”

“Perselisihan dapat diselesaikan melalui dialog, tetapi keadilan tidak boleh dikorbankan demi perdamaian semu.”

“Kekuasaan perusahaan harus dibatasi oleh hukum, sedangkan keberanian pekerja harus diarahkan melalui mekanisme yang benar.”

“Hubungan industrial yang bermartabat bukan ketika perusahaan selalu menang, melainkan ketika hak dan kewajiban kedua belah pihak ditegakkan secara adil.”
(Nurlince Hutabarat ))

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini