Medan, LINI NEWS – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menorehkan tinta tebal dalam sejarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru. Lewat suara tajam namun bernyawa rakyat, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Hennry Jhon Hutagalung—yang juga Wakil Ketua Fraksi PSI—menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Medan harus menyentuh langsung denyut kehidupan warga.
Salah satu gebrakan yang paling menyita perhatian publik adalah penambahan kuota bea siswa secara besar-besaran, tak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga menyasar siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selama ini tak pernah tersentuh program ini.
“Selama ini hanya ada 400 mahasiswa yang mendapat bea siswa—200 dari jalur prestasi, dan 200 dari jalur keluarga tidak mampu. Tahun 2026, jumlah itu akan melonjak menjadi 1.000 mahasiswa,” ungkap Hennry kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Namun, sorotan utama justru hadir dari langkah revolusioner berikutnya: 20.000 siswa SD dan SMP akan mendapatkan bea siswa dari Pemko Medan mulai 2026. Ini pertama kalinya dalam sejarah RPJMD Medan.
“Selama ini, SD dan SMP tidak pernah dianggarkan. Sekarang sudah masuk dalam dokumen RPJMD. Artinya, bantuan pendidikan ini akan menjadi kenyataan,” ujar Henry.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PSI juga mendorong keadilan sosial melalui reformasi program bantuan sosial. Saat ini, sekitar 15.000 keluarga di Medan masih berada dalam daftar tunggu Program Keluarga Harapan (PKH) pusat. Menjawab ketimpangan itu, Pemko Medan akan menggulirkan bantuan sosial daerah yang disalurkan secara bergilir setiap tiga tahun.
“Kita ingin pemerataan. Setelah tiga tahun, keluarga lain yang belum tersentuh bantuan bisa bergiliran menerima,” jelasnya.
Perhatian juga tertuju pada kelompok rentan lain: difabel, lansia miskin, dan perempuan kepala keluarga. Fraksi PSI menegaskan perlunya perubahan perspektif sosial. Istilah “bantuan untuk janda” resmi diganti menjadi “bantuan untuk perempuan kepala keluarga”.
“Lebih inklusif, lebih manusiawi,” tegas Hennry, menggambarkan arah kebijakan yang menyentuh keadilan berbasis empati.
Di sektor kesehatan, target tak kalah ambisius: seluruh 31 Puskesmas di Medan akan dilengkapi mobil ambulans gratis. Semula hanya direncanakan lima unit per tahun, namun Fraksi PSI meminta percepatan.
“Kita minta dua tahun pertama langsung dipenuhi. Sudah masuk dalam RPJMD,” ungkapnya lugas.
Dalam laporan akhirnya, Fraksi PSI juga menyuntikkan kritik konstruktif terhadap Pemko. Hennry menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen normatif, tetapi harus menjadi rencana kerja yang realistis, terukur, dan terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor.
“Jangan sampai RPJMD jadi lukisan indah yang tak pernah dicetak di kehidupan nyata. Rakyat tidak hidup dari wacana, tapi dari realisasi,” ucapnya, melontarkan mutiara kata kedua dalam sesi akhir wawancara.
Ia mendorong Pemko menggandeng sektor swasta, serta memastikan sinkronisasi penuh antara RPJMD Kota Medan dengan RPJM Nasional dan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi PSI sekali lagi menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi keberpihakan pada yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran.
(Nurlince Hutabarat)
