Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, melontarkan kritik tajam terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029 yang saat ini sedang dibahas. Politisi PKS ini menyebut, RPJMD jangan sekadar formalitas birokrasi, melainkan harus menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan pembangunan, khususnya bagi Medan Utara, kawasan yang selama ini terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
“Medan Utara tidak butuh seremonial dan janji manis lagi. RPJMD ini harus menjawab persoalan yang nyata. Infrastruktur rusak, banjir tak kunjung selesai, layanan kesehatan minim, dan ekonomi rakyat stagnan. Apa gunanya dokumen tebal kalau rakyat tetap terbenam dalam kubangan masalah?” tegas Zulham kepada wartawan, Kamis (24/7).
Sorotan Tajam: Banjir, Infrastruktur, dan Kolam Retensi Mandek
Zulham secara khusus menyoroti persoalan banjir kronis yang menghantui warga Medan Utara, terutama akibat proyek kolam retensi yang dinilai gagal total.
“Kolam retensi di Mertubung itu contoh nyata proyek gagal. Sudah habiskan anggaran, tapi banjir tetap jadi langganan. RPJMD harus hadirkan terobosan radikal, bukan copy-paste rutinitas tahunan,” kritiknya pedas.
Ia mendorong pembenahan drainase secara menyeluruh dan pembangunan sistem pengendalian air yang modern berbasis teknologi, bukan tambal sulam kebijakan lama.
Pendidikan dan Kesehatan: Jangan Biarkan Rakyat Tertinggal
Zulham juga memberi perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengapresiasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Sicanang, namun mengingatkan agar program ini tidak berhenti di atas, kertas.
“Sekolah Rakyat harus menyentuh warga miskin secara nyata. Jangan sampai jadi proyek pencitraan. Pendidikan itu hak, bukan hadiah,” ujar Zulham.
Di bidang kesehatan, Zulham menuntut penguatan layanan RSUD Bachtiar Djafar agar tidak lagi menjadi “pelengkap penderita” sistem layanan publik.
“Masa warga Medan Utara harus ke pusat kota kalau mau berobat serius? RSUD Bachtiar Djafar harus jadi rumah sakit rujukan utama. Ini soal nyawa rakyat!” tegasnya.
Ekonomi Kerakyatan: UMKM Jangan Hanya Jadi Slogan
Menyentil sektor ekonomi, Zulham menyatakan RPJMD wajib menjawab keluhan soal minimnya lapangan kerja dan lemahnya dukungan terhadap UMKM.
“Medan Utara butuh pusat ekonomi berbasis rakyat, bukan mall baru atau proyek mercusuar. UMKM harus diberi nafas, modal, pelatihan, dan pasar. Itu baru namanya keberpihakan,” katanya.
Jangan Jadi Dokumen Kosong! Zulham Minta Pengawasan Ketat
Zulham mengingatkan agar RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen normatif, tapi benar-benar diimplementasikan dengan anggaran yang memihak dan pengawasan ketat.
“Cukup sudah Medan Utara jadi anak tiri pembangunan. Saya akan kawal RPJMD ini, agar tidak berubah jadi lembaran kertas yang dilupakan begitu disahkan,” pungkasnya dengan nada tegas.
Zulham Efendi saat ini duduk di Komisi C DPRD Kota Medan dan dikenal sebagai salah satu anggota legislatif yang konsisten menyuarakan ketimpangan pembangunan antara Medan Utara dan pusat kota.(Nurlince Hutabarat)
