Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Medan Drs Godfried Lubis MM, menuturkan terkait Master Plan Efektif Harus Mencakup Strategi Terintegrasi, Kordinasi, Intergrasi, Suiflikasi dan Sumblimikasi
“Untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir di Kota Medan, Master Plan yang efektif harus mencakup beberapa strategi terintegrasi yang menyasar infrastruktur, sistem transportasi, tata kelola lingkungan, dan drainase. Berikut adalah beberapa langkah penting yang biasanya direncanakan sudah tersirat dan terbukti Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution telah berkarya nyata di Kota Medan,” ungkap Godfried Lubis. di Medan Minggu, (10/11)
Selanjutnya Godfried Lubis menuturkan dalam melaksanakan hal
1.Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Sistem Transportasi
Pembangunan Flyover dan Underpass, Mengurangi kemacetan di titik-titik pertemuan lalu lintas utama.
Sistem Transportasi Massal: Pengembangan angkutan umum seperti bus rapid transit (BRT), LRT, atau MRT. Transportasi massal yang andal dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Pengaturan Arus Lalu Lintas: Optimalisasi rekayasa lalu lintas, misalnya pengaturan jalur satu arah di jalan-jalan padat.
2.Pembangunan Sistem Drainase yang Terpadu
Normalisasi Sungai dan Kanal: Membersihkan, memperdalam, atau melebarkan sungai serta kanal untuk memperlancar aliran air.
“Drainase Berbasis Sistem Vertikal: Penambahan sumur resapan, kolam retensi, atau waduk untuk menampung dan mengelola air hujan.” jelasnya.
Pengelolaan Limbah yang Terintegrasi: Mengelola limbah domestik dan industri agar tidak menumpuk dan menghalangi aliran air di saluran drainase.
3.Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pembangunan Taman Kota dan Hutan Kota: Area hijau dapat membantu menyerap air hujan dan mengurangi potensi banjir. Selain itu, RTH berfungsi sebagai paru-paru kota untuk memperbaiki kualitas udara.
Konservasi Area Resapan Air: Menjaga area alami yang berfungsi sebagai penyerapan air dan menghindari konversi lahan resapan untuk pembangunan.
4.Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen Kota
Sistem Pengendalian Lalu Lintas Pintar: Menggunakan teknologi sensor dan sistem sinyal cerdas untuk mengatur arus lalu lintas secara real-time.
Peringatan Dini Banjir: Menggunakan sensor untuk memantau ketinggian air di sungai atau kanal sehingga masyarakat dapat diperingatkan lebih awal.
5.Penataan dan Pengawasan Penggunaan Lahan
Zonasi dan Penataan Kawasan Perumahan serta Komersial: Mengatur pengembangan kawasan sesuai dengan daya dukung infrastruktur yang ada, seperti drainase dan jalan.
Pengawasan Konstruksi dan Pembangunan: Memastikan setiap proyek konstruksi memiliki sistem drainase dan tata kelola air yang sesuai standar.
6.Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan. Edukasi ini dapat membantu mengurangi masalah penyumbatan drainase.
Master Plan seperti ini membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat. Pendanaan dan kerjasama antara sektor publik dan swasta juga penting untuk mendukung implementasi yang berkelanjutan.
Betul sekali. Untuk merealisasikan master plan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, pembiayaan dari berbagai sumber sangat penting. Berikut peran masing-masing sumber pendanaan:
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Optimalisasi PAD: Pendapatan Asli Daerah bisa berasal dari pajak daerah (seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran) dan retribusi. Meningkatkan PAD akan memperkuat kapasitas finansial daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada sumber eksternal.
Inovasi Pendapatan: Pemerintah Kota dapat mencari sumber PAD baru, misalnya melalui pengelolaan aset milik daerah, kerja sama dengan BUMD, atau pemanfaatan pariwisata lokal.
Efisiensi Pengeluaran: Mengelola anggaran dengan lebih efisien agar lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, drainase, transportasi, dan ruang terbuka hijau.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Dana Alokasi Khusus (DAK): Pemerintah Pusat biasanya memberikan Dana Alokasi Khusus untuk bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur jalan, transportasi, drainase, dan penanganan bencana. Kota Medan bisa memanfaatkan DAK untuk proyek-proyek skala besar.
Dana Desa dan Dana Kelurahan: Program Dana Desa atau Kelurahan juga bisa diarahkan untuk pengembangan infrastruktur mikro yang relevan di tingkat lokal, terutama untuk drainase di daerah rawan banjir.
Bantuan Pusat untuk Proyek Nasional: Jika proyek tersebut memiliki dampak strategis nasional atau regional, seperti pembangunan jalan tol atau sistem transportasi massal, maka Kota Medan dapat meminta bantuan dari APBN.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Prioritas Pembangunan Daerah: APBD harus dirancang dengan prioritas yang jelas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir. Hal ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk proyek-proyek fisik, seperti pelebaran jalan, perbaikan drainase, atau pembangunan taman kota.
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Anggaran: APBD yang efektif akan memberikan dampak langsung pada kualitas pembangunan. Transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap APBD dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran dan memastikan alokasi untuk proyek berjalan optimal.
4.Kolaborasi Pendanaan Publik-Swasta (Public-Private Partnership)
Kemitraan dengan Swasta: Pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk proyek tertentu, misalnya pengembangan transportasi umum, pengelolaan limbah, atau pembangunan ruang publik. Kolaborasi ini dapat mengurangi beban pembiayaan dan mempercepat realisasi proyek.
Pembiayaan Berbasis Proyek: Proyek besar dapat didanai melalui skema pembiayaan berbasis proyek atau pinjaman lunak dengan melibatkan bank daerah atau lembaga keuangan internasional jika memungkinkan.
Dengan kombinasi strategi pendanaan ini, Kota Medan akan memiliki fondasi finansial yang kuat untuk melaksanakan master plan pembangunan yang berfokus pada solusi kemacetan dan banjir.
Keamanan adalah salah satu aspek paling fundamental dalam pembangunan daerah, terutama di kota besar seperti Medan. Master Plan yang mengedepankan keamanan membutuhkan kolaborasi yang solid antara masyarakat, TNI, kepolisian, dan tokoh politik. Sinergi ini bertujuan menciptakan rasa aman, memperkuat stabilitas, dan mendukung kelancaran pembangunan kota. Berikut adalah langkah-langkah utama untuk mewujudkan master plan keamanan yang efektif:
1.Kolaborasi dengan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat melalui Siskamling: Melibatkan masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk memperkuat keamanan pada tingkat lokal, mengawasi potensi kejahatan di lingkungannya, dan memberikan informasi langsung kepada aparat keamanan.
Program Edukasi Keamanan: Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan, bahaya narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Ini juga mencakup pelatihan kepada masyarakat tentang cara melaporkan kejadian atau situasi yang mencurigakan.
Penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM): Meningkatkan peran FKPM sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan kepolisian untuk menemukan solusi bersama terkait isu-isu keamanan setempat.
2.Sinergi dengan TNI untuk Stabilitas Wilayah
Operasi Keamanan Bersama: Melibatkan TNI dalam operasi bersama dengan kepolisian, terutama untuk pengamanan di wilayah yang memiliki risiko gangguan keamanan atau bencana alam, sehingga masyarakat merasa lebih aman.
Pendampingan dalam Keamanan Wilayah Perbatasan dan Strategis: Di daerah-daerah yang rawan konflik atau memiliki potensi ancaman eksternal, TNI dapat memberikan dukungan tambahan.
Perbantuan dalam Bencana: TNI juga memiliki peran penting dalam membantu evakuasi dan menjaga ketertiban saat terjadi bencana, mengingat TNI memiliki sumber daya logistik dan personel yang siap.
3.Kerja Sama dengan Kepolisian untuk Penegakan Hukum
Penguatan Pos Keamanan Terpadu: Menambah dan meningkatkan fasilitas pos keamanan di titik-titik rawan kriminalitas atau kemacetan, baik di dalam kota maupun di pinggiran.
Program Polisi Sahabat Masyarakat, Mengembangkan program-program yang mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Ini termasuk pendekatan “Community Policing” di mana polisi aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lokal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Peningkatan Kapasitas dan Teknologi: Menggunakan teknologi canggih, seperti kamera CCTV dan pusat komando yang terintegrasi, untuk memantau aktivitas di wilayah tertentu dan merespon cepat pada kejadian yang membahayakan.
4.Dukungan Tokoh Politik untuk Kebijakan dan Advokasi Keamanan
Pembuatan Kebijakan Pro-Keamanan: Tokoh politik memiliki peran penting dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) yang memperkuat keamanan, seperti larangan aktivitas ilegal, pengaturan izin keramaian, dan regulasi yang mendukung operasi aparat keamanan.
Advokasi dalam Program Keamanan Berkelanjutan: Tokoh politik perlu mendukung kebijakan-kebijakan pro-keamanan dengan mengalokasikan anggaran dan program jangka panjang yang menjaga stabilitas, seperti peningkatan kualitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemeliharaan Koordinasi antara Pemangku Kepentingan: Tokoh politik harus memastikan adanya komunikasi rutin antara masyarakat, TNI, kepolisian, dan unsur pemerintahan untuk memantau isu keamanan yang berkembang dan merespon dengan tepat.
5.Teknologi dalam Sistem Keamanan Terpadu (Smart City)
Pusat Komando Kota (City Command Center): Membangun pusat komando yang mengintegrasikan data dan informasi dari CCTV, laporan warga, dan sistem darurat. Ini bisa membantu memonitor dan merespons kejadian-kejadian yang berdampak pada keamanan.
Peningkatan Sistem Peringatan Dini: Sistem peringatan dini yang terintegrasi untuk melaporkan keadaan darurat seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam, sehingga aparat keamanan dapat merespons lebih cepat.
6.Pembentukan Tim Keamanan Terpadu (Joint Security Task Force)
Pembentukan Satuan Tugas Bersama (Satgas): Satgas ini terdiri dari anggota kepolisian, TNI, dan masyarakat yang bertugas di wilayah-wilayah rawan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Pelatihan dan Simulasi Keamanan Terpadu: Secara berkala mengadakan pelatihan bersama dan simulasi tanggap darurat, seperti penanganan kerusuhan atau bencana. Hal ini memperkuat kesiapan tim keamanan dalam menangani situasi berisiko.
Dengan penerapan langkah-langkah di atas, Kota Medan dapat memiliki sistem keamanan yang kokoh dan efektif. Kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat serta investasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Kita berharap Bobby-Surya Sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 (Satu) dan Calon Wali Kota Medan, Rico Waas–Zaki Nomor 1 (Satu) juga berkolaborasi akan membawa perubahan yang spektakuler ke depan. (Nurlince Hutabarat)