Medan, LINI NEWS – Komitmen Pemerintah Kota Medan untuk memprioritaskan pembangunan kawasan Medan Utara mendapat dukungan kuat dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Medan, Syaipul Bahri, menegaskan bahwa langkah Wali Kota Medan yang mengalokasikan sekitar 35 persen anggaran pembangunan ke wilayah Medan Utara merupakan kebijakan yang tepat, strategis, dan berpihak pada pemerataan pembangunan.
Menurut Syaipul Bahri, selama ini kawasan Medan Utara kerap dipandang sebagai wilayah pinggiran, padahal kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi, jalur distribusi, kawasan industri, dan pusat aktivitas masyarakat.
Karena itu, perhatian khusus melalui kebijakan anggaran yang signifikan dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan riil masyarakat yang selama ini menginginkan pembangunan yang lebih merata.
Ia menilai, fokus pembangunan Medan Utara bukan semata soal proyek fisik, melainkan juga bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah terlalu lama menanti sentuhan pembangunan secara menyeluruh.
Infrastruktur jalan, drainase, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari skema besar pembangunan tersebut.
“Pembangunan tidak boleh hanya berputar di pusat kota.
Medan Utara juga adalah wajah Kota Medan yang harus dibenahi, diperkuat, dan dimajukan,” ujar Syaipul Bahri.
Syaipul menegaskan, DPRD Medan pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan Wali Kota Medan yang ingin menjadikan Medan Utara sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.
Menurutnya, langkah ini harus dijaga bersama agar tidak berhenti sebatas perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran sebesar 35 persen bukan angka kecil.
Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan terukur.
Setiap rupiah yang dikucurkan, katanya, harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mampu mengurai persoalan klasik yang selama ini membelit kawasan Medan Utara, seperti jalan rusak, banjir, minimnya fasilitas publik, serta ketimpangan pelayanan.
“Anggaran besar harus melahirkan perubahan besar. Jangan sampai rakyat hanya mendengar angka, tetapi tidak melihat hasilnya,” tegasnya.
Bagi Syaipul Bahri, pembangunan Medan Utara harus dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Medan.
Sebab, ketika kawasan utara tumbuh dengan baik, maka denyut ekonomi kota juga akan semakin kuat.
Mobilitas barang dan jasa akan lebih lancar, kawasan permukiman menjadi lebih layak, dan kualitas hidup masyarakat pun meningkat.
Ia menyebutkan, dukungan DPRD Medan terhadap kebijakan ini bukan tanpa alasan.
Di lapangan, aspirasi masyarakat Medan Utara memang banyak bertumpu pada kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik. Karena itu, ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program kerja dengan semangat pemerataan yang sedang dibangun Wali Kota Medan.
Selain itu, Syaipul menilai pembangunan Medan Utara harus dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi.
Artinya, tidak cukup hanya membangun jalan atau parit, tetapi juga harus dibarengi dengan penataan kawasan, penguatan ekonomi lokal, penanganan lingkungan, serta penciptaan ruang hidup yang lebih manusiawi bagi warga.
“Pembangunan sejati bukan hanya membangun beton, tetapi membangun harapan, keadilan, dan masa depan,” tuturnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap Medan Utara sejatinya adalah bentuk koreksi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini masih dirasakan warga.
Dalam konteks ini, keberanian Wali Kota mengalokasikan porsi besar anggaran patut diapresiasi sebagai langkah politik anggaran yang berani dan berpihak.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan tetap menjadi hal penting.
DPRD Medan, kata dia, akan menjalankan fungsi kontrol agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan tidak menyisakan persoalan baru di kemudian hari.
“Kebijakan yang baik harus dijaga dengan pengawasan yang kuat. Sebab anggaran rakyat adalah amanah, bukan ruang untuk disalahgunakan,” ujarnya lagi.
Syaipul Bahri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan Medan Utara.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan partisipasi publik, dukungan tokoh masyarakat, pemuda, dan semua unsur yang menginginkan perubahan nyata.
Ia berharap, dengan alokasi anggaran 35 persen tersebut, Medan Utara dapat keluar dari stigma ketertinggalan dan tampil sebagai kawasan yang maju, tertata, dan membanggakan.
Jika pembangunan berjalan konsisten, maka Medan Utara bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi akan menjelma menjadi salah satu kekuatan utama Kota Medan ke depan.
“Daerah yang lama tertinggal justru harus lebih dulu diangkat. Di situlah letak keadilan pembangunan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa kebijakan Wali Kota Medan ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan.
Seluruh pemangku kepentingan harus bersatu agar fokus pembangunan Medan Utara benar-benar menjadi tonggak sejarah baru dalam pemerataan pembangunan di Kota Medan.
“Ketika pinggiran diperhatikan, sesungguhnya pusat kota sedang diselamatkan dari ketimpangan,” ungkap Syaipul.
Dengan dukungan DPRD Medan, serta komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan program-program prioritas, masyarakat kini menaruh harapan besar agar wajah Medan Utara benar-benar berubah.
Bukan hanya lebih baik di atas kertas, tetapi lebih layak, lebih hidup, dan lebih bermartabat dalam kenyataan.
“Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang, rakyat membutuhkan bukti yang bisa mereka pijak setiap hari,” tutupnya.
Pembangunan tidak boleh hanya berputar di pusat kota. Medan Utara juga adalah wajah Kota Medan yang harus dibenahi, diperkuat, dan dimajukan.
Anggaran besar harus melahirkan perubahan besar. Jangan sampai rakyat hanya mendengar angka, tetapi tidak melihat hasilnya.
Pembangunan sejati bukan hanya membangun beton, tetapi membangun harapan, keadilan, dan masa depan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Pembangunan SDM dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan keterampilan bagi anak muda, sehingga generasi muda di Medan Utara dapat mandiri serta mampu membentengi diri dari ancaman narkoba, tawuran, dan judi online,” tegasnya.
Kebijakan yang baik harus dijaga dengan pengawasan yang kuat.
Sebab anggaran rakyat adalah amanah, bukan ruang untuk disalahgunakan.
Daerah yang lama tertinggal justru harus lebih dulu diangkat.
Di situlah letak keadilan pembangunan.
Ketika pinggiran diperhatikan, sesungguhnya pusat kota sedang diselamatkan dari ketimpangan.
“Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang, rakyat membutuhkan bukti yang bisa mereka pijak setiap hari,” pungkasnya.
(Nurlince Hutabarat)
