Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Sri Rezeki, melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Medan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan program Pasar Murah di 151 kelurahan se-Kota Medan.
Menurutnya, program yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kecil itu rawan diselewengkan jika pengawasan lemah dan sistem distribusi longgar.
Ia menegaskan, praktik borong oleh oknum tertentu harus dihentikan dengan penerapan tegas sistem 1 Kartu Keluarga (KK) untuk 1 paket.
“Pasar Murah bukan ruang dagang terselubung. Ini program sosial.
Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang, ketika ada dugaan ‘permainan’ dalam distribusi hingga berujung pemeriksaan sejumlah lurah oleh Inspektorat. Pengawasan tahun ini harus ditingkatkan untuk menutup celah kecurangan,” ujarnya.
Ia turut meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan peringatan tegas kepada petugas di lapangan agar memastikan distribusi berjalan adil dan transparan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawasi dan melakukan evaluasi. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyelewengan, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemko Medan menggelar Pasar Murah mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026 di 151 kelurahan. Pemerintah mengalokasikan subsidi lebih dari Rp4 miliar untuk menekan harga kebutuhan pokok agar lebih rendah dari harga pasar. Salah satu komoditas utama yang disiapkan adalah beras dengan total stok mencapai 430 ton
Jika ada yang borong lalu menjual kembali, itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” tegas Sri Rezeki.
Soroti Potensi Penyimpangan di 151 Kelurahan
Dengan cakupan 151 kelurahan, Sri Rezeki menilai potensi kebocoran sangat besar jika tidak ada sistem kontrol yang ketat.
Ia meminta agar pendistribusian tidak hanya bersandar pada daftar manual atau pengawasan simbolik.
Beberapa titik rawan yang disorotnya antara lain:
Tidak adanya validasi data penerima secara real-time.
Minimnya pembatasan pembelian per KK.
Kurangnya transparansi jumlah stok dan distribusi.
Dugaan praktik titip beli dan permainan oknum di lapangan.
“Kalau stok terbatas tapi tidak dibatasi per KK, yang kuat dan cepat akan menguasai. Yang lemah kembali jadi penonton,” ujarnya.
Transparansi Harga dan Stok Harus Dibuka
Sri Rezeki juga meminta Pemko Medan membuka secara transparan jumlah komoditas, harga subsidi, serta total distribusi per kelurahan.
Menurutnya, keterbukaan data adalah cara paling efektif mencegah kecurigaan dan praktik gelap.
Ia mengingatkan, bantuan sosial yang tidak transparan berpotensi berubah menjadi alat pencitraan semata.
“Jangan sampai Pasar Murah hanya ramai di spanduk, tapi sepi dalam akuntabilitas,” sindirnya.
Ujian Integritas Pemko Medan
Bagi Sri Rezeki, program ini adalah ujian integritas birokrasi.
Di tengah daya beli masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah wajib memastikan tidak ada satu pun warga yang dirugikan karena kelalaian sistem.
DPRD Medan, katanya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia meminta agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat.
“Bantuan sosial harus steril dari kepentingan. Jika niatnya membantu, maka sistemnya harus bersih,” tutupnya.
“Bantuan tanpa pengawasan adalah undangan bagi penyimpangan.”
“Keadilan distribusi dimulai dari aturan yang tegas.”
“Yang lemah harus dilindungi, bukan dikalahkan oleh yang cepat memborong.”
“Transparansi adalah pagar pertama melawan kecurangan.”
“Program sosial yang bocor adalah luka bagi rakyat kecil.”
“Kejujuran birokrasi menentukan martabat kebijakan.”
“Negara yang hadir harus adil, bukan sekadar terlihat peduli.”
(Nurlince Hutabarat)
