KETUA KOMISI IV DPRD MEDAN DESAK SATPOL PP SEGEL BENGKEL TEKUN JAYA DI BILAL UJUNG: IZIN GUDANG JADI BENGKEL, POTENSI PAD BOCOR !

0
10

Medan, LINI NEWS – Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH memerintahkan Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya di Jl. Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Sebab, saat peninjauan banguna berbagai pelanggaran ditemukan.

Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan segera mengambil tindakan tegas dengan menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pemeriksaan lapangan itu, rombongan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran perizinan, ketidaksesuaian fungsi bangunan, hingga persoalan keselamatan lingkungan.

Bangunan milik Alung tersebut diketahui memiliki izin sebagai gudang.

Namun, berdasarkan hasil peninjauan Komisi IV, bangunan justru digunakan dan dioperasikan sebagai bengkel.

Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Medan karena penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang, keselamatan warga, serta hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IZIN GUDANG, TETAPI BEROPERASI SEBAGAI BENGKEL

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara izin dan fungsi bangunan merupakan persoalan yang harus segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut Paul, izin yang dimiliki adalah izin gudang, tetapi kenyataannya bangunan difungsikan sebagai bengkel.

“Ini bukan sekadar salah administrasi. Ini salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan,” tegas Paul.

Ia menilai, setiap bangunan usaha wajib mematuhi ketentuan perizinan dan tata ruang yang berlaku.

Pemerintah tidak boleh membiarkan bangunan yang diduga melanggar aturan terus beroperasi tanpa pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan hukum.

TIDAK TERSEDIA AKSES GANG KEBAKARAN, KESELAMATAN WARGA DIPERTANYAKAN

Selain persoalan perizinan, Komisi IV juga menyoroti tidak tersedianya akses gang kebakaran sebagaimana disampaikan dalam hasil peninjauan.

Keberadaan akses keselamatan kebakaran sangat penting, khususnya bagi bangunan usaha yang berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk.

Apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat, keterbatasan akses dapat menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan dan evakuasi.

Karena itu, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif.

Aspek keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam melakukan pengawasan bangunan dan kegiatan usaha.

SEROBOT ROILEN JALAN, KOMISI IV SOROTI TATA RUANG

Temuan lainnya adalah dugaan pelanggaran garis sempadan jalan atau roilen.
Paul menyebut bangunan tersebut diduga menggunakan ruang yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan jalan dan keselamatan masyarakat.

Pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu fungsi infrastruktur, mengurangi ruang keselamatan, serta berpotensi menimbulkan persoalan bagi pengguna jalan dan warga sekitar.

Komisi IV meminta instansi teknis melakukan pemeriksaan dan pengukuran secara objektif untuk memastikan batas bangunan serta kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang.

POTENSI PAD HILANG, PENGAWASAN PBG HARUS DIBENAHI

Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi IV adalah potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Paul menilai, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan bangunan dapat berdampak terhadap penerimaan daerah.

Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap bangunan dan kegiatan usaha memenuhi kewajiban perizinan serta retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap PBG tidak boleh hanya dilakukan ketika masyarakat mengajukan permohonan.

Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan bangunan yang sudah berdiri benar-benar sesuai dengan izin dan peruntukannya.

Dengan demikian, penertiban bangunan bermasalah bukan semata-mata persoalan penegakan aturan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan dan mengamankan PAD Kota Medan.

PAUL: KELURAHAN JANGAN MENUNGGU WARGA MELAPOR

Dalam kesempatan tersebut, Paul juga mengingatkan pentingnya peran aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengawasan wilayah secara aktif.

Menurutnya, aparat kewilayahan harus mampu mendeteksi sejak dini pembangunan yang diduga tidak sesuai peruntukan maupun tidak memenuhi ketentuan perizinan.

“Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegasnya.

Ia meminta pengawasan tidak dilakukan secara pasif atau hanya menunggu pengaduan masyarakat.

Aparat pemerintah harus turun langsung memantau perkembangan pembangunan dan kegiatan usaha di wilayah masing-masing.

PENINJAUAN MELIBATKAN SEJUMLAH OPD

Peninjauan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi IV, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda.

Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP Kota Medan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru).
Kehadiran lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai temuan di lapangan.

Komisi IV meminta Satpol PP dan OPD terkait segera melakukan pemeriksaan administratif maupun teknis, menindaklanjuti dugaan pelanggaran, serta mengambil langkah penertiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyegelan yang diminta DPRD harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap memberikan pastian hukum kepada semua pihak.

Kini, masyarakat menunggu tindakan nyata Pemerintah Kota Medan.

Jangan sampai bangunan yang diduga tidak sesuai izin terus beroperasi, sementara pengawasan lemah dan potensi PAD daerah tidak terselamatkan.

Penegakan aturan bangunan harus berlaku adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Sebab, setiap rupiah PAD merupakan hak masyarakat yang harus dikelola untuk kepentingan pembangunan Kota Medan.

RRFLEKSI IZIN BANGUNAN MENURUT KETUA KOMISI I DPRD MEDAN PAUL:

“Izin bangunan bukan sekadar selembar kertas, melainkan komitmen hukum yang wajib dipatuhi setiap pemilik usaha.”

“Jangan biarkan bangunan berdiri megah di atas pelanggaran, sementara pemerintah kehilangan kewibawaan dalam penegakan aturan.”

“PAD adalah hak rakyat; setiap potensi penerimaan yang hilang akibat lemahnya pengawasan harus menjadi perhatian serius pemerintah.”

“Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan kelalaian pengawasan.”

“Kelurahan bukan sekadar kantor pelayanan, tetapi garda terdepan menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan.”

“Hukum harus berdiri tegak, bukan hanya kepada masyarakat kecil, tetapi juga kepada setiap pemilik usaha yang melanggar ketentuan.”

“Kota yang tertib tidak dibangun dengan pembiaran, tetapi dengan keberanian menegakkan aturan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.”
(Nurlince Hutabarat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini