Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Haratua Hutagalung, AMd Par S.Sos dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Kepercayaan tersebut menjadi amanah penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh hak dan pelayanan yang layak.
Penetapan pimpinan Pansus berlangsung dalam rapat internal pemilihan komposisi personalia Pansus di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, menetapkan Johannes Haratua Hutagalung sebagai Ketua Pansus, sedangkan Datuk Iskandar Muda dipercaya menjabat Wakil Ketua Pansus.
Menanggapi kepercayaan tersebut saat diwawancarai wartawan di Medan, Rabu (11/11/2026),
Johannes menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Medan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, jabatan Ketua Pansus bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya warga miskin yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Bagi saya, kepercayaan ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk memastikan manfaat Perda Penanggulangan Kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat.”
“Amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan berpihak kepada masyarakat miskin Kota Medan,” ungkap Johannes.
Johannes menegaskan, pembahasan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan redaksional maupun penyempurnaan pasal demi pasal.
Menurutnya, revisi regulasi harus menjadi momentum mengevaluasi berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
Ada sejumlah persoalan penting yang menjadi perhatian Pansus, di antaranya:
1.Akurasi data kemiskinan. Pemerintah harus memiliki data yang valid, mutakhir dan terintegrasi agar tidak terjadi warga miskin yang justru terabaikan.
2.Ketepatan sasaran bantuan sosial. Program bantuan harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, bukan salah sasaran atau dinikmati pihak yang tidak berhak.
3.Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan harus disertai program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan mandiri secara ekonomi.
4.Akses pendidikan dan kesehatan. Warga kurang mampu harus memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
5.Kesempatan memperoleh pekerjaan. Pemerintah perlu memperkuat program pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas serta pembukaan akses lapangan kerja.
6.Pengawasan dan evaluasi. Setiap program harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak ingin Perda ini hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak mengubah nasib warga miskin. Data harus akurat, program harus tepat sasaran, dan pengawasannya harus jelas. Itu yang akan kita kawal,” tegasnya.
BUKA RUANG PARTISIPASI PUBLIK, LIBATKAN AKADEMISI DAN MASYARAKAT
Lebih lanjut, legislator DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu menyampaikan, Pansus berkomitmen menjalankan pembahasan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Masukan dari Pemerintah Kota Medan, kalangan akademisi, praktisi, pemerhati sosial hingga masyarakat luas dinilai sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Johannes menilai, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kritik, maupun persoalan yang selama ini mereka hadapi dalam mengakses program bantuan pemerintah.
Dengan demikian, perubahan Perda tidak hanya berdasarkan kajian administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Ini penting agar Ranperda nantinya benar-benar komprehensif dan berkeadilan. Kami akan bekerja secara terbuka dan sungguh-sungguh. Target kita, Ranperda ini selesai tepat waktu, berkualitas dan benar-benar menjadi payung hukum untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan kemiskinan perkotaan semakin kompleks.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, regulasi yang diperbarui harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara. Pemerintah juga harus membangun sistem pemberdayaan yang berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan terletak pada banyaknya program yang diluncurkan ataupun besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan pada sejauh mana masyarakat benar-benar mengalami perubahan kualitas hidup.
DPRD Kota Medan memiliki tanggung jawab mengawal agar setiap kebijakan pemerintah daerah berpijak pada kepentingan rakyat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan hidup lebih baik.
Dengan demikian, revisi Perda ini diharapkan menjadi langkah strategis membangun Kota Medan yang lebih adil, inklusif dan sejahtera.
“Pemimpin yang berpihak kepada rakyat bukan yang paling banyak berjanji, melainkan yang berani memastikan hak rakyat terpenuhi.”
“Mengentaskan kemiskinan bukan pekerjaan sehari, tetapi perjuangan panjang yang membutuhkan kejujuran,5 kepedulian dan keberlanjutan.”
BUKA RUANG PARTISIPASI PUBLIK, LIBATKAN AKADEMISI DAN MASYARAKAT
Lebih lanjut, legislator DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu menyampaikan, Pansus berkomitmen menjalankan pembahasan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Masukan dari Pemerintah Kota Medan, kalangan akademisi, praktisi, pemerhati sosial hingga masyarakat luas dinilai sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Johannes menilai, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kritik, maupun persoalan yang selama ini mereka hadapi dalam mengakses program bantuan pemerintah.
Dengan demikian, perubahan Perda tidak hanya berdasarkan kajian administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Ini penting agar Ranperda nantinya benar-benar komprehensif dan berkeadilan. Kami akan bekerja secara terbuka dan sungguh-sungguh. Target kita, Ranperda ini selesai tepat waktu, berkualitas dan benar-benar menjadi payung hukum untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Johannes berpandangan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan dengan perkembangan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.
Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara. Pemerintah juga harus membangun sistem pemberdayaan yang berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Harapan kita, perubahan Perda ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan,” menjadi semangat yang perlu dikawal dalam pembahasan regulasi tersebut.
REVISI PERDA HARUS MENJADI SOLUSI, BUKAN SEKADAR PRODUK HUKUM
Kepemimpinan Johannes Haratua Hutagalung dalam Pansus revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki keberpihakan sosial.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan terletak pada banyaknya program yang diluncurkan ataupun besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan pada sejauh mana masyarakat benar-benar mengalami perubahan kualitas hidup.
DPRD Kota Medan memiliki tanggung jawab mengawal agar setiap kebijakan pemerintah daerah berpijak pada kepentingan rakyat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan hidup lebih baik.
Dengan demikian, revisi Perda ini diharapkan menjadi langkah strategis membangun Kota Medan yang lebih adil, inklusif dan sejahtera.
REFLEKSI PERJUANGAN MENGENTASKAN KEMISKINAN MENURUT JOHANES HUTAGALUNG:
1.”Kemiskinan tidak boleh diwariskan dari generasi ke generasi; negara dan pemerintah harus hadir membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermartabat.”
2.”Bantuan sosial bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan harapan bagi rakyat yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan.”
3.”Data yang tidak akurat dapat melahirkan ketidakadilan; data yang benar menjadi pintu pertama menuju kesejahteraan.”
4.”Jangan hanya membangun Perda yang indah dalam tulisan, bangunlah kebijakan yang nyata dalam kehidupan rakyat.”
5.”Pemimpin yang berpihak kepada rakyat bukan yang paling banyak berjanji, melainkan yang berani memastikan hak rakyat terpenuhi.”
6.”Mengentaskan kemiskinan bukan pekerjaan sehari, tetapi perjuangan panjang yang membutuhkan kejujuran, kepedulian dan keberlanjutan.”
7.”Ukuran keberhasilan pembangunan bukan ketika gedung semakin tinggi, melainkan ketika tidak ada lagi rakyat yang kehilangan harapan karena kemiskinan.”
(Nurlince Hutabarat)
