Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Medan
Robi Barus SE MAP menyampaikan,
SUARA RAKYAT,
KEADILAN, DAN
TANGGUNG JAWAB NEGARA
Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari Papua, Sumatera, Kalimantan hingga berbagai wilayah Nusantara, tersimpan emas, batu bara, nikel, bauksit, hasil hutan, kekayaan laut, serta berbagai sumber daya alam lainnya.
Namun, sebuah pertanyaan besar terus menggema di tengah masyarakat: Jika kekayaan alam Indonesia begitu melimpah, mengapa masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, pembangunan berjalan tertatih-tatih, dan kesejahteraan belum dirasakan secara merata?
Robi Barus, S.E., M.A.P. adalah seorang politisi dan anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertanya,
“Ke mana manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan bumi Indonesia selama puluhan tahun?”
“Siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pengelolaan tambang, hutan, laut, semen, nikel, emas, dan berbagai sumber ekonomi strategis lainnya?”
Apakah pengelolaannya sudah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, atau justru masih menyisakan persoalan ketimpangan, kerusakan lingkungan, korupsi, serta lemahnya pengawasan?
Pertanyaan tersebut bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Sebaliknya, itu merupakan hak masyarakat untuk meminta transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pemerintah, Ditegaskannya:
- TIGA PULUH DUA TAHUN KEKUASAAN DAN BAYANG-BAYANG KETIDAK-ADILAN
Sejarah Indonesia mencatat perjalanan panjang kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pembangunan memang menjadi salah satu narasi utama pemerintahan ketika itu. Namun, di balik pembangunan tersebut, sejarah juga mencatat persoalan kebebasan berpendapat, pembatasan demokrasi, ketimpangan, dugaan pelanggaran HAM, serta praktik kekuasaan yang sentralistis.
Peristiwa Reformasi 1998 menjadi tonggak perubahan besar perjalanan bangsa.
Mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen rakyat turun ke jalan menuntut perubahan. Mereka mempertaruhkan keselamatan demi demokrasi, kebebasan, dan keadilan.
:Akan tetapi, sampai hari ini, masih ada pertanyaan sejarah yang belum memperoleh jawaban memuaskan,” ungkap mantan mahasiswa
Bagaimana penyelesaian kasus orang-orang yang hilang dalam peristiwa 1997–1998? Bagaimana nasib keluarga korban? Di mana keberadaan mereka yang belum ditemukan?
Pertanyaan tentang makam, lokasi pemakaman, dan nasib para korban harus dijawab melalui penyelidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai pengorbanan mahasiswa dan rakyat hanya menjadi cerita tahunan dalam peringatan Reformasi, sementara keadilan bagi korban dan keluarganya masih tertunda.
- KEKAYAAN ALAM BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Artinya, negara bukan pemilik kekayaan alam untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
Negara memiliki kewajiban mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia HUKUM
Persoalan keamanan dan penegakan hukum juga tidak boleh dipandang sebelah mata.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap orang memiliki hak hidup, perlindungan hukum, serta kebebasan dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum.
Apabila terdapat dugaan penembakan misterius, pembunuhan, penghilangan paksa, ataupun tindakan kekerasan yang melibatkan oknum aparat, semuanya harus diselidiki secara independen, objektif, dan transparan.
Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada masyararakat kecil tetapi tumpul kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan.
Negara wajib memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan prinsip HAM.
Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena perkara menyentuh kepentingan orang berpengaruh.
- MBG DAN DUGAAN KERACUNAN: KESELAMATAN ANAK BUKAN PERCOBAAN KEBIJAKAN!
Program Makan Bergizi Gratis MBG) pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni mendukung pemenuhan gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.
Namun, tujuan baik tidak otomatis membenarkan pelaksanaan yang buruk.
Apabila ditemukan kasus dugaan keracunan makanan, gangguan kesehatan, atau korban di kalangan anak sekolah, pemerintah wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Keselamatan anak SD, SMP, dan SMA tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka keberhasilan program.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah adalah:
Siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas bahan makanan?
Bagaimana standar kebersihan dapur dan proses pengolahan makanan?
Apakah setiap penyedia makanan telah memenuhi standar keamanan pangan?
Siapa yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan?
Bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi keracunan?
Siapa yang membiayai pemeriksaan, pengobatan, pemulihan fisik, dan pendampingan psikologis anak korban?
Anak-anak bukan objek percobaan kebijakan.
Jika terdapat kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau tindakan yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai ketentuan hukum.
Negara juga harus menjamin pemulihan kesehatan korban, termasuk apabila dampak kesehatannya berlanjut dalam jangka panjang.
Jangan hanya sibuk membangun citra keberhasilan program, tetapi mengabaikan jeritan keluarga korban.
Program pemerintah harus diukur dari keselamatan dan manfaat yang diterima rakyat, bukan sekadar banyaknya anggaran yang dihabiskan.
- PENGUASA BUKAN RAJA, RAKYAT BUKAN HAMBA!
Kekuasaan dalam negara demokrasi bukanlah kekuasaan absolut.
Presiden, menteri, pejabat, pembuat kebijakan, dan seluruh aparat negara adalah penyelenggara amanah rakyat
Karena itu, kritik masyarakat tidak boleh langsung dicap sebagai fitnah, kebencian, atau ancaman terhadap pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah harus membuka ruang dialog dan menjawab kritik berdasarkan data serta fakta.
Bahasa pejabat juga mencerminkan kualitas kepemimpinan.
Ucapan kasar, saling menghina, menyebut kelompok tertentu dengan istilah merendahkan, atau membangun permusuhan bukanlah ukuran keberanian seorang pemimpin.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan teladan, bukan sekadar retorika.
Istilah seperti Asal Bapak Senang harus menjadi peringatan terhadap budaya birokrasi yang hanya melaporkan keberhasilan, tetapi menutupi kegagalan dan penderitaan masyarakat.
Jangan sampai laporan terlihat indah di atas meja, sementara kenyataan di lapangan justru menyakitkan.
- POLEMIK SADAP, KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN TRANSPARANSI NEGARA
Polemik mengenai dugaan penyadapan atau istilah “SADAP!?” juga perlu ditempatkan secara objektif.
Jika terdapat dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan terhadap masyarakat, jurnalis, aktivis, atau pihak tertentu, pemerintah harus memberikan penjelasan sesuai ketentuan hukum.
Pengawasan negara harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, batas kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Jangan sampai alasan keamanan digunakan untuk membungkam suara kritis.
Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat memiliki tanggung jawab hukum.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang penyebaran fitnah, tetapi hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk menakut-nakuti orang yang menyampaikan kritik.
Kebebasan pers, hak memperoleh informasi, dan perlindungan terhadap masyarakat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
- REFORMASI JILID II: PERUBAHAN MELALUI KONSTITUSI, BUKAN KEKERASAN!
Apakah Indonesia membutuhkan Reformasi Jilid II?
Pertanyaan itu patut menjadi bahan perenungan nasional ketika masyarakat merasa pembangunan belum merata, penegakan hukum belum konsisten, dan berbagai persoalan sosial belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
Generasi milenial dan generasi Z memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, mengawasi, serta menuntut perubahan.
Namun, perubahan harus ditempuh melalui cara-cara demokratis, damai, konstitusional, dan bertanggung jawab.
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Itulah arah perjuangan bangsa.
Bukan kekuasaan untuk memperkaya kelompok tertentu. Bukan pembangunan yang hanya indah dalam pidato. Bukan pula program yang mengabaikan keselamatan rakyat.
Jika pemerintah tidak mau mendengar kritik, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan.
Karena itu, Reformasi Jilid II seharusnya dimaknai sebagai gerakan moral dan gerakan konstitusional untuk memperbaiki sistem pemerintahan, memberantas korupsi, memperkuat pengawasan, menegakkan HAM, dan memastikan kesejahteraan rakyat.
- HUKUM HARUS TEGAS, TETAPI TIDAK BOLEH SEMENA-MENA
Mengenai tuntutan hukuman berat terhadap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan keracunan massal, perlu ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, unsur kesalahan, dan putusan pengadilan.
Tidak setiap kegagalan program otomatis merupakan tindak pidana pembunuhan.
Namun, apabila terbukti ada kesengajaan, kelalaian berat, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya wajib mempertanggungjawabkan
perbuatannya sesuai undang-undang.
Hukuman mati pun bukan hukuman yang dapat dituntut secara otomatis. Penerapannya harus mengikuti ketentuan pidana yang berlaku dan melalui proses peradilan yang adil.
Tidak boleh ada pembunuhan yang dibiarkan. Tidak boleh ada anak yang menjadi korban tanpa pertanggungjawaban. Tidak boleh pula ada orang yang dihukum hanya karena tuduhan tanpa pembuktian.
Hukum harus berdiri tegak di atas keadilan, bukan di bawah tekanan kekuasaan maupun kemarahan massa.
INDONESIA BUKAN MILIK PENGUASA, INDONESIA MILIK SELURUH RAKYAT!
Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya alam. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Bangsa ini juga tidak kekurangan generasi muda yang memiliki keberanian dan idealisme.
Yang harus terus diperjuangkan adalah pemerintahan yang bersih, pengelolaan kekayaan alam yang transparan, pembangunan yang merata, perlindungan anak, serta penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Jangan sampai sejarah Orde Baru hanya berganti nama, tetapi praktik ketidakadilan kembali tumbuh dalam wajah baru.
Jangan sampai Reformasi hanya menjadi slogan, sementara semangatnya perlahan-lahan kehilangan makna.
Kepada seluruh penyelenggara negara, dengarkan suara rakyat!
Kepada aparat penegak hukum, tegakkan hukum tanpa pandang bulu!
Kepada generasi muda, jaga demokrasi dengan kecerdasan, keberanian, dan tanggung jawab!
Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah kehilangan harapan untuk memperjuangkan keadilan.
Indonesia bukan milik satu keluarga, satu partai, satu golongan, ataupun satu kekuasaan. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga demi masa depan anak cucu bangsa.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan
Robi Barus SE MAP menyatakan:
MERDEKA!
REFORMASI! KEADILAN UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA!
RENUNGAN UNTUK PENGUASA DAN RAKYAT
“Negeri yang kaya raya tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan adalah tanda bahwa pengelolaan kekayaan harus dipertanyakan.”
“Kekuasaan boleh memiliki masa jabatan, tetapi tanggung jawab terhadap sejarah tidak pernah mengenal batas waktu.”
“Jangan bangga membangun gedung pencakar langit apabila anak-anak bangsa masih menangis karena kelaparan dan ketidakadilan.”
“Anak-anak bukan angka statistik keberhasilan program; mereka adalah nyawa, masa depan, dan amanah negara.”
“Hukum kehilangan kehormatannya ketika keberanian hanya diarahkan kepada rakyat kecil, tetapi melemah di hadapan kekuasaan.”
“Reformasi tidak akan pernah mati selama masih ada rakyat yang berani bertanya, bersuara, dan memperjuangkan kebenaran.”
“Pemimpin sejati tidak takut dikritik, sebab baginya suara rakyat bukan ancaman, melainkan pengingat agar kekuasaan tetap berada di jalan pengabdian,” imbuhnya mengakhiri.
Robi Barus, S.E., M.A.P. adalah seorang politisi dan anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Informasi Pribadi & Pendidikan
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 3 Januari 1970
Pendidikan: S2 (Magister Administrasi Publik / M.A.P.)
Partai Politik: PDI Perjuangan (PDIP)
Jabatan Partai: Sekretaris DPC PDIP Kota Medan [1, 2]
Karier & Jabatan di DPRD Medan
Riwayat Pekerjaan Sebelumnya: Pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) X Kelurahan Kesawan (1994–2014).
Riwayat Jabatan di DPRD Medan:
Anggota DPRD Medan Periode 2014–2019
Anggota DPRD Medan Periode 2019–2024
Anggota DPRD Medan Periode 2024–2029
Jabatan Saat Ini di DPRD:
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan (membidangi pemerintahan dan hukum)
Daerah Pemilihan (Dapil): Dapil 1 Kota Medan (meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Helvetia).
