Jakarta, LINI NEWS – Kepemimpinan yang mengedepankan pendekatan humanis, kehadiran langsung di tengah masyarakat, serta upaya menjaga keamanan melalui komunikasi dan pencegahan konflik menjadi catatan penting dalam perjalanan tugas Irjen Pol Dadang Hartanto selama menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku.
Setelah mengemban tugas sebagai Kapolda Maluku sejak 5 Agustus 2025, Dadang Hartanto mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus tantangan baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah metropolitan yang memiliki kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan kriminalitas.
Keberhasilan menekan angka konflik di Maluku menjadi salah satu catatan kinerja yang menonjol selama kepemimpinannya. Capaian tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan, komunikasi, dan kedekatan dengan masyarakat.
Angka Konflik di Maluku Turun Tajam
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum koordinasi keamanan Maluku pada September 2026, jumlah konflik tercatat sebanyak 185 kejadian pada 2024. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 90 kejadian pada 2025.
Penurunan itu berlanjut pada 2026. Hingga September 2026, jumlah konflik tercatat tinggal 10 kejadian.
Secara angka, jumlah konflik pada 2026 tersebut turun sekitar 88,9 persen dibandingkan keseluruhan catatan 2025, serta sekitar 94,6 persen dibandingkan 2024. Namun, perbandingan ini perlu dibaca secara proporsional karena data 2026 baru mencakup periode hingga September, sedangkan data 2024 dan 2025 merupakan catatan tahunan.
Dadang Hartanto sendiri mulai menjabat Kapolda Maluku pada Agustus 2025. Karena itu, penurunan konflik pada 2025 tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kepemimpinannya. Sementara itu, angka hingga September 2026 memberikan gambaran perkembangan situasi keamanan selama sebagian besar masa tugasnya.
Data tersebut menjadi indikator positif bagi upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Meski demikian, keberhasilan jangka panjang tetap memerlukan konsistensi evaluasi, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah.
Kepemimpinan Humanis, Hadir Mendengar Masyarakat
Salah satu pendekatan yang melekat pada sosok Dadang Hartanto adalah kebiasaannya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat.
Pendekatan tersebut penting, terutama di wilayah yang memiliki keragaman budaya, hubungan kekerabatan yang kuat, serta potensi gesekan sosial. Kehadiran aparat yang mau mendengar keluhan warga dapat membuka ruang dialog sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dengan pembawaan yang dikenal rendah hati dan ramah, Dadang dinilai memiliki modal sosial untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.
Pendekatan humanis bukan berarti mengesampingkan ketegasan hukum. Sebaliknya, pendekatan tersebut menempatkan penegakan hukum secara profesional, adil, dan terukur, sekaligus mengutamakan pencegahan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban pertikaian.
Dalam konteks ini, keamanan bukan sekadar persoalan menurunkan angka konflik. Keamanan juga berarti memastikan warga dapat menjalankan aktivitas, anak-anak bersekolah, pelaku usaha mencari nafkah, serta masyarakat hidup berdampingan tanpa rasa takut.
Visi dan Misi: Keamanan yang Berakar pada Kepercayaan Publik
Angka penurunan konflik dan pendekatan langsung kepada masyarakat dapat dibaca sebagai gambaran orientasi kepemimpinan Dadang Hartanto selama bertugas di Maluku. Namun, tanpa dokumen resmi yang memuat rumusan visi dan misi pribadinya, prinsip-prinsip tersebut lebih tepat disebut sebagai arah pendekatan dan catatan kinerja, bukan kutipan visi-misi formal.
Dari rekam kinerja yang disampaikan, terdapat sejumlah prinsip penting yang relevan untuk diteruskan dalam penugasan barunya.
Pertama, mengedepankan kan pencegahan konflik. Persoalan keamanan harus ditangani sejak dini melalui pemetaan potensi kerawanan, komunikasi lintas kelompok, dan penyelesaian masalah secara damai tanpa mengabaikan proses hukum.
Kedua, membangun kedekatan dengan masyarakat. Polisi perlu hadir bukan hanya ketika kejahatan terjadi, melainkan juga ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan kepastian pelayanan.
Ketiga, menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan. Ketegasan aparat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Keempat, memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan tidak lahir dari seragam atau kewenangan semata, tetapi dari integritas, konsistensi tindakan, keterbukaan menerima kritik, dan kesungguhan memperbaiki pelayanan.
Kelima, menjaga kesinambungan keamanan. Pergantian pejabat tidak boleh memutus program yang telah berjalan baik. Keberhasilan harus dilembagakan agar tidak hanya bergantung pada sosok pemimpin, tetapi menjadi budaya kerja seluruh jajaran.
Amanah Baru sebagai Kapolda Metro Jaya
Penugasan Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan.
Dadang menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri. Sementara itu, posisi Kapolda Maluku dipercayakan kepada Irjen Pol Suwondo Nainggolan, yang sebelumnya menjabat Asisten Logistik Kapolri.
Perluasan tanggung jawab tersebut membawa tantangan
ngan yang tidak ringan. Wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup kawasan metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, kepadatan lalu lintas, kejahatan konvensional dan siber, persoalan ketertiban umum, serta dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.
Pengalaman menangani konflik di Maluku dapat menjadi bekal berharga, khususnya dalam membangun komunikasi, mencegah eskalasi persoalan sosial, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Namun, tantangan metropolitan membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, berbasis data, dan dievaluasi secara berkala.
Publik tentu berharap pendekatan humanis tetap berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan warga dan mengganggu ketertiban umum.
Kapolda Maluku yang Baru Diminta Menjaga Keberlanjutan
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan di Polda Maluku harus menjadi momentum untuk mempertahankan capaian positif yang telah dicatat.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri, sebagai bagian dari pembinaan karier dan penguatan kinerja institusi.
Jajaran Polda Maluku, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen menjaga stabilitas kamtibmas dan memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keamanan dan pelayanan publik tidak boleh bergantung pada pergantian seorang pejabat. Program pencegahan konflik, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta penanganan persoalan yang berpotensi memicu ketegangan perlu dilanjutkan dan diperkuat.
Irjen Pol Suwondo Nainggolan menghadapi tanggung jawab untuk menjaga momentum penurunan konflik sekaligus memastikan masyarakat Maluku merasakan keamanan yang nyata dan berkelanjutan.
Ukuran Keberhasilan: Masyarakat Merasa Aman dan Terlindungi
Perjalanan tugas Dadang Hartanto dari Maluku menuju Metro Jaya memberikan pelajaran bahwa keberhasilan kepemimpinan kepolisian perlu dinilai melalui indikator yang jelas.
Penurunan angka konflik merupakan salah satu ukuran penting. Akan tetapi, kualitas pelayanan, kecepatan merespons laporan, perlindungan terhadap kelompok rentan, penyelesaian perkara secara profesional, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang mampu mengendalikan situasi ketika terjadi kerusuhan. Mereka membutuhkan polisi yang hadir sebelum konflik pecah, bersedia mendengar tanpa membeda-bedakan, dan bertindak tegas ketika hukum dilanggar.
Pada akhirnya, tantangan Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya bukan semata-mata mempertahankan citra keberhasilan di tempat tugas sebelumnya, melainkan membuktikan bahwa pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat metropolitan.
Keamanan yang sejati bukan hanya ketika situasi terlihat tenang, melainkan ketika masyarakat merasa terlindungi, memperoleh keadilan, dan percaya bahwa hukum berlaku bagi semua orang.
“Pemimpin yang hebat bukan hanya mampu meredam konflik, tetapi sanggup menumbuhkan perdamaian di tengah perbedaan.”
“Polisi humanis bukan polisi yang lemah terhadap kejahatan, melainkan polisi yang tegas kepada pelanggaran dan tulus melindungi masyarakat.”
“Keamanan tidak lahir dari ketakutan kepada aparat, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.”
“Turun ke lapangan berarti mendengar suara rakyat; bertindak dengan bijaksana berarti mengubah keluhan menjadi penyelesaian.”
“Prestasi seorang pemimpin bukan sekadar angka yang menurun, melainkan rasa aman yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.”
“Jabatan boleh berganti, wilayah tugas boleh berbeda, tetapi integritas dan pengabdian kepada rakyat harus tetap menjadi pegangan.”
“Kedamaian adalah kemenangan bersama: aparat menjalankan amanah, pemerintah menghadirkan keadilan, dan masyarakat menjaga persaudaraan.”
“Selamat di Tempat Tugas yang Baru!”
(Nurlince Hutabarat)
