Medan, LINI NEWS – Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor S.Sos menilai langkah Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menjalani pengobatan ke luar negeri merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipolemikkan secara berlebihan.
Menurut Antonius Devolis Tumanggor S.Sos, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Kota Medan dan juga Ketua Umum Sopo Restorasi Bersatu Antonius Devolis Tumanggor S.Sos putra Purn Polri ini menegaskan setiap warga negara, termasuk kepala daerah, memiliki hak asasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden yang mengatur hak kesehatan dan pelayanan publik.
“Kesehatan adalah hak dasar manusia. Siapa pun, termasuk kepala daerah, memiliki hak untuk berobat demi keselamatan dan keberlangsungan hidupnya,” ujar Antonius kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Ia menegaskan, keberangkatan Rico Waas ke luar negeri tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelanggaran etika pemerintahan, apalagi wali kota telah menyampaikan bahwa sebelum jadwal keberangkatannya sudah dilaporkan kepada Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) serta tidak menggunakan dana APBD.
Menurut Antonius, publik harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi terkait kesehatan dengan penggunaan fasilitas negara.
Ia menilai penjelasan yang disampaikan Rico Waas sudah cukup terang dan transparan kepada masyarakat.
“Kalau tidak menggunakan APBD dan sudah melapor kepada Mendagri, lalu di mana letak persoalannya? Jangan semua hal digiring menjadi opini negatif,” tegasnya.
Aktivis yang dikenal vokal dalam isu sosial dan pemerintahan itu juga mengingatkan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin negara.
Dalam berbagai regulasi nasional, negara berkewajiban melindungi kesehatan setiap warga negara tanpa membedakan jabatan maupun status sosial.
Antonius mengatakan, seorang pemimpin daerah juga manusia biasa yang dapat mengalami sakit dan membutuhkan penanganan medis tertentu.
Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak menyikapi persoalan tersebut.
“Pemimpin itu bukan mesin. Mereka juga manusia yang punya keterbatasan fisik dan membutuhkan perawatan kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan, selama roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu, maka keberangkatan kepala daerah untuk berobat tidak seharusnya dijadikan bahan polemik berkepanjangan.
“Yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tidak terganggu, dan semua prosedur administrasi dipenuhi,” ujarnya lagi.
Antonius juga mengajak masyarakat Kota Medan untuk tetap menjaga suasana kondusif dan mendukung proses pemulihan kesehatan Wali Kota Medan agar dapat kembali menjalankan tugas secara maksimal.
Menurut Antonius, masyarakat seharusnya lebih mengedepankan empati dan rasa kemanusiaan dibanding membangun narasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Dalam budaya ketimuran, mendoakan orang sakit jauh lebih mulia daripada menghakimi tanpa memahami keadaan sebenarnya,” ucapnya.
Ia menilai transparansi yang telah disampaikan Rico Waas kepada publik patut diapresiasi karena menunjukkan keterbukaan seorang pejabat kepada masyarakat.
“Kejujuran dan keterbukaan pemimpin kepada rakyat adalah modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” tandas Antonius
“Kesehatan bukan kemewahan, melainkan hak asasi setiap manusia.”
“Pemimpin yang menjaga kesehatannya sedang menjaga tanggung jawabnya kepada rakyat.”
“Keadilan sosial dimulai ketika setiap manusia diberi hak yang sama untuk hidup sehat.”
“Dalam filsafat kemanusiaan, empati selalu lebih tinggi nilainya daripada prasangka.”
“Negara hadir bukan hanya mengatur rakyat, tetapi juga melindungi hak hidup dan kesehatan setiap warga negara.”
“Kebijaksanaan lahir ketika masyarakat mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.”
“Manusia boleh memiliki jabatan, tetapi di hadapan rasa sakit semua manusia tetaplah sama.”
(Nurlince Hutabarat)
