Medan, LINI NEWS – Wacana Kebangsaan, Perlindungan Anak dan Penegakan Supremasi Hukum.
INDONESIA BUKAN MILIK KEKUASAAN, MELAINKAN MILIK SELURUH RAKYAT!
Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita!
Negeri ini lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan darah, air mata, dan persatuan seluruh anak bangsa. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 bukanlah hadiah dari kekuasaan, melainkan hasil perjuangan rakyat yang menginginkan kemerdekaan, keadilan, dan kehidupan yang bermartabat.
Sejarah mencatat perjalanan panjang kepemimpinan bangsa. Setelah Presiden Soekarno, Indonesia memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun.
Namun, kekuasaan yang terlalu panjang tanpa pengawasan dan keseimbangan demokrasi akhirnya menghadapi gelombang perlawanan rakyat. Tahun 1998 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern.
Mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen rakyat turun ke jalan menyuarakan reformasi. Mereka menuntut perubahan, demokrasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.
Reformasi bukan sekadar pergantian seorang presiden.
Reformasi adalah janji sejarah bahwa kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya.
JEJAK PRESIDEN INDONESIA PASCAREÂFORMASI
Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional:
Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J. Habibie) – 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
Megawati Soekarnoputri – 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Joko Widodo (Jokowi) – 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024.
Prabowo Subianto – sejak 20 Oktober 2024 hingga sekarang.
Setiap presiden memiliki karakter kepemimpinan, kebijakan, keberhasilan, serta tantangan masing-masing. Sejarah harus menempatkan semuanya secara objektif, berdasarkan fakta dan kepentingan bangsa.
JOKOWI DAN PEMBANGUNAN: RAKYAT BERHAK MENILAI HASILNYA
Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan berbagai catatan pembangunan infrastruktur nasional.
Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, fasilitas pendidikan, serta konektivitas antardaerah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Dari Sabang sampai Merauke, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu wajah penting pemerintahan Jokowi.
Keberanian Presiden Jokowi mengunjungi dan berkantor di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk bermalam di lokasi pembangunan, menjadi simbol pendekatan kepemimpinan yang ingin menunjukkan kehadiran pemerintah di lapangan.
Di Sumatera Utara, pembangunan jalur layang kereta api di Kota Medan menjadi salah satu perubahan infrastruktur transportasi yang dirasakan masyarakat.
Demikian pula pengembangan kawasan wisata Danau Toba, termasuk Sibeabea, serta pembangunan konektivitas jalan tol di Sumatera.
Tidak hanya pembangunan fisik, berbagai program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan.
Tentu, setiap pembangunan tetap harus dievaluasi secara terbuka. Keberhasilan harus diakui, kekurangan harus dikritisi, dan persoalan yang muncul harus diperbaiki.
Menghargai hasil pembangunan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.
Indonesia membutuhkan rakyat yang berani mengawasi, bukan rakyat yang dipaksa diam.
TRAGEDI REFORMASI 1998: SEJARAH TIDAK BOLEH DIHAPUS!
Perjalanan menuju Reformasi 1998 bukanlah perjalanan yang tanpa korban.
Tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 1998, serta berbagai peristiwa kekerasan pada masa transisi menjadi luka sejarah bangsa yang harus terus diingat.
Dua Puluh Tiga mahasiswa Empat diantaranya Mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam tragedi 12 Mei 1998. Tiga belas mahasiswa tidak didapati dan tidak diketahui makamnya di mana!???
Peristiwa Semanggi dan berbagai kekerasan lainnya juga meninggalkan korban dan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban negara.
Selain itu, persoalan penghilangan paksa aktivis pada periode 1997–1998 masih menjadi bagian penting dari tuntutan pengungkapan kebenaran dan keadilan.
Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas sejumlah peristiwa tersebut.
Karena itu, negara tidak boleh membiarkan keluarga korban terus hidup dalam ketidakpastian.
Siapa yang bertanggung jawab?
Siapa yang harus menjelaskan? Mengapa sebagian keluarga korban masih menantikan kejelasan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Justru merupakan tuntutan warga negara agar sejarah diselesaikan secara bermartabat.
Jangan sampai demokrasi hanya menjadi slogan, sedangkan keadilan bagi korban berhenti di tengah perjalanan.
MUSUH TERBESAR BANGSA: EGO, KEPENTINGAN KELOMPOK, DAN BUDAYA ASAL BAPAK SENANG!
Indonesia tidak boleh terjebak dalam pertarungan ego politik, kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok.
Budaya birokrasi yang hanya mengutamakan laporan menyenangkan atasan atau dikenal dengan istilah
“Asal Bapak Senang” harus diakhiri.
Pejabat publik bukan bekerja untuk menyenangkan seorang
pemimpin. Mereka bekerja untuk rakyat, menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak dan berbagai penerimaan negara.
Mereka digaji oleh negara untuk menjalankan amanah rakyat, bukan untuk membungkam kritik rakyat.
Jangan sampai kritik dianggap sebagai permusuhan, pertanyaan dianggap sebagai pembangkangan dan pengawasan dianggap sebagai ancaman politik.
Demokrasi membutuhkan keberanian menyampaikan kebenaran, termasuk ketika kebenaran tersebut tidak menyenangkan penguasa Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, NGO, LSM, dan insan pers harus memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat.
Jangan biarkan kepentingan bantuan, anggaran, jabatan, ataupun kedekatan politik mengalahkan suara hati nurani.
Kita juga harus menolak politik adu domba, fitnah, intimidasi, dan penyalahgunaan teknologi penyadapan untuk menakut-nakuti masyarakat. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah, bukan dijadikan senjata untuk saling menuduh.
DUGAAN KERACUNAN MBG: KESELAMATAN ANAK BUKAN UJI COBA KEBIJAKAN!
Kini perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang memiliki tujuan mulia untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Pada prinsipnya, pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan penting.
Tidak ada alasan untuk menolak tujuan baik meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi penerus bangsa.
Namun, tujuan baik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan penerima manfaat. Apabila terdapat laporan anak-anak SD, SMP, dan SMA mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, persoalan tersebut harus diperlakukan sebagai masalah serius yang menyangkut keselamatan publik.
Jangan hanya sibuk membicarakan keberhasilan program, sementara keluhan dan penderitaan anak-anak justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Pertanyaan mendasar harus dijawab secara terbuka:
Bagaimana standar kebersihan dan keamanan makanan diterapkan sejak pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian?
Apakah setiap dapur penyedia makanan telah memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan?
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas makanan?
Apakah sampel makanan dan hasil pemeriksaan laboratorium telah diperiksa secara independen?
Bagaimana pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan anak mengalami kerugian kesehatan?
Siapa yang menjamin pemulihan kesehatan anak-anak yang menjadi korban?
Jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu justru menerima risiko kesehatan akibat lemahnya pengawasan program yang seharusnya membantu mereka.
MBG harus menjadi program pemenuhan gizi, bukan sumber kecemasan bagi orang tua dan peserta didik.
Negara harus memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman, higienis, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi.
PERLINDUNGAN ANAK BUKAN PILIHAN, MELAINKAN KEWAJIBAN HUKUM!
Persoalan dugaan keracunan makanan dalam program MBG tidak boleh hanya diselesaikan melalui permintaan maaf, pemberian santunan, atau pergantian penyedia makanan apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum.
Ada landasan hukum yang harus menjadi perhatian. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 4 menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 8 menjamin hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
Pasal 20 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Artinya, keselamatan anak bukan urusan satu lembaga saja. Semua pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab wajib menjalankan kewajibannya.
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Pasal 67 menegaskan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan bergizi serta mencegah cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang membahayakan kesehatan manusia.
Pasal 68 menempatkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin penyelenggaraan keamanan pangan serta melakukan pembinaan dan pengawasan.
Pasal 71 mewajibkan pihak yang terlibat dalam rantai pangan mengendalikan risiko bahaya serta menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia.
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 146 mengatur kewajiban setiap orang yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan atau minuman untuk memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, serta gizi.
Pasal 148 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.
Ketentuan-ketentuan tersebut harus menjadi dasar pengawasan dan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Apabila penyelidikan dan pembuktian menemukan unsur tindak pidana, aparat penegak hukum wajib memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan pidana yang relevan.
Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kedekatan politik, maupun posisi dalam struktur penyelenggara program.
JANGAN TUNGGU ANAK-ANAK MENGALAMI DAMPAK BERKEPANJANGAN!
Persoalan keracunan makanan tidak selalu selesai ketika gejala awal mereda. Apabila terdapat anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah diduga mengonsumsi makanan tercemar, diperlukan pemeriksaan medis yang sesuai dengan kondisi masing-masing korban.
Pemantauan kesehatan harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lanjutan, termasuk gangguan fisik, pemulihan psikologis, dan trauma apabila memang ditemukan oleh tenaga profesional.
Pemerintah perlu memastikan tersedianya:
Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi seluruh korban.
Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan baku yang relevan.
Pendampingan psikologis bagi anak dan keluarga yang membutuhkan.
Pencatatan medis dan pemantauan lanjutan berdasarkan rekomendasi dokter.
Evaluasi menyeluruh terhadap dapur, pemasok pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
Mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat.
Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung sendiri akibat kesalahan sistem, apabila kelalaian atau pelanggaran benar-benar terbukti.
DESAKAN KEPADA PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dinas kesehatan, dinas pendidikan, BPOM sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum harus mengambil langkah kongkret dan transparan.
Ada sejumlah tuntutan yang patut disampaikan kepada publik:
Pertama, lakukan investigasi menyeluruh dan independen terhadap setiap kejadian dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Kedua, buka hasil pemeriksaan laboratorium, data korban, dan hasil evaluasi keamanan pangan kepada publik dengan tetap melindungi identitas serta privasi anak.
Ketiga, hentikan sementara operasional dapur atau penyedia yang diduga terkait kejadian apabila hasil penilaian risiko menunjukkan adanya ancaman terhadap keselamatan penerima manfaat.
Keempat, berikan pelayanan kesehatan dan pemulihan tanpa membebani keluarga korban.
Kelima, audit seluruh rantai pengadaan dan distribusi, termasuk penggunaan anggaran, kualitas bahan pangan, serta sistem pengawasan.
Keenam, apabila ditemukan unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, atau tindak pidana, proses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Pemeriksaan harus menjangkau siapa pun berdasarkan bukti dan peran masing-masing, termasuk pihak pengambil keputusan apabila terdapat dasar pertanggungjawaban hukum.
Ketujuh, berikan laporan perkembangan penanganan secara berkala agar masyarakat mengetahui bahwa keselamatan anak benar-benar menjadi prioritas.
Jangan ada upaya menutupi fakta. Jangan ada intimidasi terhadap pelapor. Jangan ada manipulasi data korban.
Namun, jangan pula menjatuhkan vonis kepada seseorang sebelum proses pembuktian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Itulah negara hukum yang sesungguhnya.
PERS HARUS BERANI, TETAPI TETAP BERPEGANG PADA KEBENARAN
Pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kepentingan publik.
Wartawan harus berani mengungkap persoalan, meminta klarifikasi, melakukan verifikasi, dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan duduk persoalan. meminta klarifikasi, melakukan verifikasi, dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan duduk persoalan.
Jangan sampai kritik dibungkam karena kepentingan politik atau ekonomi.
Namun, keberanian pers juga harus dibarengi tanggung jawab. Fakta harus dipisahkan dari opini, dugaan harus dibedakan dari kesimpulan hukum, dan setiap pihak yang diberitakan harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi.
Sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kemerdekaan pers harus dijalankan dengan independensi, akurasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
PENUTUP: JANGAN KHIANATI MASA DEPAN INDONESIA!
Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita!
Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh memiliki pandangan berbeda tentang presiden, partai, kebijakan, dan pembangunan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh ditawar: keselamatan rakyat dan masa depan anak-anak Indonesia.
Jangan jadikan anak-anak sebagai angka statistik. Jangan jadikan penderitaan keluarga korban sebagai berita yang berlalu begitu saja. Jangan biarkan program pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat karena pengawasan yang lemah dan pertanggungjawaban yang tidak jelas.
Kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat menaruh harapan agar setiap program nasional dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, pengawasan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Jika MBG bertujuan mencerdaskan dan menyehatkan generasi bangsa, maka keselamatan anak harus ditempatkan di atas target, angka, pencitraan, maupun kepentingan politik.
Hukum harus berdiri tegak. Keadilan tidak boleh memilih jabatan. Hak anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.
Sebab, negara yang kuat bukan negara yang rakyatnya takut bersuara, melainkan negara yang pemerintahannya berani dikritik dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di hadapan hukum dan rakyat.
Indonesia adalah rumah kita bersama.
Jangan biarkan rumah ini kehilangan keadilan.
MERDEKA!
Tuhan memberkati Indonesia
1.”Negara tidak boleh meminta rakyat percaya kepada kekuasaan, apabila kekuasaan sendiri belum mampu mempertanggungjawabkan keselamatan rakyat.”
2.”Anak-anak bukan kelinci percobaan kebijakan. Mereka adalah generasi penerus yang wajib dilindungi, bukan dikorbankan.”
3.”Reformasi mengajarkan bahwa jabatan memiliki batas, tetapi tanggung jawab terhadap sejarah dan rakyat tidak pernah berakhir.”
4.”Jangan takut kepada kritik rakyat. Takutlah apabila kekuasaan kehilangan keberanian untuk mendengar kebenaran.”
5.”MBG boleh menjadi program kebanggaan bangsa, tetapi jangan sampai keselamatan anak menjadi harga yang harus dibayar.”
6 “Hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan harus berlaku bagi rakyat kecil maupun pemegang kekuasaan.”
7.”Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang selalu dipuji, melainkan pemimpin yang berani mengakui kesalahan, memperbaiki kebijakan, dan melindungi rakyatnya.”
(Nurlince Hutabarat, SPd)
